profil kepala daerah

pesona wisata bahari

video streaming kota

 
 
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR
Rabu, 29 Juni 2011 00:00


WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 48 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

 

Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Makassar dan untuk menjabarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, maka perlu ditetapkan Uraian Tugas Jabatan Strukutral pada Inspektorat Kota Makassar;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43  Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten  Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
  11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor  3  Tahun  2009).

 

MEMUTUSKAN :



Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR.


BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1


Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :
(1) Kota adalah Kota Makassar;
(2) Walikota adalah Walikota Makassar;
(3) Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Makassar;
(4) Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
(5) Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar;
(6) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar;
(7) Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar;
(8) Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja;
(9) Subbagian adalah Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar;
(10) Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja.

 

BAB II
URAIAN TUGAS

Pasal 2
Bagian Tata Usaha

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, administrasi kepegawaian, kehumasan, keuangan dan pelaporan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
a. pengelolaan ketatausahaan;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan keuangan;
d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
f. pengkoordinasian perumusan program kerja.

Pasal 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Satuan dan mengelola administrasi kepegawaian;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) peraturan ini, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a) melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b) mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusi surat sesuai bidang;
c) melaksanakan urusan kerumahtanggaan Satuan;
d) melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
e) melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar;
f) menghimpun dan mensosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup Satuan;
g) menyiapkan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
h) melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
j) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 4
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi Keuangan dan Perlengkapan meliputi penyusunan anggaran ,penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban, dan merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan;
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) peraturan ini, Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
a) melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b) mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c) mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dari masing-masing satuan kerja sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda;
d) menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan Satuan;
e) menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan Satuan;
f) membuat laporan inventaris barang dan tata administrasi perlengkapan;
g) mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
h) melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
j) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 5
Bidang Operasi

(1) Bidang Operasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian operasional penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta kegiatan pengamanan dan pengawalan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) peraturan ini, Bidang Operasi menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan program penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
b. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian tehnis kegiatan operasional dan penertiban;
c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pendataan dan pelaporan kegiatan operasional;
d. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan program pengamanan dan pengawalan;
e. penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan kegiatan kesamaptaan bagi personil Polisi Pamong Praja dan Pegawai Pemerintah Daerah Kota;
f. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 6
Seksi Penertiban

1) Seksi Penertiban mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman teknis kegiatan operasional dan penertiban, serta mengendalikan kegiatan operasional penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta pengamanan dan pengawalan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) peraturan ini, Seksi Penertiban menyelenggarakan fungsi :
a) membuat rencana program kerja Seksi Operasi sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
b) mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Seksi Operasi;
c) membagi habis tugas kepada bawahan dengan cara memberi disposisi dan petunjuk langsung agar tugas berjalan lancar sesuai tujuan;
d) memeriksa pekerjaan bawahan dengan cara melihat langsung untuk menghindari penyimpangan dan adanya pekerjaan yang terbengkalai;
e) menyusun prosedur dan pedoman kegiatan operasional;
f) merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan operasional;
g) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksanan kegiatan operasional;
h) menyusun prosedur dan pedoman kegiatan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
i) merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
j) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penertiban;
k) membuat laporan pelaksanaan kegiatan operasional dan kegiatan penertiban secara periodik;
l) menyusun prosedur dan pedoman pengamanan Kantor Walikota, Kantor Badan/Kantor/Dinas Pemerintah Daerah Kota, dan Rumah jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota;
m) merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan Kantor Walikota, Kantor Badan/Kantor/Dinas Pemerintah Daerah Kota dan Rumah Jabatan Walikota;
n) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan pengamanan Kantor Walikota, Kantor Badan/Kantor/Dinas Pemerintah Daerah Kota dan Rumah Jabatan Walikota;
o) menyusun prosedur dan pedoman pengamanan dan pengawalan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah Kota dan Tamu V Vip;
p) merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan dan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah Kota dan Tamu V Vip;
q) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah Kota dan Tamu V Vip;
r) menyusun prosedur dan pedoman pengamanan kegiatan operasional dan kegiatan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
s) merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan kegiatan operasional dan kegiatan penertiban pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
t) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan pengamanan kegiatan operasional dan kegiatan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
u) menyusun prosedur dan pedoman pengamanan kegiatan apel, upacara, dan kegiatan seremonial lainnya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota;
v) merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan kegiatan apel, upacara dan kegiatan seremonial lainnya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota;
w) membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pengawalan secara periodik;
x) memberikan saran, usul dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya untuk bahan penentuan kebijaksanaan lebih lanjut;
y) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sesuai tugas fungsinya.

