profil kepala daerah

pesona wisata bahari

video streaming kota

 
 
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR
Rabu, 29 Juni 2011 00:00
Untitled Document


WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,



Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Makassar dan untuk menjabarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, maka perlu ditetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43  Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten  Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
  11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor  3  Tahun  2009).

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR.


BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1


Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :
(1) Kota adalah Kota Makassar.
(2) Walikota adalah Walikota Makassar.
(3) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
(4) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
(5) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
(6) Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
(7) Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
(8) Seksi adalah Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
(9) Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
(10) Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.

 

BAB II
URAIAN TUGAS

Pasal 2
Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. pengelolaan kesekretariatan;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
c. pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
f. pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai bidang ;
c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
d. melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
e. melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;
f. menghimpun dan mensosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
g. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
i. melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar;
j. melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja masing-masing;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 4
Subbagian Keuangan

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
b. mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas;
d. menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
f. menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbagian Perlengkapan;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5
Subbagian Perlengkapan

(1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Perlengkapan;
b. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
c. meminta usulan rencana Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dari semua bidang dalam Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
d. membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);
e. membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
f. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
g. menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
h. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6
Bidang Pengembangan Informasi, Aplikasi dan Telematika

(1) Bidang Pengembangan Informasi, Aplikasi dan Telematika mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan/pengolahan data informasi, aplikasi dan telematika dalam rangka penyusunan perumusan bidang pengembangan informasi, aplikasi dan telematika.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Informasi, Aplikasi dan Telematika menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan/rencana teknis, pengembangan informasi, aplikasi dan telematika;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan informasi berdasarkan analisa kajian kebutuhan informasi, aplikasi dan telematika;
c. penyiapan rumusan kebijakan di bidang E-Government, E-Business, Perangkat Lunak dan Content, pemberdayaan informasi telematika, standarisasi dan audit aplikasi telematika;
d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data monitoring dan perpustakaan;
e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi, penyusunan rencana program serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang informasi, aplikasi dan telematika.
f. mengelola administrasi urusan tertentu.

Pasal 7
Seksi Pengembangan Media

(1) Seksi Pengembangan Media mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan pengembangan media.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Media menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Pengembangan Media;
b. mengumpulkan dan menyusun bahan rencana kerja Seksi Pengembangan Media dalam perumusan program kerja sebagai pedoman pelaksaan tugas;
c. mengumpulkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan media baik program tahunan, bulanan/priodisasi sesuai pedoman dan petunjuk serta peraturan perundang–undangan yang telah ditetapkan;
d. melakukan kajian serta pengumpulan data terhadap aspirasi masyarakat sebagai bahan umpan balik atas kebijakan pemerintah;
e. mengumpulkan dan menyusun hasil kajian materi informasi berdasarkan situasi awal serta kebutuhan masyarakat;
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8
Seksi Aplikasi dan Telematika

(1) Seksi Aplikasi dan Telematika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Aplikasi Telematika.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Aplikasi dan Telematika menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Aplikasi dan Telematika;
b. melaksanakan kebijakan E-Government, E-Business, Perangkat Lunak dan Content, pemberdayaan telematika serta standarisasi dan audit aplikasi telematika;
c. merumuskan dan melaksanakan kebijakan kelembagaan pemerintah daerah di bidang E-Government, E-Business, Perangkat Lunak dan Content, pemberdayaan telematika serta standarisasi dan audit aplikasi telematika;
d. menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang E-Government, E-Business, Perangkat Lunak dan Content, pemberdayaan telematika serta standarisasi dan audit aplikasi telematika;
e. mengelola dan mengembangkan infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem informasi pemerintah daerah;
f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan kebijakan, rencana dan program, evaluasi dan pelaporan di bidang E-Government, E-Business, Perangkat Lunak dan Content, pemberdayaan telematika serta standarisasi dan audit aplikasi telematika;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9
Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Monitoring

