profil kepala daerah

pesona wisata bahari

video streaming kota

 
 
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
Rabu, 29 Juni 2011 00:00


WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,


Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Makassar dan untuk menjabarkan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, maka perlu ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kota Makassar;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43  Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten  Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
  11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor  3  Tahun  2009).

 

MEMUTUSKAN :



Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR.


BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1


Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :
1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
4. Asisten Sekretaris Daerah Kota adalah Asisten Sekretarias Daerah Kota Makassar.
5. Asisten Bidang Pemerintahan adalah Asisten Bidang Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kota Makassar.
6. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial adalah Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial pada Sekretaris Daerah Kota Makassar.
7. Asisten Bidang Keuangan dan Asset adalah Asisten Bidang Keuangan dan Asset pada Sekretaris Daerah Kota Makassar.
8. Asisten Bidang Administrasi Umum adalah Asisten Bidang Administrasi Umum pada Sekretaris Daerah Kota Makassar.
9. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Makassar.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah kota Makassar.
11. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Makassar .
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Makassar.

 

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
(1) Sekretaris Daerah;
(2) Staf Ahli;
(3) Asisten Bidang Pemerintahan, terdiri atas :
a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas :
1) Subbagian Pemerintahan Umum;
2) Subbagian Pemerintahan Kecamatan;
3) Subbagian Pertanahan;
b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri atas :
1) Subbagian Kelembagaan;
2) Subbagian Ketatalaksanaan;
3) Subbagian Analisa Jabatan;
c. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia, terdiri atas :
1) Subbagian Perundang-Undangan;
2) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
3) Subbagian Bantuan Hukum;
(4) Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial, terdiri atas :
a. Bagian Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :
1) Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan;
2) Subbagian Pembinaan Perusahaan Daerah;
3) Subbagian Kerjasama Pembangunan Daerah;
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
1) Subbagian Pembinaan Mental Spiritual;
2) Subbagian Sarana Ibadah;
3) Subbagian Lembaga Sosial dan Keagamaan;
(5) Asisten Bidang Keuangan dan Asset, terdiri atas :
a. Bagian Keuangan, terdiri atas :
1) Subbagian Anggaran;
2) Subbagian Perbendaharaan;
3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi;
b. Bagian Perlengkapan, terdiri atas :
1) Subbagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
2) Subbagian Umum dan Inventarisasi Asset;
3) Subbagian Penyimpanan, Distribusi dan Pemeliharaan;
(6) Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri atas :
a. Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri atas :
1) Subbagian Tata Usaha dan Sandi;
2) Subbagian Rumah Tangga;
3) Subbagian Kepegawaian;
b. Bagian Protokol, terdiri atas :
1) Subbagian Perjalanan Dinas;
2) Subbagian Akomodasi;
3) Subbagian Pengaturan Acara.
c. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri atas :
1) Subbagian Pemberitaan;
2) Subbagian Dokumentasi;
3) Subbagian Pengaduan Masyarakat.

BAB III
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN
(ASISTEN I)
Pasal 3

Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang pemerintahan, perumusan produk hukum daerah serta organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 peraturan ini, Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rumusan kebijaksanaan dan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan;
b. Penyusunan rumusan kebijaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
c. Penyusunan rumusan kebijaksanaan pembinaan hukum dan pengkoordinasian penyusunan produk hukum daerah;
d. Pengkoordinasian perangkat daerah berdasarkan pengelompokan fungsi yang ditetapkan dengan keputusan walikota.

Pasal 5
Bagian Pertama
Bagian Tata Pemerintahan

(1) Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis pembinaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan Kecamatan dan Kelurahan serta pelaksanaan sebagian kewenangan dibidang pertanahan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) peraturan ini, Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang Pertanahan, pembinaan Kecamatan dan Kelurahan serta pelaksanaan sebagian kewenangan dibidang Pertanahan;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, serta penyelenggaraan sebagian kewenangan dibidang pertanahan;
c. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan serta penyelenggaraan sebagian kewenangan dibidang pertanahan;
d. pengelolaan admnistrasi urusan tertentu.

Pasal 6
Subbagian Pemerintahan Umum

(1) Subbagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan tata penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah;
c. mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan bagian tata pemerintahan dalam rangka penataan dan pengembangan wilayah;
d. melakukan monitoring terhadap perkembangan dan pelaksanaan pemerintahan umum;
e. mengumpulkan dan mengolah data / bahan dalam rangka penataan dan pengembangan wilayah serta peningkatan sumber pendapatan daerah;
f. menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan penataan dan pengembangan wilayah serta peningkatan sumber pendapatan daerah;
g. mengumpulkan data / bahan dan petunjuk teknis serta membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
h. memfasilitasi kegiatan APEKSI Kota Makassar dalam pengelolaan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) untuk kegiatan sekretariat bersama apeksi/adeksi;
i. mengumpulkan bahan dalam penyusunan LKPJ dan LPPD diakhir masa jabatan Walikota;
j. mempersiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dan tugas-tugas dekonsentrasi;
k. menyelenggarakan tata usaha, urusan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan rumah tangga bagian;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
m. menyusun laporan hasil pelaksana tugas.

Pasal 7
Subbagian Pemerintahan Kecamatan

(1) Subbagian Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan tata penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Pemerintahan Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. mengumpulkan dan mengolah bahan yang diperlukan dalam rangka pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Camat dan Lurah;
c. mengumpulkan data / bahan yang diperlukan oleh pelaksana pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan serta pelaksanaan administrasi kecamatan dan kelurahan;
d. mengevaluasi dan mengkoordinasi segala kegiatan yang berhubungan dengan perangkat kecamatan dan Kelurahan;
e. memelihara data perangkat kecamatan dan kelurahan untuk dapat disajikan dan digunakan setiap saat;
f. menghimpun segala permasalahan yang berhubungan dengan perangkat kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
g. mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat kecamatan dan kelurahan;
h. mempersiapkan bahan bagi pembinaan dan pengembangan kelembagaan kelurahan ( LPM, RW, RT, Imam Kelurahan serta Lembaga lain yang ada di kelurahan );
i. mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk tentang perubahan batas wilayah kelurahan serta pemindahan dan perubahan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan kelurahan;
j. mengadakan inventarisasi dan mengawasi inventarisasi keuangan pemerintahan kelurahan baik yang bergerak maupun tidak bergerak untuk mencegah penghilangan, pengalihan penjualan dan penyalahgunaan asset tanpa persetujuan Walikota;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
l. menyusun laporan hasil pelaksana tugas.

Pasal 8
Subbagian Pertanahan

(1) Subbagian Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pertanahan yang menjadi kewenangan Walikota.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pertanahan yang menjadi kewenangan Walikota;
c. melaksanakan proses administrasi sewa tanah Ex Gemente Pemerintah Kota Makassar;
d. melaksanakan proses administrasi terhadap peningkatan hak atas tanah Ex Gementee dan tanah lain yang sudah dalam penguasaan Pemerintah Kota Makassar;
e. melakukan inventarisasi lokasi dan status tanah-tanah milik pemerintah kota makassar;
f. melaksanakan fasilitasi selaku sekretariat tim pembebasan tanah dan melakukan koordinasi dengan bagian perlengkapan berkaitan sertifikasi tanah;
g. mengumpulkan bahan proses administrasi yang berhubungan dengan tugas-tugas pertanahan pada Pemerintah Kota Makassar;
h. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
i. mengumpulkan bahan penyelenggaraan tanah untuk kepentingan pembangunan;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 9
Bagian Kedua
Bagian Organisasi dan Tatalaksana

(1) Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanan dan analisis jabatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) peraturan ini, Bagian Organisasi dan Tatalaksana menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan pembinaan serta petunjuk teknis penataan kelembagaan perangkat daerah Kota;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengumpulan bahan dan petunjuk teknis penataan kelembagaan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan;

c. penyiapan bahan dan bimbingan dalam rangka penataan kewenangan dan penyelenggaraan otonomi daerah;
d. penyiapan bahan bimbingan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai standar sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota;
e. penyiapan bahan bimbingan pembinaan dan petunjuik teknis pelaksanaan sistem dan prosedur kerja, sarana dan lingkungan kerja serta evaluasi bidang tatalaksana;
f. penyiapan bahan bimbingan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan analisis jabatan dan penyusunan formasi jabatan;
g. penyiapan penilaian kinerja pelayanan publik;
h. penyiapan bahan penataan urusan-urusan pemerintah daerah;
i. penyiapan bahan penyusunan lakip, renstra, renja sekretariat;
j. penyiapan bahan penataan jabatan-jabatan fungsional;
k. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 10
Subbagian Kelembagaan