Pasal 7
Seksi Pengamanan dan Samapta

1) Seksi Pengamanan dan Samapta mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, menyiapkan bahan, mengolah, menganalisa, menyajikan serta melaksanakan pengumpulan data serta menyusun laporan kegiatan operasional penertiban pelanggar Perda, pengamanan dan pengawalan serta melaksanakan kegiatan kesamaptaan bagi personil Polisi Pamong Praja dan Pegawai Pemerintah Daerah Kota;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) peraturan ini, Seksi Pengamanan dan Samapta menyelenggarakan fungsi :
a) menyusun rencana dan program kerja seksi pendataan dan pelaporan;
b) memberi tugas kepada bawahan;
c) memberi petunjuk kepada bawahan;
d) menghimpun data dan informasi berupa data primer maupun data sekunder;
e) mengelola data dan informasi kegiatan operasional, penertiban, pengamanan dan pengawalan;
f) menyusun prosedur dan pedoman kegiatan kesamaptaan bagi personil Polisi Pamong Praja dan Pegawai Pemerintah Daerah Kota;
g) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung kegiatan kesamaptaan personil Polisi Pamong Praja dan Pegawai Pemerintah daerah Kota;
h) menganalisas data dan informasi sesuai standar perencanaan;
i) memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
j) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan;
k) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 8
Bidang Bimbingan Masyarakat

(1) Bidang Bimbingan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan mengenai Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melakukan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan pembinaan fisik, mental dan kemampuan Polisi Pamong Praja;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) peraturan ini, Bidang Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi :
a) penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan program kegiatan penyuluhan mengenai Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
b) penyiapan bahan kebijakan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan pembinaan fisik, mental dan kemampuan Polisi Pamong Praja;
c) pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 9
Seksi Penyuluhan

1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan mengenai Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) peraturan ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
a) membuat rencana program kerja Seksi Penyuluhan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
b) mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Seksi Penyuluhan;
c) menyusun prosedur dan pedoman kegiatan penyuluhan mengenai Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
d) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
e) membuat laporan pelaksanaan tugas secara periodik;
f) memberikan saran, usul dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya untuk bahan penentuan kebijaksanaan lebih lanjut;
g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sesuai tugas fungsinya.

Pasal 10
Seksi Pembinaan

1) Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan pembinaan fisik, mental dan kemampuan Polisi Pamong Praja;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), Seksi Pembinaan menyelenggarakan fungsi :
a) membuat rencana program kerja seksi pengembangan personil sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
b) mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja seksi pengembangan personil;
c) membagi habis tugas kepada bawahan dengan cara memberi disposisi dan petunjuk langsung agar tugas berjalan lancar sesuai ketentuan;
d) memeriksa pekerjaan bawahan dengan cara melihat secara langsung untuk menghindari penyimpangan dan adanya pekerjaan yang terbengkalai;
e) menyusun prosedur dan pedoman kegiatan pembinaan fisik, mental dan kemampuan Polisi Pamong Praja;
f) merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan fisik, mental dan kemampuan Polisi Pamong Praja;
g) mengumpulkan, mengelola dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan fisik, mental dan kemampuan Polisi Pamong Praja;
h) mempersiapkan dan mengatur personil Polisi Pamong Praja yang akan mengikuti pendidikan teknis Polisi Pamong Praja;
i) memberikan saran, usul dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk bahan penentuan kebijakan lebih lanjut;
j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperitahkan oleh pimpinan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
k) membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya secara periodik.

