WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

MEMUTUSKAN :

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :
(1) Daerah adalah Kota Makassar;
(2) Walikota adalah Walikota Makassar;
(3) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Makassar;
(4) Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
(5) Inspektorat adalah Inspektorat Kota Makassar;
(6) Kepala Inspektorat selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Kota Makassar;
(7) Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Kota Makassar;
(8) Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Makassar;
(9) Subbagian adalah subbagian pada Inspektorat Kota Makassar;
(10) Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah;
(11) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor adalah Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat.

BAB II
URAIAN TUGAS

Pasal 2
Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua satuan organisasi dalam lingkup Inspektorat di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan Administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan ;
b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat;
c. Melaksanakan inventarisasi permasalahan dan upaya pemecahan masalah di bidang urusan Administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
d. Mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Inspektorat;
e. Mengkoordinasikan penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
f. Mengkoordinasi perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi internal;
h. Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional dan posedur pelaksanaan kegiatan pengawasan;
i. Menyelenggarakan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan;
j. Menyelenggarakan penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
k. Menyelenggarakan penyusunan, inventarisasi dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
l. Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
m. Mengkoordinasikan analisis dan pengembangan kinerja Inspektorat;
n. Menyelenggarkan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 3
Sub Bagian Administrasi dan Umum

(1) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, melaksanakan urusan ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian, mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan ini, Sub Bagian Administrasi dan Umum menyelenggarakan fungsi :
a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan dengan urusan administrasi dan umum;
b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
c. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan urusan administrasi dan umum;
d. Memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, informasi, pengetikan / penggandaan / pendisribusian, kepegawaian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
e. Memfasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, pemberian penghargaan, pemberian sanksi / hukuman dan pemberhentian / pensiun serta pengembangan, pendidikan, dan pelatihan pegawai;
f. Memfasilitasi penilaian angka kredit, kinerja pegawai dan DP3
g. Memfasilitasi penyelenggaraan evaluasi internal;
h. Melayani kebutuhan dan perawatan sarana / prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
i. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
j. Mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Inspektorat;
k. Menyiapkan bahan kordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan / sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
l. Melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
m. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 4
Sub Bagian Perencanaan

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, merencanakan kegiatan peningkatan sumberdaya manusia, menghimpun peraturan dan mendokumentasikan data pengawasan;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan ini, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja berdasarkan tugas pokok dan funginya;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
d. menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluai hasil pelaksanaan tugas;
e. melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan;
f. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan peningkatan sumberdaya manusia aparat pengawasan;
g. menghimpun peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan;
h. mengolah dan mendokumentasikan data-data hasil pengawasan;
i. memberikan saran pada kepala bagian berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

(1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan, melaksanakan evaluasi kegiatan pengawasan, mengadministrasikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan hasil tindak lanjut serta melaksanakan pengadministrasian pengaduan masyarakat;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan ini, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi
a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan evaluasi dan pelaporan;
b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub bagian;
c. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan urusan evaluasi dan pelaporan;
d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Inspektorat dalam rangka evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
e. Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern maupun ekstern;
f. Mengelola Sistem Informasi Manajemen Pengawasan;
g. Mengadministrasikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan hasil tindak lanjut;
h. Mengadministrasikan laporan dan surat pengaduan masyarakat;
i. Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan intern maupun ekstern;
i. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, kajian dan analisis pelaporan,
j. Menyusun statistik hasil pengawasan;
k. Menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
l. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub bagian;
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6
Inpektur Pembantu Bidang Pembangunan

(1) Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan mempunyai tugas Pengawasan Pemerintah di Bidang Pembangunan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) peraturan ini, Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan dan peraturan perundang – undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengawasan bidang pembangunan.
b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan.
c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan pembangunan.
d. Menyusun usulan program pengawasan di bidang pembangunan,
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan,
f. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaran urusan pembangunan,
g. Melaksanakan pembinaan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan,
h. Mengkoordinasikan pengolahan data dan penyajian informasi pengawasan bidang pembangunan,
i. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran,
j. Melakukan inventarisasi dan mengolah hasil pengawasan bidang pembangunan;
k. Melakukan analisis dan pengembangan kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan,
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7
Inpektur Pembantu Bidang Pemerintahan

1) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan analisis data, memonitoring kegiatan dalam rangka Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Dan Aparatur.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) peraturan ini, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan dan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur.
b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan bidang Pemerintahan dan Aparatur.
d. Menyusun usulan program pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur.
e. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengawasan masyarakat.
f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur.
g. Melaksanakan pembinaan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur.
h. Mengkoordinasikan pengolahan data dan penyajian informasi pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur.
i. Melakukan inventarisasi dan mengolah hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur.
j. Mengkoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
k. Mengkoordinasikan pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan Korupsi dan Nepotisme (KKN).
l. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, dan ;
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8
Inpektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan

1) Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) peraturan ini, Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengawasan bidang kemasyarakatan;
b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan ;
c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan bidang kemasyarakatan,
d. Menyusun usulan program pengawasan di bidang kemasyarakatan;
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang kemasyarakatan ;
f. Melaksanakan Evaluasi data potensi bidang kemasyarakatan ;
g. Melaksanakan pembinaan, pemeriksaan , pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan ;
h. Mengkoordinasikan pengolahan data dan penyajian informasi pengawasan bidang kemasyarakatan;
i. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi potensi kemasyarakatan
j. Melakukan Inventarisasi dan mengolah hasil pengawasan bidang kemasyarakatan;
k. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja bidang kemasyarakatan, dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9
Inpektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan

1) Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan mempunyai tugas Pengawasan di Bidang Keuangan dan Kekayaan;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) peraturan ini, Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan menyelenggarakan fungsi :
a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan dan peraturan perundang – undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengawasan bidang Keuangan dan Kekayaan.
b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektur Pembantu Bidang keuangan dan kekayaan ;
c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan bidang keuangan dan kekayaan ;
d. Menyusun usulan program pengawasan di bidang keuangan dan kekayaan ;
e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan di bidang keuangan dan kekayaan;
f. Melaksanakan pembinaan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian bidang keuangan dan kekayaan;
g. Mengkoordinasikan pengolahan data dan penyajian informasi pengawasan Bidang Keuangan dan Kekayaan ;
h. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Daerah
i. Melakukan inventarisasi dan mengolah hasil pengawasan Bidang Keuangan dan Kekayaan.
j. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan, dan ;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya waijb menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi;
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 11

(1) Setiap pegawai di lingkungan Inspektorat wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya dan menyampaikan laporan.
(2) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 12

(1) Inspektur dalam pelaksanaan tugas dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional dengan instansi lain,
(2) Dalam melaksanakan tugas Inspektur wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan instansi yang menangani bidang pengawasan.

Pasal 13

(1) Inspektur Pembantu wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing kepada Inspektur yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai bahan laporan Inspektur kepada Walikota.
(2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, masing-masing tembusan laporan tersebut disampaikan kepada satuan organisasi lainnya dilingkungan Inspektorat yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

(1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 11 mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah pejabat fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja
(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal Inspektur berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala peraturan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Juli 2009

WALIKOTA MAKASSAR,

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 41 TAHUN 2009