(1) Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan dan penataan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. mengumpulkan data/bahan tentang kelembagaan di lingkungan pemerintah kota;
c. mempersiapkan data/bahan pemecahan masalah Kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota dan menghimpun serta mensistimasikan data, informasi permasalahan yang berhubungan dengan kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kota;
d. mempersiapkan Rancangan Peraturan, dan petunjuk teknis pembinaan program kelembagaan;
e. meneliti dan mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan peraturan Walikota tentang penyempurnaan, pengembangan, pembentukan dan penghapusan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota;
f. mengumpulkan dan mempersiapkan bahan-bahan evaluasi pelaksanaan Organisasi dan tata kerja Kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota;
g. mempersiapkan data/bahan penyusunan pedoman dan petunjuk penyusunan organisasi dilingkungan pemerintah kota menurut Perundang-undangan yang berlaku;
h. mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan Bagian Organisasi;
i. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (Lakip) Sekretariat Daerah setiap tahun;
j. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat;
k. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Sekratariat setiap tahun.
l. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota sesuai bidang tugasnya;
m. meneliti dan mempersiapkan pembentukan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) i lingkungan pemerintah kota;
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 11
Subbagian Ketatalaksanaan

(1) Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan sistem, metode, dan prosedur kerja serta pendayagunaan aparatur negara.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. mengumpulkan dan menghimpun permasalahan-permasalahan tentang pengembangan prosedur kerja di lingkungan pemerintah kota;
c. mengklasifikasikan, mensistimatisasikan dan menganalisa data, informasi dan permasalahan tentang pengembangan prosedur kerja di lingkungan pemerintah kota;
d. mempersiapkan data/bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembakuan prosedur, sistim dan metode kerja;
e. mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data tentang sistem dan metode kerja untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja;
f. melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan prestasi pegawai di lingkungan pemerintah kota dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja;
g. mengumpulkan dan menghimpun data/bahan informasi tentang :
1. standardisasi perlengkapan, yang menyangkut standardisasi perumahan dinas, standardisasi kendaraan dinas, standardisasi peralatan kantor.
2. standardisasi lay out (tata ruang) yang menyangkut tata tempat, tata udara, tata cahaya, tata warna, tata suara, kebersihan dan keselamatan.
3. standarisasi formulir.
4. standarisasi efisiensi dan efektifitas kerja.
5. standarisasi pengukuran kerja.
6. standarisasi penyederhanaan kerja.
7. standarisasi pembiayaan, dan lain-lain.
h. mengumpulkan dan menghimpun permasalahan tentang standardisasi kerja dan volume kerja dalam lingkungan pemerintah kota;
i. melakukan kegiatan menajemen perkantoran terutama penyediaan kondisi lingkungan kerja dan sarana kerja untuk kelancaran tugas di lingkungan pemerintah kota;
j. mempersiapkan data/bahan pedoman dan petunjuk teknis standardisasi kerja serta mengklasifikasi, mensistimasikan dan menganalisa data permasalahan tentang standardisasi kerja dalam lingkungan pemerintah kota;
k. mengumpulkan data/bahan petunjuk pemecahan masalah dan penyempurnaan standardisasi kerja;
l. memfasilitasi pelaksanaan penyusunan standar pelayanan umum pemerintah kota;
m. memfasilitasi pelaksanaan pembuatan prosedur kerja satuan kerja perangkat daerah ;
n. memfasilitasi penilaian kinerja pelayanan publik;
o. melakukan penilaian, mempelajari dan menganalisa ketatalaksanaan di lingkungan pemerintah kota;
p. mempersiapkan data/bahan dalam rangka penyusunan rencana penyempurnaan ketatalaksanaan pemerintah kota;
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 12
Subbagian Analisa Jabatan

(1) Subbagian Analisa Jabatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pemanfaatan hasil Analisa Jabatan dan penyusunan formasi jabatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Analisa Jabatan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. mengumpulkan dan mengolah serta menganalisis data jabatan;
c. menyusun program pembinaan dan petunjuk teknis syarat-syarat jabatan;
d. mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas analisa jabatan kepada para Analisis Jabatan ;
e. melakukan telaah dalam penetapan jabatan fungsional ;
f. melakukan kerjasama dengan Bagian Kepegawaian dalam rangka pemecahan masalah penyusunan formasi jabatan ;
g. mempelajari dan mengembangkan jenis kebijaksanaan mengenai penganalisaan jabatan serta memantau dan mengatur pelaksanaan kegiatan Analisa Jabatan ;
h. mempelajari, menganalisa tugas dan fungsi serta susunan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
i. menyusun metode dan teknik Analisa Jabatan berdasarkan informasi jabatan yang harus diperoleh dari sumber data yang tersedia untuk menyelenggarakan Analisa Jabatan ;
j. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Analisa Jabatan;
k. menyelenggarakan Tata Usaha, urusan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan rumah tangga bagian ;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 13
Bagian Ketiga
Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia

(1) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang perumusan peraturan perundang -undangan, telaahan hukum, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) peraturan ini, Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis perumusan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program telaahan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah;
c. penyiapan bahan bimbingan dan bahan pertimbangan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
d. penyiapan bahan bimbingan dalam menghimpun peraturan daerah, melakukan publikasi produk hukum dan melakukan dokumentasi hukum;
e. pengelolaan admnistrasi urusan tertentu.

Pasal 14
Subbagian Perundang-Undangan

(1) Subbagian Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. mempersiapkan data / bahan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah;
c. meneliti pra rancangan peraturan daerah, konsep produk hukum lainnya yang diajukan oleh seluruh unit kerja daerah;
d. mempersiapkan bahan / data konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja lain untuk menyusun rancangan peraturan daerah;
e. mengikuti dan memonitor proses pembahasan rancangan peraturan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
f. melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya;
g. melakukan inventarisasi terhadap peraturan daerah yang berlaku (lima tahun keatas);
h. melakukan monitoring terhadap pemberlakuan peraturan daerah khususnya pada perda retribusi dan produk hukum lainnya;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 15
Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum

(1) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum, menerbitkan Lembaran Daerah serta mengatur penyebaran dokumen hukum.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. menerbitkan lembaran daerah ( LD ) terhadap Peraturan Daerah;
c. menerbitkan Berita Daerah terhadap Peraturan Walikota;
d. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan dokumentasi dan informasi hukum;
e. mengadakan, menyebarluaskan produk hukum daerah;
f. melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat;
g. menghimpun peraturan perundang-undangan secara hierarkhi dan kronologis peraturan perundang-undangan;
h. mengadakan seleksi peraturan perundang-undangan yang perlu untuk dipublikasikan dan atau untuk disajikan;
i. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan kodifikasi peraturan perundang-undangan;
j. mengadakan tukar menukar informasi tentang peraturan perundang-undangan, produk hukum antar daerah, sebagai bahan perbandingan informasi dalam menyusun produk hukum;
k. melayani aparat pemerintah dan masyarakat yang memerlukan peraturan perundang-undangan dalam rangka menunjang pelaksanaan serta meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat;
l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait secara berkesinambungan terhadap penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar;
m. menyelenggarakan Tata Usaha, urusan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan rumah tangga bagian ;
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 16
Subbagian Bantuan Hukum

(1) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dalam penyelesaian masalah hukum dan pelayanan bantuan hukum;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. menghimpun dan mengidentifikasi permasalahan hukum sebagai bahan untuk dijadikan laporan / pertimbangan kepada atasan;
c. menerima pengaduan tertulis dari masyarakat sehubungan dengan kebijakan pemerintah daerah untuk dikaji sebagai bahan laporan kepada atasan;
d. mempelajari kasus / perkara baik sengketa pidana, perdata maupun tata usaha negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. mewakili kepala daerah sebagai kuasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan perkara lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. memberi bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan terhadap pegawai dalam lingkup daerah yang tersangkut perkara dalam menjalankan tugas kedinasan;
g. melakukan pembinaan PPNS dan teknis-teknis penyidikan;
h. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

BAB IV
ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SOSIAL
(ASISTEN II)
Pasal 17

Asisten Bidang Perekonomian, pembangunan dan Sosial mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang pembinaan pembangunan, pembinaan mental spiritual dan lembaga sosial dan keagamaan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 17 peraturan ini, Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rumusan kebijaksanaan, pengkoordinasian pembinaan pengembangan serta administrasi pelaksanaan pembangunan;
b. Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis pembinaan mental spiritual, pengelolaan sarana ibadah serta lembaga sosial dan keagamaan;
c. Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis pembinaan pengendalian Administrasi pembangunan, pembinaan perusahaan daerah dan kerjasama pembangunan daerah;
d. Pengkoordinasian perangkat daerah berdasarkan pengelompokan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19
Bagian Pertama
Bagian Perekonomian dan Pembangunan