Pasal 11
Bidang Penegakan Hukum

(1) Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) peraturan ini, Bidang Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pemeriksaan dan pengusutan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
b. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap pemeriksaan dan pengusutan pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penyidikan dan penindakan pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
d. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 12
Seksi Pemeriksaan dan Pengusutan

1) Seksi Pemeriksaan dan Pengusutan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, membagi tugas memberi petunjuk dan mengevaluasi serta mengolah teknis pemeriksaan dan pengusutan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1), Seksi Pemeriksaan dan Pengusutan menyelenggarakan fungsi :
a) membuat rencana program kerja seksi Pemeriksaan dan Pengusutan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
b) mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Seksi Pemeriksaan dan Pengusutan;
c) menyusun prosedur dan pedoman kegiatan pemeriksaan dan pengusutan pelanggar Perda dan Peraturan Walikota;
d) mengumpulkan, mengelola dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengusutan pelanggar Perda dan Peraturan Walikota;
e) memberikan saran, usul dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk bahan penentuan kebijakan lebih lanjut;
f) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
g) membuat laporan pelaksanaan tugas secara periodik.

Pasal 13
Seksi Penyidikan dan Penindakan

1) Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan dan proses yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui pimpinan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) peraturan ini, Seksi Penyidikan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi :
a) mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan Pimpinan;
b) melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pegaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
c) menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
d) membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
- pemeriksaan tersangka
- pemasukan rumah
- penyitaan barang
- pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP).
e) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui pimpinan;
f) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan;
g) melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai bidang tugasnya.


BAB III
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Bagian dan Bidang masing-masing dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
(2) Subbagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian atau Kepala Bidang.

Pasal 15

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya waijb menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi;
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 16

Dalam hal Kepala Satuan berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala Satuan dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Dengan berlakukannya peraturan ini, maka segala peraturan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.


 

 

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Juli 2009

WALIKOTA MAKASSAR,


H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

 

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 48 TAHUN 2009

 
 
 

(12/25/13) Danny-Ical dilantik 8 Mei

Makassar,– Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2014-2019 Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny)-Syamsu Rizal (Ical) dipastikan dilantik dan diambil sumpahnya 8 Mei 2014. Pemkot Makassar telah ...
Read more...

(12/09/13) Ini 28 Calon Pemain PSM Makassar di ISL 2014

Makassar,- PSM Makassar tampaknya akan menjadi klub pertama yang paling siap untuk mengarungi Indonesia Super League (ISL) musim depan. Sebanyak 28 pemain telah resmi mengisi skuat tim Juku Eja di ISL...
Read more...

(11/22/13) Pengumuman Lelang Sederhana Material Lampu Jalan UPTD PJU (APBD Perubahan)

Pokja UPL / Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 akan melaksanakan Pelelangan Sederhana secara Elektronik (E-Procurement) untuk paket pekerjaan seba...
Read more...

(11/11/13) Kantor Baru DKP3 Diusulkan Rp3 Miliar

Makassar,- Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Makassar tidak lagi menumpang untuk melaksanakan program-program kegiatannya. Anggaran pembangunan kantornya akan dimasukkan ...
Read more...

(11/11/13) UMK Makassar Ditetapkan Hari ini

Makassar,- Upah Minimum Kota (UMK) Makassar 2014 ditetapkan besok (Hari ini) dalam rapat pleno di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Makassar. "Rapat tripartite ini akan digelar bersama dengan dewan...
Read more...

(10/31/13) Bank Sampah Kian Diminati Warga

Makassar,- Keberadaan Bank Sampah yang diprogramkan Makassar Green and Clean kian mendapat tempat di hati masyarakat. Mereka bahkan memanfaatkan program ini untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hal terse...
Read more...

(10/14/13) 10 Ribu Hewan Kurban Disiapkan di Makassar

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla bersama Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD memberikan hewan kurban di pelataran parkir masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Rabu (17/11). TEMPO/Kink Kusuma Rein M...
Read more...

(09/17/13) Sepuluh Calon Wali Kota Makassar Ikrar Pilkada Damai

Makassar,- Sebanyak 10 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar menandatangani ikrar Pilwali Damai di DPRD Kota Makassar, Minggu (1/9/2013). Ikrar ini ditandatangani di hadapan komisioner...
Read more...