(1) Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Monitoring mempunyai tugas melakukan penyiapan dalam kegiatan pengolahan data informasi dan monitoring.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Monitoring menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Monitoring;
b. mengumpukan dan menyusun bahan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Data Informasi dan Monitoring dalam perumusan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. mengumpulkan dan menyusun serta mengelola data potensi di bidang informasi dan telematika sebagai bahan sosialisasi;
d. mengumpulkan dan menyusun bahan dokumentasi data dan pengelola perpustakaan, pos dan telekomunikasi sebagai sarana peningkatan pengetahuan wawasan;
e. menyiapkan bahan kerja sama dengan mitra kerja untuk penyusunan dan penyediaan serta pengkajian data dengan teknologi informasi moderen;
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10
Bidang Pos dan Telekomunikasi

(1) Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha jasa pos telekomunikasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pos dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan pelayanan usaha jasa pos, filateli, teknologi informatika dan telekomunikasi;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan telekomunikasi lokal dan khusus;
c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian, pengawasan dan pemantauan kegiatan filateli, sertifikasi dan pemanduan alat/perangkat pos telekomunikasi;
d. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian pengawasan perangkat pos dan pengembangan telekomunikasi;
e. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengembangan dan pengelolaan perizinan-perizinan bidang pos dan telekomunikasi meliputi pendirian warung telekomunikasi/internet (wartel/internet), jasa titipan lokal/cabang dan antar kota, penyelenggaraan dan instalasi kabel rumah dan gedung (IKR/G), izin frekuensi radio dan orbit satelit untuk televisi dan radio lokal, penyediaan alat perangkat pos dan
telekomunikasi dan urusan-urusan lainya di bidang pos dan telekomunikasi berdasarkan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengelolaan adminitrasi urusan tertentu.

Pasal 11
Seksi Teknik Pos dan Telekomunikasi

(1) Seksi Teknik Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijaksanaan teknis pelayanan usaha jasa pos, filateli, teknologi dan telekomunikasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknik Pos dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Teknik Pos dan Telekomunikasi;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelayanan usaha jasa pos, filateli, teknologi informatika dan telekomunikasi;
c. menyelenggarakan pelayanan pos di Kelurahan;
d. memberikan rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
e. menertibkan jasa titipan untuk kantor agen;
f. memberikan rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan;
g. mengawasi dan mengendalikan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang lingkup areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi Kelurahan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
h. memberikan izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
i. mengkoordinir dan bertanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi;
j. memberikan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
k. memberikan izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu Kelurahan;
l. mengendalikan dan menertibkan terhadap pelanggaran standarisasi Pos dan Telekomunikasi;
m. memberikan izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
n. memberikan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
o. memberikan izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan televisi;
p. mengkoordinir dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Kelurahan;
q. mengkoordinir dan memfasilitasi pengembangan kemitraan media skala Kelurahan;
r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12
Seksi Pemantauan, Pembinaan Pos dan Telekomunikasi

(1) Seksi Pemantauan dan Pembinaan Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pemantauan dan pembinaan pos telekomunikasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantauan dan Pembinaan Pos dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Pemantauan dan Pembinaan Pos dan Telekomunikasi;
b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan penertiban pelanggaran atau ketentuan sertifikasi pengadaan alat /perangkat pos dan telekomunikasi;
c. merumuskan telahan dalam rangka pelaksanaan penertiban di bidang pos dan telekomunikasi;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan alat/perangkat pos dan telekomunikasi;
e. mengadministrasi rekomendasi mendirikan bangunan telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
f. mengadministrasi rekomendasi galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu Kelurahan;
g. mengendalikan dan menertibkan terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
h. mengadministrasi rekomendasi usaha perdagangan dan perangkat telekomunikasi;
i. mengadministrasi rekomendasi persyaratan adminitrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
j. mengkoordinir dan memfasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Kelurahan;
k. mengkoordinir dan memfasilitasi pengembangan kemitraan media skala Kelurahan;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13
Seksi Pengembangan dan Pengawasan Internet