(1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang perekonomian dan pembangunan serta kerjasama pembangunan daerah;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) peraturan ini, Bagian Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dalam rangka mengumpulkan, mensistimatisasikan data, laporan perusahaan daerah dan perbankan daerah;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program operasional dalam rangka mempersiapkan ketentuan-ketentuan untuk pembinaan, pengembangan kegiatan perusahaan daerah, perbankan daerah dan lembaga perkreditan daerah;
c. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dalam rangka menyiapkan pedoman dan memberi petunjuk cara pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, bantuan pembangunan, dan dana-dana pembangunan lain dari provinsi dan pemerintah pusat serta menyiapkan saran penyempurnaan;
d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program operasional dalam rangka mengikuti perkembangan pelaksanaan pmbangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, bantuan pembangunan, dan dana-dana pembangunan lain dari provinsi dan pemerintah pusat;
e. penyiapan bahan penyusunan rencana kebijakan teknis kerjasama pembangunan dalam inventarisasi potensi daerah dalam bidang kerjasama pembangunan;
f. pengelolaan admnistrasi urusan tertentu.

Pasal 20
Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan

(1) Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, pengumpulan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dalam rangka menyiapkan pedoman, petunjuk cara pelaksanaan pembangunan serta penyusunan rencana program operasional;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. menyebarkan peraturan perundang-undangan berkaitan bidang jasa konstruksi;
c. melaksanakan proses administrasi penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
d. melaksanakan sosialisasi / bimbingan teknis peraturan perundang-undangan pengadaan barang / jasa pemerintah;
e. mempersiapkan bahan pengendalian secara administratif dalam rangka penyusunan program-program pembangunan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD);
f. mempersiapkan bahan penyusunan jadwal pelaksanaan program pembangunan tahun berjalan dan persiapan tahun berikutnya;
g. mengarsipkan dan memelihara bahan / petunjuk serta dokumen-dokumen Rancangan Kerja Daerah (RKA) dan Daftar Penyusunan Anggaran (DPA);
h. mengumpulkan pedoman / petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan menurut sumber dana setiap tahunnya;
i. menyiapkan bahan penyusunan format pengendalian pelaksanaan untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
j. mengadakan pemantauan lapangan secara berkala dan insidentil serta melakukan koordinasi dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan pemecahan hasil pemantauan lapangan;
k. menyiapkan bahan pelaksanaan E-Procurement dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 21
Subbagian Pembinaan Perusahaan Daerah

(1) Subbagian Pembinaan Perusahaan Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan rencana dan kebijaksanaan teknis pembinaan, pengembangan perusahaan daerah serta melakukan koordinasi, dan pengkajian pengembangan Perusahaan Daerah dan Lembaga Perkreditan dan Perekonomian Daerah Kota Makassar.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Pembinaan Perusahaan Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan / data penyusunan program perusahaan daerah, perbankan daerah dan lembaga perkreditan daerah sesuai Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) secara tehnis operasional;
c. merencanakan dan mempersiapkan ketentuan-ketentuan / regulasi dalam rangka pengembangan perusahaan daerah dan perekonomian daerah;
d. mengumpulkan / mensistimasikan / menganalisa dan memantau data laporan keuangan dan perencanaan usaha pada perusahaan daerah;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pada perusahaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga;
f. mempersiapkan penyelenggaraan dan pengkajian dalam rangka perumusan kebijaksanaan umum dan tehnis pengembangan perusahaan daerah dan perekonomian daerah;
g. melaksanakan koordinasi dalam rangka sinkronisasi keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi perusahaan daerah, lembaga perbankan / perkreditan daerah dan unit-unit kerja yang terkait dengan pengembangan perekonomian daerah Kota Makassar;
h. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan daerah dan perbankan daerah Kota Makassar;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 22
Subbagian Kerjasama Pembangunan Daerah

(1) Subbagian Kerjasama Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, mengolah data, penyusunan rencana kebijakan teknis kerjasama pembangunan dan melaksanakan inventarisasi potensi daerah dalam bidang kerjasama pembangunan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Kerjasama Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan dan data dalam penyusunan dan inventarisasi potensi daerah bidang kerjasama perekonomian dan pembangunan;
c. mengumpulkan dan mempersiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan kerjasama perkekonomian dan pembangunan antar pemerintah daerah dan lembaga lainnya;
d. mengumpulkan dan mempersiapkan bahan serta mengevaluasi kerjasama ekonomi dan pembangunan antar lembaga ekonomi dan badan-badan usaha;
e. melakukan koordinasi dan inventarisasi serta rencana tindak terhadap proposal dan fasibility study yang diajukan investor;
f. melakukan koordinasi dan menyusun materi kesepakatan bersama serta rancangan perjanjian kerjasama pembangunan;
g. mengolah dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kerjasama pembangunan dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan secara bulanan, periodik, insidentil dan tahunan;
h. menyelenggarakan Tata Usaha Bagian, urusan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan rumah tangga lainnya;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 23
Bagian Kedua
Bagian Kesejahteraan Rakyat

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan keagamaan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) peraturan ini, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan organisasi keagamaan;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bantuan pembinaan kesejahteraan organisasi keagamaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan haji dan umrah;
c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengkoordinasian serta evaluasi bantuan sarana dan prasarana kegiatan keagamaan;
d. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan memfasilitasi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ);
e. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dengan pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS);
f. pelaksanaan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan Hari-hari Besar Islam;
g. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dengan DEPAG terkait dengan urusan haji;
h. penyiapan bahan dalam rangka pengajian bagi PNS diruang lingkup Sekretariat;
i. pengelolaan admnistrasi urusan tertentu.

Pasal 24
Subbagian Pembinaan Mental Spiritual

(1) Subbagian Pembinaan Mental Spritual mempunyai tugas melakukan administrasi dan pembinaan agama, mental spiritual dan urusan haji;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Pembinaan Mental Spritual menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. menghimpun bahan dan mengkoordinasikan petunjuk dan evaluasi pembinaan keagamaan;
c. mengumpulkan data dan bahan koordinasi pembinaan dan pengelolaan urusan haji dan umrah;
d. menyiapkan data dan bahan untuk penyelenggaraan da’wah keagamaan dan tatalaksana MTQ;
e. melaksanakan pengajian rutin yang melibatkan PNS dan Majelis Taqlim ( BKMT );
f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan terkait dengan hari-hari besar keagamaan;
g. melaksanakan pembinaan kesejahteraan bagi imam kelurahan, imam rawatib dan guru mengaji serta pemuka agama;
h. memfasilitasi kegiatan-kegiatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Organisasi keagamaan lainnya;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 25
Subbagian Sarana Ibadah

(1) Subbagian Sarana Ibadah mempunyai tugas melakukan administrasi dan pengelolaan sarana ibadah;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Sarana Ibadah menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. melakukan pendataan terhadap sarana ibadah;
c. melakukan inventarisasi bantuan terhadap sarana ibadah ( mesjid, musalla, gereja, pura, vihara, klenteng );
d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap bantuan sarana dan prasarana keagamaan;
e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan sarana ibadah;
f. mempersiapkan kelengkapan persyaratan pemberian bantuan sarana ibadah;
g. melaksanakan tugas yang diberikan atasan berkaitan dengan sarana ibadah;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 26
Subbagian Lembaga Sosial dan Keagamaan

(1) Subbagian Lembaga Sosial dan Keagamaan mempunyai tugas melakukan administrasi dan pembinaan lembaga sosial dan keagamaan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Lembaga Sosial dan Keagamaan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. membuat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring kegiatan lembaga sosial dan keagamaan;
c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pengumpulan Zakat, Infaq dan Zadaqah ( ZIS );
d. melakukan pembinaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ);
e. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Lembaga Amil Zakat (LAZ);
f. mengkoordinasikan kegiatan keagamaan dalam ruang lingkup Kota Makassar;
g. melalukan pendataan yang berkaitan dengan lembaga sosial dan keagamaan;
h. mengkoordinaksikan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan lembaga sosial dan keagamaan;
i. membuat pelaporan tugas-tugas mengenai lembaga sosial dan keagamaan;
j. menyelenggarakan Tata Usaha, urusan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan rumah tangga bagian ;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

BAB V
ASISTEN BIDANG KEUANGAN DAN ASSET
(ASISTEN III)
Pasal 27

Asisten Bidang Keuangan dan Asset mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam bidang keuangan dan perlengkapan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27 peraturan ini, Asisten Bidang Keuangan dan Asset mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rumusan kebijaksanaan dan pengkoordinasian dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pengelolaan keuangan;
b. Penyusunan perumusan kebijaksanaan dan pengkoordinasian petunjuk teknis penyusunan program analisa kebutuhan dan pengadaan dan asset daerah serta penyiapan administrasi perlengkapan;
c. Pengkoordinasian perangkat daerah berdasarkan pengelompokan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29
Bagian Pertama
Bagian Keuangan

(1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta membina admnistrasi keuangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) peraturan ini, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan daerah;
c. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian pengujian kebenaran panagihan dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mengadakan pemeriksaan keuangan serta membina perbendaharaan;
d. penyiapan bahan bimbingan penngumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan;
e. pengelolaan admnistrasi urusan tertentu.