(09/17/13) 2.780 Polisi Amankan Pilwali Makassar

Makassar,- Sebanyak 2.780 polisi akan mengamankan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Makassar hingga 20 September mendatang. Polisi ini akan mengantisipasi gejolak dampak dari Pilwali tersebut. Dari jum...
Read more...

(09/17/13) Pemkot Makassar Naikkan UMK Hingga 20 Persen

Makassar,-Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan menaikkan Upah Minimun Kota (UMK) untuk buruh di Kota Makassar, sekitar 10 hingga 20 persen, atau dari Rp 1,5 juta, naik hingga Rp 1.650.000 atau Rp 1,...
Read more...
 
 

Bank Sampah Kian Diminati Warga

Bank SampahMakassar,- Keberadaan Bank Sampah yang diprogramkan Makassar Green and Clean kian mendapat tempat di hati masyarakat. Mereka bahkan memanfaatkan program ini untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Hal tersebut terlihat di Kelurahan Ballaparang RW 04, Minggu siang, 27 Oktober. Puluhan ibu rumah tangga (IRT) mengumpulkan sejumlah sampah anorganik yang diambil dari rumah mereka masing-masing.

Sampah yang didominasi botol minuman dan gelas bekas itu tertampung di sekitar posko Bank Sampah UKM Pelita Harapan di Jl.Pelita Raya IV. Salah seorang IRT, Ramlah, mengatakan,...

Baca selengkapnya ...

Sepuluh Calon Wali Kota Makassar Ikrar Pilkada Damai

Ikrar Pilkada DamaiMakassar,- Sebanyak 10 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar menandatangani ikrar Pilwali Damai di DPRD Kota Makassar, Minggu (1/9/2013). Ikrar ini ditandatangani di hadapan komisioner KPU, anggota Panwaslu, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Kapolrestabes Makassar Kombes Wisnu Sandjaja, Dandim 1408 BS Letkol Inf Firyawan, dan Ketua DPRD Makassar Farouk M Betta.

Ini merupakan ikrar kedua yang ditantangani. Ikrar dipasangi bingkai dan tertera...

Baca selengkapnya ...

Memahami Kembali Makna Idul Fitri

Memahami Kembali Makna Idul FitriKetika mendengar kata Idul Fitri, tentu dalam benak setiap orang yang ada adalah kebahagiaan dan kemenangan. Dimana pada hari itu, semua manusia merasa gembira dan senang karena telah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh.

Dalam Idul Fitri juga ditandai dengan adanya ”mudik (pulang kampung)” yang notabene hanya ada di Indonesia. Selain itu, hari raya Idul Fitri juga kerap ditandai dengan hampir 90% mereka memakai sesuatu yang baru, mulai dari pakaian baru, sepatu baru, sepeda baru, mobil baru, atau bahkan istri baru (bagi...

Baca selengkapnya ...

Marhaban Ya Ramadhan 1434 H (2013)

Ramadhan“Marhaban ya Ramadhan Marhaban fi syahril mubarok wa syahril maghfiroh. Barakallahu lana walakum daaiman bijami'i khoir. Wal'awfu minkum”

Alhamdulillahirabbil alamin, Shalawat serta salam tercurah ke haribaan jungjungan kita Nabi Besar Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Umat Islam kini kembali menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bulan yang oleh Allah Subhanahu Wata'ala dihimpun di dalamnya rahmah (kasih sayang), maghfirah (ampunan), dan itqun minan naar (terselamatkan dari api neraka). Bulan Ramadan juga disebut dengan "Syahrul Qur'an", bulan diturunkannya al-Qur'an yang merupakan lentera hidayah ketuhanan yang...

Baca selengkapnya ...

Makassar, Liburan Sempurna di Timur Indonesia

Mesjid Terapung MakassarMakassar,- Inilah destinasi liburan yang luar biasa di timur Indonesia. Pantai, pulau, gunung, kota, kuliner dan belanja, semua ada dan penuh pesona di Ibukota Sulawesi Selatan ini. Ayo liburan ke Makassar, Karaeng!