(1) Seksi Pengembangan dan Pengawasan Internet mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan pengembangan dan pengawasan internet.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Pengawasan Internet menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pengembangan dan Pengawasan Internet;
b. mengumpulkan dan menyusun bahan rencana kerja Seksi Pengembangan dan Pengawasan Internet dalam perumusan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. melakukan kajian serta pengumpulan data terhadap aspirasi masyarakat sebagai bahan umpan balik atas kebijakan pemerintah;
d. mengumpulkan dan menyusun bahan hasil kajian materi informasi berdasarkan situasi awal serta kebutuhan masyarakat;
e. pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang lingkup areanya kota makassar tentang pelaksanaan pembangunan telekomunikasi Kelurahan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14
Bidang Pendayagunaan Media

(1) Bidang Pendayagunaan Media mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di Bidang Pendayagunaan Media informasi dan komunikasi yang meliputi media elektronik, media pameran/promosi dan media tradisional sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan kegiatan pelayanan infomasi dan komunikasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendayagunaan Media menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis terperinci mengenai pendayagunaan media dan pelayanan informasi dan komunikasi berdasarkan analisa kajian kebutuhan informasi komunikasi;
b. penyiapan bahan perumusan pembuatan telaahan/kajian atas ketepatan pemanfaatan media informasi komunikasi dalam penyebarluasan, sosialisasi dan apresiasi sesuai dengan perkembangan;
c. penyiapan bahan dalam memfasilitasi penyelengaraan kegiatan pendayagunaan media yang akan dilaksanakan oleh lembaga/badan/ organisasi sosial kemasyarakatan;
d. penyiapan bahan kerjasama dengan mitra kerja untuk pelaksanaan pameran dan promosi tentang kebijakan pemerintah kota dan potensi – potensi yang dimiliki;
e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan dinas/badan/kantor dan instansi terkait dalam bidang pendayagunaan media dan pelayanan informasi komunikasi;
f. pengelolaan adminitrasi urusan tertentu.


Pasal 15
Seksi Pendayagunaan Media Cetak dan Elektronik

(1) Seksi Pendayagunaan Media Cetak dan Elektronik mempunyai tugas mengelola pencatatan, pendistribusian yang berkaitan dengan media cetak dan elektronik.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendayagunaan Media Cetak dan Elektronik menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Pendayagunaan Media Cetak dan Elektronik;
b. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
c. mencatat dan mengelola pendistribusian media cetak Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan;
d. mencatat atau menata bahan-bahan buku, buletin yang diterima dari instansi terkait dan mengarsipkannya sesuai jenisnya;
e. menginfentarisasi penerbitan media cetak yang ada di wilayah Kota Makassar;
f. mendistribusikan media cetak yang diterbitkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar sesuai ketentuan;
g. menghimpun, mengetik, mempersiapkan bahan berita untuk media Radio dan TV;
h. menghimpun dan mengolah bahan sosialisasi untuk bahan spot radio;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16
Seksi Pelayanan Media Publik

(1) Seksi Pelayanan Media Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan komunikasi dan informatika.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Media Publik menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan progaram kerja pada Seksi Pelayanan Media Publik;
b. mengumpulkan data menyusun bahan kegiatan pelayanan komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. menyiapkan bahan kegiatan pelayanan komunikasi dan informatika secara koordinatif berdasarkan kajian kebutuhan informasi masyarakat;
d. melaksanakan kegiatan pelayanan komunikasi dan informatika baik secara mobile sebagai fasilitator infomobilisasi;
e. menyiapkan bahan pembina pengendalian/bimbingan pelayanan komunikasi dan informatika melalui media mobile informasi dan komunikasi;
f. mengumpulkan dan menyusun laporan apresiasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sebagai proses umpan balik;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17
Seksi Pendayagunaan Pameran/Promosi