Pasal 30
Subbagian Anggaran

(1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan perubahan APBD serta menyiapkan dan menyusun Nota Keuangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Anggaran menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. menyusun rencana kerja Sub Bagian Anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
c. mempersiapkan data/bahan penyusunan naskah Arah Kebijakan Umum APBD bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
d. mempersiapkan bahan, data dan menyusun petunjuk teknis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
e. mempersiapkan data/bahan penyusunan naskah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan APBD dan nota keuangan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
f. melakukan evaluasi terhadap DPA yang disusun oleh Badan/Dinas/Unit Kerja dan mempersiapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bersama dengan Bappeda dan Bagian Ekbang;
g. mempersiapkan Keputusan Kepala daerah Untuk pelaksanaan APBD, yang menetapkan:
• Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keterangan Otorisasi, Surat Perintah Membayar (SPM), Cek, mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendaharawan Umum Daerah;
• Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.
• Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
h. mempersiapkan penyediaan kredit anggaran bagi Dinas/Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Kota, melalui penerbitan Surat Permintaan Dana (SPD);
i. mencatat Surat Permintaan Dana (SPD) yang telah diterbitkan kedalam catatan/buku/register sesuai dengan format yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. mempersiapkan bahan/data dan menyusun laporan realisasi penyediaan kredit Anggaran secara berkala ;
k. mempersiapkan bahan dan menyusun Surat Edaran tentang petunjuk teknis pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD;
l. meneliti Keputusan Kepala Daerah yang berkaitan dengan pembebanan APBD;
m. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan bidang tugasnya;
n. melaksanakan tugas kedianasan lain yang diberikan oleh atasan;
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 31
Subbagian Perbendaharaan

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penerbitan SPM, menguji kebenaran penagihan, membina ketatausahaan keuangan, penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi serta menyelenggarakan pembinaan perbendaharaan Daerah
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :
melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. menerima dan meneliti kebenaran dan keabsahan Surat Permintaan Membayar (SPM) dari Pemegang Kas/Bendaharawan;
c. meneliti kebenaran penggunaan anggaran menurut tujuan berdasarkan DASK;
d. mempersiapkan data/bahan dan menyusun surat penagihan atas piutang Pemerintah Daerah yang penerimaannya diurus oleh Bagian Keuangan serta mencatat semua piutang-piutang Pemerintah Daerah kedalam Register Penagihan sesuai dengan format yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku;
e. mempersiapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Pemegang Kas Daerah, Bendaharawan/Pemegang Kas beserta atasan langsungnya, bekerjasama dengan Sub Bagian Anggaran dan Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
f. mempersiapkan penerbitan SP2D atas anggaran belanja administrasi umum, belanja operasional dan belanja modal serta daftar register SP2D;
g. mengelola kartu dan daftar sesuai dengan contoh yang ditetapkan;
h. membuat laporan bulanan realisasi anggaran belanja menurut pasal dan digit anggaran;
i. menyelenggarakan pembinaan terhadap pelaksanaan tata usaha Pemegang Kas/Bendaharawan;
j. mempersiapkan data/bahan dalam rangka pelaksanaan tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan;
k. menyelenggarakan penatausahaan, mempersiapkan bahan, data dan dokumen yang diperlukan untuk penerimaan bagian, hak, sumbangan dan/atau bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, bekerjasama dengan Pemegang Kas Daerah;
l. menyelenggarakan tata usaha Bagian, melaksanakan urusan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan rumah tangga Bagian, Kesejahteraan Staf/Karyawan Bagian Keuangan dan urusan Rumah Tangga Bagian Keuangan lainnya;
m. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Pemegang Kas/Bendaharawan yang berkaitan dengan bidang tugasnya, sebagai bahan pertimbangan dalam pengangkatan Pemegang Kas/Bendaharawan;
n. menyelenggarakan penatausahaan dokumen kepemilikan Pemerintah Daerah terhadap Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Publik;
o. meneliti dan mencatat gaji dan tunjangan lainnya termasuk honorarium, vakasi, upah dan sebagaianya;
p. meneliti daftar Tunjangan Keluarga (KP-4) yang diajukan oleh Pemegang Kas/Bendaharawan unit kerja;
q. meneliti Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) yang diajukan oleh Pemegang Kas/Bendaharawan unit kerja;
r. meneliti Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Askes, Bapertarum sesuai Daftar Gaji;
s. memepersiapkan dan meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diajukan ke KPPN;
t. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan bidang tugasnya;
u. melaksanakan tugas kedianasan lain yang diberikan oleh atasan;
v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 32
Subbagian Verifikasi dan Akuntansi

(1) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan pembukuan secara sistimatis dan kronologis serta menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi Anggaran Pendapata, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Verifikasi dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. menyusun rencana kerja Subbagian Verifikasi dan Pembukuan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
c. mempersiapkan data/bahan penyusunan rancangan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang terdiri atas:
- Laporan Perhitungan APBD ( Laporan Realisasi Anggaran );
- Nota Perhitungan APBD/Catatan Laporan Keuangan;
- Neraca Daerah ;
- Arus Kas (Cash Flow) .
d. menyiapkan dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Daerah dan Arus Kas Triwulanan dan Semesteran secara berkala untuk di sampaikan kepada DPRD dan Instansi terkait lainnya;
e. melakukan Penjurnalan (peringkasan transaksi) anggaran dan realisasi yang berasal dari mutasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
f. melakukan Posting ke Buku Besar terhadap transaksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta menyusun Neraca Saldo;
g. melaksanakan pencatatan asset yang di peroleh melalui APBD maupun asset yang diperoleh dalam bentuk bantuan, hibah, sumbangan;
h. meneliti dan mengevaluasi Surat Perintah Membayar ( SP2D ), Surat Tanda Setoran ( STS ) dan Buku Kas Umum dan Laporan-laporan Keuangan Daerah;
i. meneliti dan melakukan evaluasi pelaksanaan APBD, melakukan koreksi/perbaikan ( pengalihan dan pemindahan ) serta transaksi terhadap pembebanan anggaran, mempersiapkan bahan/data untuk pembebanan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang sifatnya administratif melalui jurnal umum dan diterbitkan
dalam bentuk Daftar Pembukuan Administratif (DPA) dan/atau dokumen keuangan lainnya sesuai dengan format dan/atau dokumen yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. mempersiapkan bahan dan melakukan rekonsiliasi ( pencocokan ) data-data Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran dengan Entitas atau Unit Kerja lainnya;
k. melakukan pencatatan dan penatausahaan terhadap akun-akun (perkiraan) pada Pos Neraca yang meliputi Aktiva, Hutang dan Ekuitas;
l. melakukan pencatatan terhadap Aliran Kas yang meliputi Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi dan Aktivitas Pembiayaan serta Aktivitas Non Anggaran;
m. melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap asset/investasi milik Pemerintah Kota Makassar dalam bentuk penyertaan modal berupa saham maupun aktiva lainnya pada perusahaan pemerintah/swasta dan lembaga perbankan/lembaga keuangan lainnya;
n. menyelenggarakan penatausahaan pinjaman Pemerintah Daerah;
o. meneliti dan mengevaluasi penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar dalam bentuk saham dan aktiva lainnya serta laporan-laporan keuangan badan usaha milik daerah;
p. melakukan tindaklanjut terhadap laporan hasil pemeriksaaan keuangan;
q. melakukan pencatatan terhadap Penerimaan dan Pengeluaran yang berkaitan dengan Contra Pos;
r. menghimpun dan memeriksa kelengkapan data dan dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) anggaran yang diajukan oleh Bendaharawan/Pemegang Kas Badan, Dinas/Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Kota;
s. memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pembayaran/pengeluaran yang telah dilakukan Bendaharawan/Pemegang Kas;
t. memeriksa bukti-bukti Pendapatan Daerah yang dilakukan khusus Bendaharawan/Pemegang Kas/Pemegang Kas Penerima;
u. memeriksa bukti-bukti penyetoran uang yang telah disetorkan Bendaharawan/Pemegang Kas;
v. membuat catatan hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban Bendaharawan/Pemegang Kas serta mempersiapkan Surat Teguran Perbaikan SPJ;
w. meneliti Surat Pertanggungjawaban Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta mempersiapkan Surat Pengesahan;
x. mempersiapkan surat penolakan atas kesalahan pembebanan/pembayaran;
y. mempersiapkan surat peringatan/teguran atas keterlambatan penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
z. menyiapkan dan menyusun bahan pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah oleh Bendaharawan/Pemegang Kas;
å. mempersiapkan bahan penyusunan Naskah Hasil Pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban yang dituangkan dalam bentuk Nota Pengesahan dan Nota Pendapat Pemeriksa menurut format yang ditentukan;
ä. mempersiapkan bahan dan melakukan pembinaan teknis pertanggungjawaban keuangan oleh Bendaharawan/Pemegang Kas Unit Kerja;
ö. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Bendaharawan/Pemegang Kas, yang berkaitan dengan bidang tugasnya, sebagai bahan pertimbangan dalam pengangkatan Bendaharawan/Pemegang Kas Unit Kerja;
aa. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan bidang tugasnya;
bb. melaksanakan tugas kedianasan lain yang diberikan oleh atasan;
cc. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 33
Bagian Kedua
Bagian Perlengkapan