Di kawasan Indonesia Timur, Makassar menjadi kota yang paling besar sekaligus penting, termasuk untuk berwisata. Jika Anda ingin menjelajah jauh di Indonesia, Makassar adalah titik yang sempurna untuk memulai hal tersebut.

Makassar bisa dijangkau dari Jakarta dengan pesawat menuju Bandara Sultan Hasanuddin yang keren atau...

Baca selengkapnya ...

Lampu Jalan Anda Padam (Mati), Telepon Nomor Ini

Armada laston MercuryMakassar,- Jika lampu jalan dekat rumah Anda padam, tak perlu lagi khawatir. Cukup telepon call center UPTD Penerangan Jalan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Nomor telepon dapat dihubungi, 0411449340. Petugas call center membuka layanan selama 24 jam.

"Kalau mau cepat, bilang, saya anggota dewan. Cepat itu dilayani," sebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum, M Ansar menjawab pertanyaan anggota dewan soal keluhan warga karena lampu jalan di dekat rumahnya padam. Petugas dikeluhkan karena telat memperbaikinya.

Baca selengkapnya ...

Imlek Tahun 2564, Makna Simbolik di Balik Perayaan Imlek

Meja persembahan Imlek di Dapur Babah Elite. (Dapur Babah Elite)Imlek adalah perwujudan syukur petani di Tiongkok atas hasil panen.
Tahun baru Imlek atau “Sintjia” sebentar lagi akan tiba. Bagi masyarakat Tiongkok ini adalah hari yang paling ditunggu. Begitu juga dengan komunitas China di Indonesia, untuk yang masih keturunan China asli atau peranakan. Mereka menyambut perayaan tahun baru ini yang sarat makna dan ritual.

Saat tahun baru, warna merah serentak mendominasi dekorasi setiap tempat. Mulai dari lampion, hiasan naga, barongsai, angpau,...

Baca selengkapnya ...

Makna dan Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW

Tanggal 12 Rabiul Awalmaulid-nabi Dalam catatan historis, Maulid dimulai sejak zaman kekhalifahan Fatimiyah di bawah pimpinan keturunan dari Fatimah az-Zahrah, putri Nabi Muhammad SAW. Perayaan ini dilaksanakan atas usulan panglima perang, Shalahuddin al-Ayyubi (1137M-1193 M), kepada khalifah agar mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Tujuannya adalah untuk mengembalikan semangat juang kaum muslimin dalam perjuangan membebaskan Masjid al-Aqsha di Palestina dari cengkraman kaum Salibis. Yang kemudian, menghasilkan efek besar berupa semangat jihad umat Islam menggelora pada saat itu. Secara subtansial, perayaan Maulid Nabi adalah sebagai bentuk upaya untuk mengenal akan...

Baca selengkapnya ...

Memahami Makna Idul Adha

Idul AdhaBulan ini merupakan bulan bersejarah bagi umat Islam. Pasalnya, di bulan ini kaum muslimin dari berbagai belahan dunia melaksanakan rukun Islam yang kelima.

Ibadah haji adalah ritual ibadah yang mengajarkan persamaan di antara sesama. Dengannya, Islam tampak sebagai agama yang tidak mengenal status sosial.

Kaya, miskin, pejabat, rakyat, kulit hitam ataupun kulit putih semua memakai pakaian yang sama. Bersama-sama melakukan aktivitas...

Baca selengkapnya ...

Akhir Pekan di Makassar, dari Kuliner Hingga Pulau Cantik

SamalonaMakassar,- Makassar di Sulawesi Selatan dapat menjadi destinasi akhir pekan Anda kali ini. Di sana terdapat destinasi wisata berupa pulau yang cantik hingga tempat-tempat bersejarah. Tak ketinggalan, kulinernya sangat lezat!

Sulawesi menyimpan banyak wisata menarik untuk traveler. Di Ibukota Sulawesi Selatan, Makassar, Anda dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah, pulau cantik dengan pasir putih, dan juga kulinernya yang terkenal lezat. Berakhir pekan di Makassar sangat menyenangkan.

Dari situs resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dikunjungi detikTravel, Jumat (31/8/2012), terdapat banyak destinasi wisata untuk traveler...