(1) Seksi Pendayagunaan Pameran/Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kegiatan pelayanan serta penyebarluasan informasi melalui media.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendayagunaan Pameran/Promosi menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pendayagunaan Pameran/Promosi;
b. mengumpulkan dan menyusun bahan kegiatan seksi pendayagunaan pameran/promosi pedoman pelaksanaan tugas;
c. mengumpulkan dan menyusun bahan kegiatan dalam melaksanakan usaha pelayanan informasi dan komunikasi melalui media, baik melalui media cetak, media elektronik, media pameran/promosi maupun media tradisional menurut kajian teknis dan sasaran serta efektifitasnya;
d. mengumpulkan dan menyusun bahan kegiatan penyebarluasan informasi dan komunikasi yang dilaksanakan masyarakat melalui media;
e. menyiapkan bahan koordinasi dengan mitra kerja dalam bidang penyebarluasan informasi;
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18
Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Informasi

(1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan pemberdayaan lembaga masyarakat, perizinan atas usaha produktif dan pemantauan/pengawasan usaha bidang informasi dan komunikasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Informasi menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan dan pemberdayaan lembaga informasi dan komunikasi, atas usaha produktif dan pemantauan/pengawasan usaha bidang informasi komunikasi;
b. penyiapan bahan dalam pembinaan terhadap lembaga sosial masyarakat yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi sebagai mitra kerja;
c. penyiapan bahan perumusan dan pengkajian ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang informasi dan komunikasi dalam rangka menetapkan dasar hukum pengenaan partisipasi masyarakat dalam rangka menggali PAD dari sektor informasi dan komunikasi;
d. pengelolaan adminitrasi urusan tertentu.

Pasal 19
Seksi Pembinaan Kelembagaan

(1) Seksi Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembina pemberdayaan lembaga baik sosial maupun ekonomi produktif serta melaksanakan kegiatan pemantauan pengawasan atas usaha-usaha lembaga masyarakat di bidang informasi dan komunikasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pembinaan Kelembagaan;
b. mengumpulkan dan menyusun bahan rencana kerja kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. menyiapkan bahan indentifikasi lembaga masyarakat serta penata kelompok binaan dan kelompok usaha di bidang informasi dan komunikasi;
d. menyiapkan bahan pembina kegiatan dalam rangka pemberdayaan kelompok serta memberi motivasi untuk melakukan kelompok sosial dan kemampuan usaha produktif di bidang informasi dan komunikasi;
e. mendayagunakan kelompok/lembaga masyarakat dalam rangka menyebarluaskan informasi dan penciptaan suasana kemasyarakatan yang kondusif;
f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka pengawasan dan pemanfaatan terhadap kegiatan usaha masyarakat dan penertiban/penindakan atas pelanggaran yang dilakukan baik individu, kelompok, badan usaha di bidang informasi dan komunikasi;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20
Seksi Usaha Produktif Kelembagaan

(1) Seksi Usaha Produktif Kelembagaan mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi bimbingan kegiatan usaha-usaha produktif di bidang informasi dan komunikasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha Produktif Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Usaha Produktif Kelembagaan;
b. mengumpulkan dan menyusun bahan rencana kegiatan seksi pemberdayaan usaha produktif di bidang informasi dan komunikasi;
c. mengumpulkan dan menyusun bahan perumusan dasar hukum penetapan dan mekanisme perizinan atas usaha di bidang informasi dan komunikasi;
d. mengelola/pengurusan administrasi perizinan usaha-usaha produktif informasi dan komunikasi;
e. melakukan pendataan/registrasi dalam rangka perkembangan usaha di bidang informasi dan komunikasi;
f. mengumpulkan dan menyusun serta pelaporan hasil perolehan penerimaan dan pemberian izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21
Seksi Pengawasan Kelembagaan