(1) Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perumusan program standarisasi, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, inventarisasi dan pembinaan/pengendalian/pengawasan administrasi pengelolaan asset/barang milik Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) peraturan ini, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis barang dan jasa;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengadaan barang dan jasa dan inventarisasi barang daerah;
c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan asset / barang milik daerah serta pelaksanaan persertifikatan tanah Pemerintah Kota Makassar;
d. penyiapan bahan bimbingan dan petunjuk teknis pengelolaan asset/barang milik daerah;
e. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 34
Subbagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan

(1) Subbagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan perumusan penentuan kebutuhan barang dan menyusun rencana anggaran biaya untuk bahan penyusunan APBD.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) berdasarkan usulan SKPD/Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar;
c. membuat daftar Kebutuhan Barang (DKB) Pemerintah Kota Makassar;
d. menyelenggarakan proses administrasi pembelian barang/jasa yang diproses pada bagian perlengkapan;
e. melakukan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Inventarisasi Asset dan Subbagian Penyimpanan dan Distribusi;
f. melakukan koordinasi dengan SKPD/unit kerja lain yang terkait dengan bidang tugasnya;
g. melaksanakan tugas kedianasan lain yang diberikan oleh atasan;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 35
Subbagian Umum dan Inventarisasi Asset

(1) Subbagian Umum dan Inventarisasi Asset mempunyai tugas menyelenggarakan Tata Usaha Bagian serta melaksanakan pelayanan kepada unit kerja dalam lingkup Kota Makassar.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Umum dan Inventarisasi Asset menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. menyelenggarakan Tata Usaha Bagian serta melaksanakan Urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan;
c. melakukan pengecekan/penelitian dan memproses administrasi usulan penghapusan barang milik daerah;
d. melakukan koordinasi dengan SKPD/unit kerja dalam pelaksanaan laporan mutasi dan daftar mutasi barang;
e. menerima, meneliti dan mengevaluasi pelaksanaan laporan dan daftar mutasi barang dari SKPD/Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Makassar;
f. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/Unit Kerja terkait dalam rangka penyusunan standar harga Pemerintah Kota Makassar;
g. membuat laporan tentang pelaksanaan pengelolaan inventarisasi barang Pemerintah Kota Makassar;
h. mempersiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan persertifikatan tanah Pemerintah Kota Makassar;
i. melaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
j. melakukan koordinasi pendataan/penelitian yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Umum dan Inventarisasi Barang Daerah, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota;
k. melakukan monitoring ke SKPD/unit kerja secara berkala tentang pengelolaan inventarisasi barang Pemerintah Kota Makassar;
l. melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi;
m. melakukan koordinasi dengan SKPD/unit kerja lain yang terkait dengan bidang tugasnya;
n. melaksanakan tugas kedianasan lain yang diberikan oleh atasan;
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 36
Subbagian Penyimpanan, Distribusi dan Pemeliharaan

(1) Subbagian Penyimpanan, Distribusi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menerima, mengadministrasikan barang inventaris yang berhubungan dengan persediaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan dan penyimpanan surat-surat berharga.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Penyimpanan dan Distribusi menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan untuk bahan penyusunan APBD;
c. menerima dan meneliti semua pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Makassar yang diproses pada Bagian Perelngkapan baik yang akan disimpan maupun yang akan disalurkan ke SKPD/unit kerja lain;
d. mengeluarkan barang sesuai perintah untuk SKPD/unit kerja;
e. melakukan pengecekan/penelitian atas kebenaran usul perbaikan/perawatan baik gedung/bangunan maupun kendaraan dan barang inventaris lainnya;
f. menyimpan dokumen dan surat berharga tentang barang inventaris daerah;
g. melakukan koordinasi pendataan/penelitian yang berkaitan dengan bidang tugas Subbagian Penyimpanan dan Distribusi;
h. melakukan pengawasan/pemeliharaan terhadap kertas berharga dan dokumen lainnya terhadap golongan barang bergerak maupun tidak tidak bergerak;
i. melakukan koordinasi dengan Subbagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan dan Subbagian Umum dan Inventarisasi Asset;
j. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan bidang tugasnya;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas

 

BAB VI
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
(ASISTEN IV)
Pasal 37

Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang umum dan protokol serta hubungan masyarakat.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 37 peraturan ini, Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rumusan kebijaksanaan dan pengkoordinasian dan petunjuk teknis pembinaan ketatausahaan, kearsipan, pengamanan informasi sandi dan pesawat telepon, pengelolaan rumah tangga serta pelaksanaan administrasi kepegawaian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar;
b. Penyusunan perumusan kebijaksanaan, pengkoordinasian petunjuk teknis penyiapan bahan SPPD, persiapan akomodasi serta melakukan urusan penyusunan acara pemerintah kota;
c. Penyusunan perumusan kebijaksanaan, pengkoordinasian petunjuk teknis dan pembinaan terhadap pengembangan hubungan masyarakat;
d. pengkoordinasian perangkat daerah berdasarkan pengelompokan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 39
Bagian Pertama
Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatausahaan pimpinan, kerasipan, urusan rumah tangga serta pengumpulan bahan penyusunan perencanaan formasi pegawai, mengendalikan / membina kearsipan dan penyusunan laporan di bidang kepegawaian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) peraturan ini, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan urusan ketatausahaan umum dan rumah tangga sekretariat;
b. penyiapan bahan bimbingan pengaturan acara dan tamu pimpinan;
c. penyiapan bahan penyusunan perencanaan formasi pegawai, mengendalikan / membina kearsipan dan penyusunan laporan di bidang kepegawaian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar.
d. pengelolaan admnistrasi urusan tertentu.

Pasal 40
Subbagian Tata Usaha dan Sandi

(3) Subbagian Tata Usaha dan Sandi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan, mengendalikan dan membina kearsipan, pengamanan informasi sandi dan penggunaan pesawat telepon/operator.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Tata Usaha dan Sandi menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. mengagenda surat masuk yang ditujukan kepada walikota, wakil walikota, dan atau sekretaris daerah kota serta mengklasifikasikan menurut sifat dan tujuan surat;
c. melaksanakan registrasi surat-surat keluar ( naskah dinas ) yang ditanda-tangani oleh walikota maupun oleh pejabat substitusi berdasarkan kewenangan yang diberikan;
d. menggandakan surat-surat masuk dan surat-surat keluar yang dibutuhkan serta mempersiapkan undangan untuk acara pemerintah kota;
e. mendistribusikan surat-surat yang telah di disposisi pimpinan untuk dilanjutkan ke unit kerja baik dalam lingkungan sekretariat daerah maupun ke dinas, kantor dan instansi lainnya;
f. memeriksa dan mengecek kartu kendali atau lembar pengantar menurut sifat / klasifikasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi;
g. mempersiapkan penggunaan kendaraan dinas angkutan baik untuk tamu maupun untuk angkutan pegawai;
h. mempersiapkan bahan bakar kendaraan dinas baik perorangan maupun kendaraan pool yang penggunaannya melalui sekretariat daerah;
i. melakukan pengiriman dan penerimaan berita sandi dan telekomunikasi secara cepat dan tepat;
j. melakukan pembinaan terhadap kemampuan operator untuk pemeliharaan dan pengawasan peralatan sandi dan telekomunikasi;
k. memelihara arsip berita sandi sebagai bahan laporan;
l. melakukan segala kegiatan dan usaha dalam rangka pengamanan terhadap informasi / berita sandi sesuai ketentuan;
m. mengkoordinir pelaksanaan pelayanan operator telepon;
n. melakukan penerimaan dan pengiriman berita melalui radio, ssb, maupun faximail;
o. melakukan penataan kearsipan dalam lingku sekretariat daerah kota makassar;
p. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan bidang tugasnya;
q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 41
Subbagian Rumah Tangga