Baca selengkapnya ...

Keutamaan Bulan Suci Ramadhan

Marhaban Ya RamadhanBulan Ramadhan adalah bulan yang selalu dinanti – nanti. bagi orang – orang mukmin, kepergian bulan Ramadhan jauh lebih disesalkan daripada kepulangan seorang tamu mulia yang berlalu pergi. Tak heran bilamana para salaf dahulu berdoa jauh – jauh hari sebelum Ramadhan datang :
"Yaa Allah, pertemukanlah aku dengan Ramadhan, dan pertemukanlah Ramadhan denganku, dan jadikan amal ibadahku pada bulan mulia itu diterima disisi Mu"

Sekilas kita bertanya – tanya, " apa sih keutamaan bulan Ramadhan dibandingkan bulan – bulan yang lain ? " dalam...

Baca selengkapnya ...

Senja di Fort Rotterdam Makassar

Sunset view dari fort rotterdam MakassarMakassar,- Senja menyorot di pesisir pantai membuat Fort Rotterdam yang terletak di tengah Kota Makassar yang menghadap ke laut menjadi tempat santai dan berpose.

Di lokasi saksi bisu sejarah perjuangan Sultan Hasanuddin itu, setiap hari, ratusan hingga ribuan pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegera.

Segudang ilmu dan pengalaman bisa dibawa dari benteng yang berbentuk seperti penyu itu. Selain mengunjungi dua musium, I Lagaligo Sejarah dan I Lagaligo Budaya yang berada di dalam benteng, pengunjung pun bisa melihat tempat...

Baca selengkapnya ...

Pesona Spermonde, Surga Bagi Penyelam

Eksotisme Pulau Kapoposang, Segitiga Emas Terumbu Karang
spermonde pulau kapoposangBila Anda pelancong, tak lengkap rasanya kalau tidak ke Pulau Kapoposang. Pulau yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat, ini merupakan surge bagi diver (penyelam).
 
Untuk memperkenalkan deretan kawasan Spermonde atau gugusan pulau-pulau kecil di sepanjang garis pantai perairan Makassar yang eksotis dengan pemandangan bawah lautnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel bekerja sama dengan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Sulsel menggelar Press Tour & Marine Excursion di Kepulauan Spermonde, Jumat-Minggu, 18-20 Mei.

Baca selengkapnya ...

Lezatnya Otak-otak Makassar

Makassar,- Pergi ke Makassar jangan lupa mencoba makanan otak-otak merk Ibu Elly. Otak-otak yang dibungkus daun pisang ukurannya lebih besar dibanding otak-otak yang ada di Jakarta. Bisa dibeli di tokonya di Jl Kijang Makassar, Sulawesi Selatan. Bungkusan otak-otaknya selalu dibungkus daun warna hijau muda yang masih segar dan harga Rp 2.800 per buah.

Untuk yang tinggal di Jakarta sudah ada cabang di Pantai Indah Kapuk dan Jalan Fatmawati yang dikelola anaknya. Setiap hari otak-otak dengan rasa ikan tengiri ini memproduksi 10.000 bungkus otak-otak. Sebagian besar untuk oleh-oleh wisatawan yang habis melancong...

Baca selengkapnya ...

Empat Berkuah dari Makassar

Sop Saudara | Foto Ayu OmbongJakarta, Jika berkunjung ke Makassar, bersiaplah memanjakan lidah dengan sejumlah kenikmatan kuliner. Hidangan laut tentu saja menjadi pilihan pertama. Tapi bukan Makassar bila tanpa makanan khas kota ini: hidangan olahan daging berkuah, sarat rempah khas Makassar.

Sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia timur, menu makanan Makassar merupakan hasil perpaduan budaya sejumlah daerah. Budaya Cina dan Arab sangat kental mempengaruhi rasa dan menu makanan khas wilayah ini. Berikut ini beberapa menu khas Kota Daeng.

Baca selengkapnya ...
 
Pengunjung Online
Ada 35 tamu online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Content View Hits : 2608665
 
Pengunjung Online
Ada 35 tamu online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana bila taksi motor (sitor) ada di jalan-jalan utama Kota Makassar?