(1) Seksi Pengawasan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pemantauan jenis-jenis usaha yang melakukan pelanggaran/penyimpanan dan pengelola administrasi hasil pertemuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Pengawasan Kelembagaan;
b. mempelajari tugas dan petunjuk yang diberikan oleh atasan;
c. melakukan pemantauan jenis-jenis usaha di bidang informasi dan komunikasi yang diduga melakukan pelanggaran/penyimpanan;
d. mengelola hasil temuan seksi pengawasan dan pemantauan;
e. menyampaikan tugas surat panggilan terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran di bidang informasi dan komunikasi;
f. memproses berkas-berkas hasil kegiatan pengawasan di bidang usaha informasi dan komunikasi;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.


BAB III
TATA KERJA
Pasal 22

(1) Bagian Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Subbagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang atau Kepala Bagian Kesekretariatan.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut

Pasal 24

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Kesekretariatan atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala peraturan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

 

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Juli 2009

WALIKOTA MAKASSAR,


H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

 

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 33 TAHUN 2009

 
 
 

(12/25/13) Danny-Ical dilantik 8 Mei

Makassar,– Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2014-2019 Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny)-Syamsu Rizal (Ical) dipastikan dilantik dan diambil sumpahnya 8 Mei 2014. Pemkot Makassar telah ...
Read more...

(12/09/13) Ini 28 Calon Pemain PSM Makassar di ISL 2014

Makassar,- PSM Makassar tampaknya akan menjadi klub pertama yang paling siap untuk mengarungi Indonesia Super League (ISL) musim depan. Sebanyak 28 pemain telah resmi mengisi skuat tim Juku Eja di ISL...
Read more...

(11/22/13) Pengumuman Lelang Sederhana Material Lampu Jalan UPTD PJU (APBD Perubahan)

Pokja UPL / Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 akan melaksanakan Pelelangan Sederhana secara Elektronik (E-Procurement) untuk paket pekerjaan seba...
Read more...

(11/11/13) Kantor Baru DKP3 Diusulkan Rp3 Miliar

Makassar,- Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Makassar tidak lagi menumpang untuk melaksanakan program-program kegiatannya. Anggaran pembangunan kantornya akan dimasukkan ...
Read more...

(11/11/13) UMK Makassar Ditetapkan Hari ini

Makassar,- Upah Minimum Kota (UMK) Makassar 2014 ditetapkan besok (Hari ini) dalam rapat pleno di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Makassar. "Rapat tripartite ini akan digelar bersama dengan dewan...
Read more...

(10/31/13) Bank Sampah Kian Diminati Warga

Makassar,- Keberadaan Bank Sampah yang diprogramkan Makassar Green and Clean kian mendapat tempat di hati masyarakat. Mereka bahkan memanfaatkan program ini untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hal terse...
Read more...

(10/14/13) 10 Ribu Hewan Kurban Disiapkan di Makassar

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla bersama Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD memberikan hewan kurban di pelataran parkir masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Rabu (17/11). TEMPO/Kink Kusuma Rein M...
Read more...

(09/17/13) Sepuluh Calon Wali Kota Makassar Ikrar Pilkada Damai

Makassar,- Sebanyak 10 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar menandatangani ikrar Pilwali Damai di DPRD Kota Makassar, Minggu (1/9/2013). Ikrar ini ditandatangani di hadapan komisioner...
Read more...

(09/17/13) 2.780 Polisi Amankan Pilwali Makassar

Makassar,- Sebanyak 2.780 polisi akan mengamankan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Makassar hingga 20 September mendatang. Polisi ini akan mengantisipasi gejolak dampak dari Pilwali tersebut. Dari jum...
Read more...

(09/17/13) Pemkot Makassar Naikkan UMK Hingga 20 Persen

Makassar,-Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan menaikkan Upah Minimun Kota (UMK) untuk buruh di Kota Makassar, sekitar 10 hingga 20 persen, atau dari Rp 1,5 juta, naik hingga Rp 1.650.000 atau Rp 1,...
Read more...
 