(1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan Urusan Rumah Tangga yang meliputi pelayanan Angkutan dan Perawatan Kendaraan Dinas, akomodasi dan ruangan, rumah Jabatan serta memelihara kebersihan Kantor dan Pekarangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. mempersiapkan akomodasi, peralatan dan komsumsi untuk acara-acara yang dilaksanakan di ruang pola;
c. melakukan koordinasi penyelenggaraan urusan rumah tangga dengan bagian-bagian dalam lingkungan sekretariat daerah kota;
d. memelihara dan mengawasi penggunaan telepon, listrik, air, gas dan lain-lain serta kebersihan ruangan / wc kamar mandi dilingkup balaikota;
e. memelihara serta menjaga peralatan kantor di lingkungan sekretariat daerah kota dan rumah jabatan kepala daerah / wakil kepala daerah;
f. mengurus dan memelihara kebersihan kantor, ruang kantor, dan ruangan lainnya serta fasilitas kantor lainnya penataan halaman dan taman di lingkungan balaikota , rumah jabatan walikota, wakil walikota dan sekretaris daerah;
g. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan bidang tugasnya;
h. memelihara kendaraan angkutan pegawai;
i. memelihara rumah jabatan walikota, wakil walikota, dan sekretaris daerah;
j. memelihara gedung dan taman balaikota;
k. mengkoordinir pemberian bbm bagi mobil dinas pejabat sekretariat;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 42
Subbagian Kepegawaian

(1) Subbagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan perencanaan formasi pegawai, mengendalikan / membina kearsipan dan penyusunan laporan di bidang kepegawaian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. mengelola data / bahan penyusunan formasi pegawai lingkup sekretariat daerah termasuk data pegawai kontrak dan honorer;
c. membuat buku induk pegawai, daftar urut kepangkatan ( duk ) dan bezzeting serta data lainnya dalam rangka pengembangan pegawai lingkup sekretariat daerah;
d. membuat buku kendali pegawai per unit kerja dalam lingkup sekretariat kota meliputi kenaikan pangkat, kgb dan pensiun;
e. membuat data pegawai yang telah mengikuti pendidikan formal dan pendidikan penjenjangan serta lainnya untuk bahan laporan ke badan kepegawaian daerah ;
f. mempersiapkan bahan administrasi dalam rangka melakukan kegiatan pembinaan penghargaan pembinaan tanda jasa dam penghargaan pegawai negeri sipil, asuransi pegawai negeri sipil, uang duka, bapertarum serta kesejahteraan lainnya berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah;
g. mempersiapkan bahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkup sekretariat;
h. menyelenggarakan tata usaha bagian;
i. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan bidang tugasnya;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 43
Bagian Kedua
Bagian Protokol

(1) Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan kegiatan penyiapan bahan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), persiapan akomodasi dan pelayanan tamu-tamu pemda, pengelolaan mess pemda, dan persiapan penyusunan acara pemda.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (1) peraturan ini, Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan dalam rangka persiapan Surat Perintah Perjalanan DInas (SPPD);
b. penyiapan bahan dalam rangka persiapan akomodasi dan pelayanan tamu tamu pemda dan pengelolaan Mess Pemda.
c. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan acara Pemerintah Daerah.
d. pengelolaan admnistrasi urusan tertentu.

Pasal 44
Subbagian Perjalanan Dinas

(1) Subbagian Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan persiapan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta perhitungan biaya perjalanan dinas.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Perjalanan Dinas menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. mempersiapkan surat perintah perjalanan dinas ( sppd ) bagi pejabat / pegawai negeri sipil dalam lingkup pemerintah daerah serta perhitungan biaya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri;
c. meneliti permintaan dan penetapan biaya perjalanan dinas untuk dikoordinasikan dengan bendahara dalam melaksanakan pembayarannya;
d. meneliti surat perjalanan dinas yang telah ditanda tangani dan dibubuhi stempel oleh pejabat yang dikunjungi;
e. melakukan pencatatan secara teratur terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;
f. mempersiapkan bahan-bahan penyusunan laporan secara periodik bilamana diperlukan berkenan pelaksanaan perjalanan dinas;
g. melakukan penelitian dan penyelesaian masalah-masalah penambahan biaya perjalanan dinas;
h. melakukan koordinasi dengan unit kerja / instansi lain yang terkait bidang tugasnya;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 45
Subbagian Akomodasi

(1) Subbagian Akomodasi mempunyai tugas melakukan persiapan akomodasi dan pelayanan tamu tamu pemda dan pengelolaan Mess Pemda.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Akomodasi menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. mempersiapkan akomodasi dan pelayanan tamu serta memberikan bantuan fasilitasi pemakaian kendaraan untuk tamu pemda kota makassar, baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri dengan berkoordinasi kepada satuan perangkat daerah dan instansi terkait;
c. mengelola mess pemda;
d. melaksanakan pemeliharaan terhadap peralatan rumah tangga yang ada pada mess pemda;
e. mengkoordinasikan pelayanan angkutan dan akomodasi tamu pemerintah daerah pelayanan umum lainnya, serta penyelesaian tugas-tugas administrasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya
f. melakukan koordinasi dengan unit kerja / instansi lain yang terkait bidang tugasnya;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 46
Subbagian Pengaturan Acara

(1) Subbagian Pengaturan Acara mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan acara Pemerintah Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Pengaturan Acara menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. menyiapkan / mengatur susunan acara –acara, pelantikan, rapat-rapat dan pertemuan dinas lainnya serta mempersiapkan tenaga mc jika diperlukan;
c. mengagenda undangan masuk, audiens dan membuat jadwal acara;
d. mempersiapkan penyerahan penghargaan / bingkisan / cindera mata bagi pejabat daerah atau instansi lain;
e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penerimaan tamu-tamu negara, tamu-tamu pemerintah kota;
f. mengatur persiapan rapat, pertemuan/resepsi, upacara yang memerlukan pelayanan yang bersifat protokoler;
g. menyiapkan upacara dan melakukan kordinasi dengan instansi lain di bidang keprotokoleran;
h. mempersiapkan naskah pidato walikota dari instansi yang terkait;
i. menyelenggarakan tata usaha, urusan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan rumah tangga bagian;
j. melakukan koordinasi dengan unit kerja / instansi yang terkait dengan bidang tugasnya;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 47
Bagian Ketiga
Bagian Hubungan Masyarakat

(1) Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat, untuk memperjelas kebijakan Pemerintah Kota.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1) peraturan ini, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan pengembangan hubungan masyarakat;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program hubungan antar Pemerintah Daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dari kegiatan Pemerintah Kota;

c. penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan penerbitan;
d. penyiapan bahan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan jumpa pers secara berkala;
e. penyiapan bahan bimbingan pengumpulan informasi melalui media cetak/elektronik untuk memperoleh data/informasi yang benar;
f. pengelolaan admnistrasi urusan tertentu.