 

Bank Sampah Kian Diminati Warga

Bank SampahMakassar,- Keberadaan Bank Sampah yang diprogramkan Makassar Green and Clean kian mendapat tempat di hati masyarakat. Mereka bahkan memanfaatkan program ini untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Hal tersebut terlihat di Kelurahan Ballaparang RW 04, Minggu siang, 27 Oktober. Puluhan ibu rumah tangga (IRT) mengumpulkan sejumlah sampah anorganik yang diambil dari rumah mereka masing-masing.

Sampah yang didominasi botol minuman dan gelas bekas itu tertampung di sekitar posko Bank Sampah UKM Pelita Harapan di Jl.Pelita Raya IV. Salah seorang IRT, Ramlah, mengatakan,...

Baca selengkapnya ...

Sepuluh Calon Wali Kota Makassar Ikrar Pilkada Damai

Ikrar Pilkada DamaiMakassar,- Sebanyak 10 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar menandatangani ikrar Pilwali Damai di DPRD Kota Makassar, Minggu (1/9/2013). Ikrar ini ditandatangani di hadapan komisioner KPU, anggota Panwaslu, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Kapolrestabes Makassar Kombes Wisnu Sandjaja, Dandim 1408 BS Letkol Inf Firyawan, dan Ketua DPRD Makassar Farouk M Betta.

Ini merupakan ikrar kedua yang ditantangani. Ikrar dipasangi bingkai dan tertera...

Baca selengkapnya ...

Memahami Kembali Makna Idul Fitri

Memahami Kembali Makna Idul FitriKetika mendengar kata Idul Fitri, tentu dalam benak setiap orang yang ada adalah kebahagiaan dan kemenangan. Dimana pada hari itu, semua manusia merasa gembira dan senang karena telah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh.

Dalam Idul Fitri juga ditandai dengan adanya ”mudik (pulang kampung)” yang notabene hanya ada di Indonesia. Selain itu, hari raya Idul Fitri juga kerap ditandai dengan hampir 90% mereka memakai sesuatu yang baru, mulai dari pakaian baru, sepatu baru, sepeda baru, mobil baru, atau bahkan istri baru (bagi...

Baca selengkapnya ...

Marhaban Ya Ramadhan 1434 H (2013)

Ramadhan“Marhaban ya Ramadhan Marhaban fi syahril mubarok wa syahril maghfiroh. Barakallahu lana walakum daaiman bijami'i khoir. Wal'awfu minkum”

Alhamdulillahirabbil alamin, Shalawat serta salam tercurah ke haribaan jungjungan kita Nabi Besar Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Umat Islam kini kembali menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bulan yang oleh Allah Subhanahu Wata'ala dihimpun di dalamnya rahmah (kasih sayang), maghfirah (ampunan), dan itqun minan naar (terselamatkan dari api neraka). Bulan Ramadan juga disebut dengan "Syahrul Qur'an", bulan diturunkannya al-Qur'an yang merupakan lentera hidayah ketuhanan yang...

Baca selengkapnya ...

Makassar, Liburan Sempurna di Timur Indonesia

Mesjid Terapung MakassarMakassar,- Inilah destinasi liburan yang luar biasa di timur Indonesia. Pantai, pulau, gunung, kota, kuliner dan belanja, semua ada dan penuh pesona di Ibukota Sulawesi Selatan ini. Ayo liburan ke Makassar, Karaeng!

Di kawasan Indonesia Timur, Makassar menjadi kota yang paling besar sekaligus penting, termasuk untuk berwisata. Jika Anda ingin menjelajah jauh di Indonesia, Makassar adalah titik yang sempurna untuk memulai hal tersebut.

Makassar bisa dijangkau dari Jakarta dengan pesawat menuju Bandara Sultan Hasanuddin yang keren atau...

Baca selengkapnya ...

Lampu Jalan Anda Padam (Mati), Telepon Nomor Ini

Armada laston MercuryMakassar,- Jika lampu jalan dekat rumah Anda padam, tak perlu lagi khawatir. Cukup telepon call center UPTD Penerangan Jalan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Nomor telepon dapat dihubungi, 0411449340. Petugas call center membuka layanan selama 24 jam.

"Kalau mau cepat, bilang, saya anggota dewan. Cepat itu dilayani," sebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum, M Ansar menjawab pertanyaan anggota dewan soal keluhan warga karena lampu jalan di dekat rumahnya padam. Petugas dikeluhkan karena telat memperbaikinya.

Baca selengkapnya ...

Imlek Tahun 2564, Makna Simbolik di Balik Perayaan Imlek

Meja persembahan Imlek di Dapur Babah Elite. (Dapur Babah Elite)Imlek adalah perwujudan syukur petani di Tiongkok atas hasil panen.
Tahun baru Imlek atau “Sintjia” sebentar lagi akan tiba. Bagi masyarakat Tiongkok ini adalah hari yang paling ditunggu. Begitu juga dengan komunitas China di Indonesia, untuk yang masih keturunan China asli atau peranakan. Mereka menyambut perayaan tahun baru ini yang sarat makna dan ritual.

Saat tahun baru, warna merah serentak mendominasi dekorasi setiap tempat. Mulai dari lampion, hiasan naga, barongsai, angpau,...

Baca selengkapnya ...

Makna dan Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW

Tanggal 12 Rabiul Awalmaulid-nabi Dalam catatan historis, Maulid dimulai sejak zaman kekhalifahan Fatimiyah di bawah pimpinan keturunan dari Fatimah az-Zahrah, putri Nabi Muhammad SAW. Perayaan ini dilaksanakan atas usulan panglima perang, Shalahuddin al-Ayyubi (1137M-1193 M), kepada khalifah agar mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Tujuannya adalah untuk mengembalikan semangat juang kaum muslimin dalam perjuangan membebaskan Masjid al-Aqsha di Palestina dari cengkraman kaum Salibis. Yang kemudian, menghasilkan efek besar berupa semangat jihad umat Islam menggelora pada saat itu. Secara subtansial, perayaan Maulid Nabi adalah sebagai bentuk upaya untuk mengenal akan...

Baca selengkapnya ...

Memahami Makna Idul Adha

Idul AdhaBulan ini merupakan bulan bersejarah bagi umat Islam. Pasalnya, di bulan ini kaum muslimin dari berbagai belahan dunia melaksanakan rukun Islam yang kelima.

Ibadah haji adalah ritual ibadah yang mengajarkan persamaan di antara sesama. Dengannya, Islam tampak sebagai agama yang tidak mengenal status sosial.

Kaya, miskin, pejabat, rakyat, kulit hitam ataupun kulit putih semua memakai pakaian yang sama. Bersama-sama melakukan aktivitas...

Baca selengkapnya ...

Akhir Pekan di Makassar, dari Kuliner Hingga Pulau Cantik

SamalonaMakassar,- Makassar di Sulawesi Selatan dapat menjadi destinasi akhir pekan Anda kali ini. Di sana terdapat destinasi wisata berupa pulau yang cantik hingga tempat-tempat bersejarah. Tak ketinggalan, kulinernya sangat lezat!

Sulawesi menyimpan banyak wisata menarik untuk traveler. Di Ibukota Sulawesi Selatan, Makassar, Anda dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah, pulau cantik dengan pasir putih, dan juga kulinernya yang terkenal lezat. Berakhir pekan di Makassar sangat menyenangkan.

Dari situs resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dikunjungi detikTravel, Jumat (31/8/2012), terdapat banyak destinasi wisata untuk traveler...

Baca selengkapnya ...