Pasal 48
Subbagian Pemberitaan

(1) Subbagian Pemberitaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan data dalam rangka penyajian pemberitaan kegiatan Pemerintah Kota.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Pemberitaan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. melakukan penyajian pemberitaan kegiatan pemerintah kota baik melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebijakan pemerintah kota;
c. melakukan usaha untuk mengesahkan pendapat umum dalam menunjang pelaksanaan kebijakan pemerintah kota makassar;
d. mempersiapkan data/bahan dalam rangka menyelenggarakan jumpa pers secara berkala;
e. mengumpulkan dan mempersiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi kebijakan pemerintah kota makassar;
f. menyiapkan peliputan acara kegiatan pemerintah kota khususnya sekretariat daerah dengan mengundang pers serta mempersiapkan bahan-bahan siaran pers;
g. mengumpulkan bahan-bahan informasi dari seluruh skpd untuk bahan pemberitaan;
h. menyiapkan, merencanakan dan menyebarluaskan kegiatan pemerintah kotai melalui media cetak dan elektronik;
i. mempersiapkan bahan dalam meliput acara-acara kegiatan disetiap skpd dengan media suara dan gambar;
j. mempersiapkan bahan/data untuk pemberian tanggapan terhadap pembaca mass media;
k. melakukan monitoring perkembangan masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 49
Subbagian Dokumentasi

(1) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan-bahan pendokumentasian dalam rangka distribusi dan penyebarluasan hasil-hasil kegiatan Pemerintah Kota.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. mengumpulkan pemberitaan melalui media cetak (klipping) atas permasalahan pemerintah kota untuk memberikan informasi kepada pihak yang memerlukan;
c. memelihara data statistik bidang pengembangan masyarakat dalam bentuk table dan grafik sebagai bahan informasi;
d. melakukan perekaman setiap acara pemerintah kota dan pembinaan dokumentasi;
e. mengumpulkan penerbitan mass media untuk didokumentasikan dan didistribusikan;
f. memilih dan mengklasifikasikan berita-berita yang berhubungan dengan pemerintah kota untuk disebarluaskan;
g. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menghimpun, mensinkronisasikan data/bahan informasi;
h. memilih dan mengklasifikasikan berita-berita yang berhubungan dengan pemerintah kota untuk disebarluaskan;
i. menyusun dan mendokumentasikan serta mendistribusikan naskah-naskah sambutan / pidato walikota ;
j. menyiapkan dan mendistribusikan bahan penerbitan berkala pemerintah kota dan bahan penerbitan tidak berkala;
k. menyiapkan dan menyebarluaskan foto-foto berita dalam bentuk booklet dan leaflet;
l. mengumpulkan pemberitaan melalui media cetak (klipping) atas permasalahan pemerintah kota dan untuk memberikan informasi bila ada pihak yang memerlukan;
m. menyelenggarakan tata usaha, urusan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan rumah tangga bagian;
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 50
Subbagian Pengaduan Masyarakat

(1) Subbagian Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan data dan bahan terkait pengaduan masyarakat, melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta mempersiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. mengumpulkan data dan bahan terkait dengan pengaduan masyarat baik melalui media cetak mapun elektronik;
c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait menyangkut jawaban atau rekomendasi yang akan disampaikan yang berhubungan dengan pengaduan masyarakat;
d. mengumpulkan bahan dan data terkait dengan jawaban;
e. mempersiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan masyarakat;
f. mendata dan mencatat setiap pengaduan yang masuk;
g. mengolah dan menganalisis informasi / pengaduan;
h. melaksanakan tugas yang diberikan atasan;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala peraturan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 52

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

 

 

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Juli 2009

WALIKOTA MAKASSAR,


H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

 

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 22 TAHUN 2009

 
 
 

(12/25/13) Danny-Ical dilantik 8 Mei

Makassar,– Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2014-2019 Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny)-Syamsu Rizal (Ical) dipastikan dilantik dan diambil sumpahnya 8 Mei 2014. Pemkot Makassar telah ...
Read more...

(12/09/13) Ini 28 Calon Pemain PSM Makassar di ISL 2014

Makassar,- PSM Makassar tampaknya akan menjadi klub pertama yang paling siap untuk mengarungi Indonesia Super League (ISL) musim depan. Sebanyak 28 pemain telah resmi mengisi skuat tim Juku Eja di ISL...
Read more...

(11/22/13) Pengumuman Lelang Sederhana Material Lampu Jalan UPTD PJU (APBD Perubahan)

Pokja UPL / Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 akan melaksanakan Pelelangan Sederhana secara Elektronik (E-Procurement) untuk paket pekerjaan seba...
Read more...

(11/11/13) Kantor Baru DKP3 Diusulkan Rp3 Miliar

Makassar,- Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Makassar tidak lagi menumpang untuk melaksanakan program-program kegiatannya. Anggaran pembangunan kantornya akan dimasukkan ...
Read more...

(11/11/13) UMK Makassar Ditetapkan Hari ini

Makassar,- Upah Minimum Kota (UMK) Makassar 2014 ditetapkan besok (Hari ini) dalam rapat pleno di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Makassar. "Rapat tripartite ini akan digelar bersama dengan dewan...
Read more...

(10/31/13) Bank Sampah Kian Diminati Warga

Makassar,- Keberadaan Bank Sampah yang diprogramkan Makassar Green and Clean kian mendapat tempat di hati masyarakat. Mereka bahkan memanfaatkan program ini untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hal terse...
Read more...

(10/14/13) 10 Ribu Hewan Kurban Disiapkan di Makassar

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla bersama Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD memberikan hewan kurban di pelataran parkir masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Rabu (17/11). TEMPO/Kink Kusuma Rein M...
Read more...

(09/17/13) Sepuluh Calon Wali Kota Makassar Ikrar Pilkada Damai

Makassar,- Sebanyak 10 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar menandatangani ikrar Pilwali Damai di DPRD Kota Makassar, Minggu (1/9/2013). Ikrar ini ditandatangani di hadapan komisioner...
Read more...

(09/17/13) 2.780 Polisi Amankan Pilwali Makassar

Makassar,- Sebanyak 2.780 polisi akan mengamankan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Makassar hingga 20 September mendatang. Polisi ini akan mengantisipasi gejolak dampak dari Pilwali tersebut. Dari jum...
Read more...

(09/17/13) Pemkot Makassar Naikkan UMK Hingga 20 Persen

Makassar,-Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan menaikkan Upah Minimun Kota (UMK) untuk buruh di Kota Makassar, sekitar 10 hingga 20 persen, atau dari Rp 1,5 juta, naik hingga Rp 1.650.000 atau Rp 1,...
Read more...
 
 

Bank Sampah Kian Diminati Warga

Bank SampahMakassar,- Keberadaan Bank Sampah yang diprogramkan Makassar Green and Clean kian mendapat tempat di hati masyarakat. Mereka bahkan memanfaatkan program ini untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Hal tersebut terlihat di Kelurahan Ballaparang RW 04, Minggu siang, 27 Oktober. Puluhan ibu rumah tangga (IRT) mengumpulkan sejumlah sampah anorganik yang diambil dari rumah mereka masing-masing.

Sampah yang didominasi botol minuman dan gelas bekas itu tertampung di sekitar posko Bank Sampah UKM Pelita Harapan di Jl.Pelita Raya IV. Salah seorang IRT, Ramlah, mengatakan,...

Baca selengkapnya ...

Sepuluh Calon Wali Kota Makassar Ikrar Pilkada Damai

Ikrar Pilkada DamaiMakassar,- Sebanyak 10 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar menandatangani ikrar Pilwali Damai di DPRD Kota Makassar, Minggu (1/9/2013). Ikrar ini ditandatangani di hadapan komisioner KPU, anggota Panwaslu, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Kapolrestabes Makassar Kombes Wisnu Sandjaja, Dandim 1408 BS Letkol Inf Firyawan, dan Ketua DPRD Makassar Farouk M Betta.

Ini merupakan ikrar kedua yang ditantangani. Ikrar dipasangi bingkai dan tertera...

Baca selengkapnya ...

Memahami Kembali Makna Idul Fitri

Memahami Kembali Makna Idul FitriKetika mendengar kata Idul Fitri, tentu dalam benak setiap orang yang ada adalah kebahagiaan dan kemenangan. Dimana pada hari itu, semua manusia merasa gembira dan senang karena telah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh.

Dalam Idul Fitri juga ditandai dengan adanya ”mudik (pulang kampung)” yang notabene hanya ada di Indonesia. Selain itu, hari raya Idul Fitri juga kerap ditandai dengan hampir 90% mereka memakai sesuatu yang baru, mulai dari pakaian baru, sepatu baru, sepeda baru, mobil baru, atau bahkan istri baru (bagi...

Baca selengkapnya ...

Marhaban Ya Ramadhan 1434 H (2013)

Ramadhan“Marhaban ya Ramadhan Marhaban fi syahril mubarok wa syahril maghfiroh. Barakallahu lana walakum daaiman bijami'i khoir. Wal'awfu minkum”

Alhamdulillahirabbil alamin, Shalawat serta salam tercurah ke haribaan jungjungan kita Nabi Besar Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Umat Islam kini kembali menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bulan yang oleh Allah Subhanahu Wata'ala dihimpun di dalamnya rahmah (kasih sayang), maghfirah (ampunan), dan itqun minan naar (terselamatkan dari api neraka). Bulan Ramadan juga disebut dengan "Syahrul Qur'an", bulan diturunkannya al-Qur'an yang merupakan lentera hidayah ketuhanan yang...

Baca selengkapnya ...