Keutamaan Bulan Suci Ramadhan

Marhaban Ya RamadhanBulan Ramadhan adalah bulan yang selalu dinanti – nanti. bagi orang – orang mukmin, kepergian bulan Ramadhan jauh lebih disesalkan daripada kepulangan seorang tamu mulia yang berlalu pergi. Tak heran bilamana para salaf dahulu berdoa jauh – jauh hari sebelum Ramadhan datang :
"Yaa Allah, pertemukanlah aku dengan Ramadhan, dan pertemukanlah Ramadhan denganku, dan jadikan amal ibadahku pada bulan mulia itu diterima disisi Mu"

Sekilas kita bertanya – tanya, " apa sih keutamaan bulan Ramadhan dibandingkan bulan – bulan yang lain ? " dalam...

Baca selengkapnya ...

Senja di Fort Rotterdam Makassar

Sunset view dari fort rotterdam MakassarMakassar,- Senja menyorot di pesisir pantai membuat Fort Rotterdam yang terletak di tengah Kota Makassar yang menghadap ke laut menjadi tempat santai dan berpose.

Di lokasi saksi bisu sejarah perjuangan Sultan Hasanuddin itu, setiap hari, ratusan hingga ribuan pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegera.

Segudang ilmu dan pengalaman bisa dibawa dari benteng yang berbentuk seperti penyu itu. Selain mengunjungi dua musium, I Lagaligo Sejarah dan I Lagaligo Budaya yang berada di dalam benteng, pengunjung pun bisa melihat tempat...

Baca selengkapnya ...

Pesona Spermonde, Surga Bagi Penyelam

Eksotisme Pulau Kapoposang, Segitiga Emas Terumbu Karang
spermonde pulau kapoposangBila Anda pelancong, tak lengkap rasanya kalau tidak ke Pulau Kapoposang. Pulau yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat, ini merupakan surge bagi diver (penyelam).
 
Untuk memperkenalkan deretan kawasan Spermonde atau gugusan pulau-pulau kecil di sepanjang garis pantai perairan Makassar yang eksotis dengan pemandangan bawah lautnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel bekerja sama dengan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Sulsel menggelar Press Tour & Marine Excursion di Kepulauan Spermonde, Jumat-Minggu, 18-20 Mei.

Baca selengkapnya ...

Lezatnya Otak-otak Makassar

Makassar,- Pergi ke Makassar jangan lupa mencoba makanan otak-otak merk Ibu Elly. Otak-otak yang dibungkus daun pisang ukurannya lebih besar dibanding otak-otak yang ada di Jakarta. Bisa dibeli di tokonya di Jl Kijang Makassar, Sulawesi Selatan. Bungkusan otak-otaknya selalu dibungkus daun warna hijau muda yang masih segar dan harga Rp 2.800 per buah.

Untuk yang tinggal di Jakarta sudah ada cabang di Pantai Indah Kapuk dan Jalan Fatmawati yang dikelola anaknya. Setiap hari otak-otak dengan rasa ikan tengiri ini memproduksi 10.000 bungkus otak-otak. Sebagian besar untuk oleh-oleh wisatawan yang habis melancong...

Baca selengkapnya ...

Empat Berkuah dari Makassar

Sop Saudara | Foto Ayu OmbongJakarta, Jika berkunjung ke Makassar, bersiaplah memanjakan lidah dengan sejumlah kenikmatan kuliner. Hidangan laut tentu saja menjadi pilihan pertama. Tapi bukan Makassar bila tanpa makanan khas kota ini: hidangan olahan daging berkuah, sarat rempah khas Makassar.

Sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia timur, menu makanan Makassar merupakan hasil perpaduan budaya sejumlah daerah. Budaya Cina dan Arab sangat kental mempengaruhi rasa dan menu makanan khas wilayah ini. Berikut ini beberapa menu khas Kota Daeng.

Baca selengkapnya ...
 
Pengunjung Online
Ada 41 tamu online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Content View Hits : 2607906
 
Pengunjung Online
Ada 41 tamu online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana bila taksi motor (sitor) ada di jalan-jalan utama Kota Makassar?