Makassar, Liburan Sempurna di Timur Indonesia

Mesjid Terapung MakassarMakassar,- Inilah destinasi liburan yang luar biasa di timur Indonesia. Pantai, pulau, gunung, kota, kuliner dan belanja, semua ada dan penuh pesona di Ibukota Sulawesi Selatan ini. Ayo liburan ke Makassar, Karaeng!

Di kawasan Indonesia Timur, Makassar menjadi kota yang paling besar sekaligus penting, termasuk untuk berwisata. Jika Anda ingin menjelajah jauh di Indonesia, Makassar adalah titik yang sempurna untuk memulai hal tersebut.

Makassar bisa dijangkau dari Jakarta dengan pesawat menuju Bandara Sultan Hasanuddin yang keren atau...

Baca selengkapnya ...

Lampu Jalan Anda Padam (Mati), Telepon Nomor Ini

Armada laston MercuryMakassar,- Jika lampu jalan dekat rumah Anda padam, tak perlu lagi khawatir. Cukup telepon call center UPTD Penerangan Jalan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Nomor telepon dapat dihubungi, 0411449340. Petugas call center membuka layanan selama 24 jam.

"Kalau mau cepat, bilang, saya anggota dewan. Cepat itu dilayani," sebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum, M Ansar menjawab pertanyaan anggota dewan soal keluhan warga karena lampu jalan di dekat rumahnya padam. Petugas dikeluhkan karena telat memperbaikinya.

Baca selengkapnya ...

Imlek Tahun 2564, Makna Simbolik di Balik Perayaan Imlek

Meja persembahan Imlek di Dapur Babah Elite. (Dapur Babah Elite)Imlek adalah perwujudan syukur petani di Tiongkok atas hasil panen.
Tahun baru Imlek atau “Sintjia” sebentar lagi akan tiba. Bagi masyarakat Tiongkok ini adalah hari yang paling ditunggu. Begitu juga dengan komunitas China di Indonesia, untuk yang masih keturunan China asli atau peranakan. Mereka menyambut perayaan tahun baru ini yang sarat makna dan ritual.

Saat tahun baru, warna merah serentak mendominasi dekorasi setiap tempat. Mulai dari lampion, hiasan naga, barongsai, angpau,...

Baca selengkapnya ...

Makna dan Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW

Tanggal 12 Rabiul Awalmaulid-nabi Dalam catatan historis, Maulid dimulai sejak zaman kekhalifahan Fatimiyah di bawah pimpinan keturunan dari Fatimah az-Zahrah, putri Nabi Muhammad SAW. Perayaan ini dilaksanakan atas usulan panglima perang, Shalahuddin al-Ayyubi (1137M-1193 M), kepada khalifah agar mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Tujuannya adalah untuk mengembalikan semangat juang kaum muslimin dalam perjuangan membebaskan Masjid al-Aqsha di Palestina dari cengkraman kaum Salibis. Yang kemudian, menghasilkan efek besar berupa semangat jihad umat Islam menggelora pada saat itu. Secara subtansial, perayaan Maulid Nabi adalah sebagai bentuk upaya untuk mengenal akan...

Baca selengkapnya ...

Memahami Makna Idul Adha

Idul AdhaBulan ini merupakan bulan bersejarah bagi umat Islam. Pasalnya, di bulan ini kaum muslimin dari berbagai belahan dunia melaksanakan rukun Islam yang kelima.

Ibadah haji adalah ritual ibadah yang mengajarkan persamaan di antara sesama. Dengannya, Islam tampak sebagai agama yang tidak mengenal status sosial.

Kaya, miskin, pejabat, rakyat, kulit hitam ataupun kulit putih semua memakai pakaian yang sama. Bersama-sama melakukan aktivitas...

Baca selengkapnya ...

Akhir Pekan di Makassar, dari Kuliner Hingga Pulau Cantik

SamalonaMakassar,- Makassar di Sulawesi Selatan dapat menjadi destinasi akhir pekan Anda kali ini. Di sana terdapat destinasi wisata berupa pulau yang cantik hingga tempat-tempat bersejarah. Tak ketinggalan, kulinernya sangat lezat!

Sulawesi menyimpan banyak wisata menarik untuk traveler. Di Ibukota Sulawesi Selatan, Makassar, Anda dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah, pulau cantik dengan pasir putih, dan juga kulinernya yang terkenal lezat. Berakhir pekan di Makassar sangat menyenangkan.

Dari situs resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dikunjungi detikTravel, Jumat (31/8/2012), terdapat banyak destinasi wisata untuk traveler...

Baca selengkapnya ...

Keutamaan Bulan Suci Ramadhan

Marhaban Ya RamadhanBulan Ramadhan adalah bulan yang selalu dinanti – nanti. bagi orang – orang mukmin, kepergian bulan Ramadhan jauh lebih disesalkan daripada kepulangan seorang tamu mulia yang berlalu pergi. Tak heran bilamana para salaf dahulu berdoa jauh – jauh hari sebelum Ramadhan datang :
"Yaa Allah, pertemukanlah aku dengan Ramadhan, dan pertemukanlah Ramadhan denganku, dan jadikan amal ibadahku pada bulan mulia itu diterima disisi Mu"

Sekilas kita bertanya – tanya, " apa sih keutamaan bulan Ramadhan dibandingkan bulan – bulan yang lain ? " dalam...

Baca selengkapnya ...

Senja di Fort Rotterdam Makassar

Sunset view dari fort rotterdam MakassarMakassar,- Senja menyorot di pesisir pantai membuat Fort Rotterdam yang terletak di tengah Kota Makassar yang menghadap ke laut menjadi tempat santai dan berpose.

Di lokasi saksi bisu sejarah perjuangan Sultan Hasanuddin itu, setiap hari, ratusan hingga ribuan pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegera.

Segudang ilmu dan pengalaman bisa dibawa dari benteng yang berbentuk seperti penyu itu. Selain mengunjungi dua musium, I Lagaligo Sejarah dan I Lagaligo Budaya yang berada di dalam benteng, pengunjung pun bisa melihat tempat...

Baca selengkapnya ...

Pesona Spermonde, Surga Bagi Penyelam

Eksotisme Pulau Kapoposang, Segitiga Emas Terumbu Karang
spermonde pulau kapoposangBila Anda pelancong, tak lengkap rasanya kalau tidak ke Pulau Kapoposang. Pulau yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat, ini merupakan surge bagi diver (penyelam).
 
Untuk memperkenalkan deretan kawasan Spermonde atau gugusan pulau-pulau kecil di sepanjang garis pantai perairan Makassar yang eksotis dengan pemandangan bawah lautnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel bekerja sama dengan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Sulsel menggelar Press Tour & Marine Excursion di Kepulauan Spermonde, Jumat-Minggu, 18-20 Mei.

Baca selengkapnya ...

Lezatnya Otak-otak Makassar

Makassar,- Pergi ke Makassar jangan lupa mencoba makanan otak-otak merk Ibu Elly. Otak-otak yang dibungkus daun pisang ukurannya lebih besar dibanding otak-otak yang ada di Jakarta. Bisa dibeli di tokonya di Jl Kijang Makassar, Sulawesi Selatan. Bungkusan otak-otaknya selalu dibungkus daun warna hijau muda yang masih segar dan harga Rp 2.800 per buah.

Untuk yang tinggal di Jakarta sudah ada cabang di Pantai Indah Kapuk dan Jalan Fatmawati yang dikelola anaknya. Setiap hari otak-otak dengan rasa ikan tengiri ini memproduksi 10.000 bungkus otak-otak. Sebagian besar untuk oleh-oleh wisatawan yang habis melancong...

Baca selengkapnya ...

Empat Berkuah dari Makassar

Sop Saudara | Foto Ayu OmbongJakarta, Jika berkunjung ke Makassar, bersiaplah memanjakan lidah dengan sejumlah kenikmatan kuliner. Hidangan laut tentu saja menjadi pilihan pertama. Tapi bukan Makassar bila tanpa makanan khas kota ini: hidangan olahan daging berkuah, sarat rempah khas Makassar.

Sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia timur, menu makanan Makassar merupakan hasil perpaduan budaya sejumlah daerah. Budaya Cina dan Arab sangat kental mempengaruhi rasa dan menu makanan khas wilayah ini. Berikut ini beberapa menu khas Kota Daeng.

Baca selengkapnya ...
 
Pengunjung Online
Ada 28 tamu online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Content View Hits : 2608343
 
Pengunjung Online
Ada 28 tamu online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana bila taksi motor (sitor) ada di jalan-jalan utama Kota Makassar?