profil kepala daerah

pesona wisata bahari

video streaming kota

 
 
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR
Rabu, 29 Juni 2011 00:00


WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 34 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,



Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Makassar dan untuk menjabarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, maka perlu ditetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Sosial;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43  Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten  Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
  11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor  3  Tahun  2009).

 

MEMUTUSKAN :



Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR.


BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1


Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :
(1) Kota adalah Kota Makassar.
(2) Walikota adalah Walikota Makassar.
(3) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
(4) Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Makassar.
(5) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Makassar.
(6) Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Sosial Kota Makassar.
(7) Bidang adalah Bidang pada Dinas Sosial Kota Makassar.
(8) Seksi adalah Seksi pada Dinas Sosial Kota Makassar.
(9) Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Sosial Kota Makassar.
(10) Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD pada Dinas Sosial Kota Makassar.

 

BAB II
URAIAN TUGAS

Pasal 2
Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Sosial Kota Makassar.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. pengelolaan kesekretariatan;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
c. pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
d. pelaksanaan urusan perlengkapan
e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
f. pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Sosial;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai bidang ;
c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
d. melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
e. melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;
f. menghimpun dan mensosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
g. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
i. melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar;
j. melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja masing-masing;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 4
Subbagian Keuangan

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
b. mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas;
d. menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
f. menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbagian Perlengkapan;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5
Subbagian Perlengkapan

(1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Perlengkapan;
b. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
c. meminta usulan rencana Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dari semua bidang dalam Lingkup Dinas Sosial;
d. membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);
e. membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
f. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
g. menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada lingkup Dinas Sosial;
h. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6
Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial

(1) Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kegiatan di bidang penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pembinaan karang taruna dan melaksanakan penelitian/pendataan PMKS dan PSKS.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Kesejateraan Sosial menyelanggarakan fungsi :
a. membantu Kepala Dinas Sosial dalam upaya pelayananan Bidang Usaha Kesejateraan Sosial;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program perencanaan Usaha Kesejahteraan Sosial;
c. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan lanjut usia, pembinaan anak usia produktif dan anak terlantar luar panti dan pelatihan keterampilan PMKS;
d. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembinaan pemberdayaan peran keluarga PMKS;
e. melaksanakan kegiatan penelitian / pendataan PMKS dan PSKS;
f. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan bimbingan karang taruna dan potensi sumber kesejahteraan sosial;
g. melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam meningkatkan pelayanan dan kemitraan lintas sektor dan dunia usaha;
h. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi;
i. membuat laporan akuntabilitas bidang usaha kesejahteraan sosial;
j. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 7
Seksi Penyuluhan Dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

(1) Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyuluhan, Bimbingan Sosial dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial;
b. mempersiapkan bahan penyuluhan dan bimbingan sosial serta bahan penelitian dan pendataan PMKS/PSKS;
c. melaksanakan kerja sama dan kemitraan dengan lintas sektor dan lintas bidang teknis dan lingkup Dinas Sosial;
d. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial;
e. melaksanakan kegiatan pendataan PMKS dan PSKS;
f. melaksanakan kegiatan penelitian kesejahteraan sosial dengan bekerja sama dengan dan bermitra dengan instansi lainnya (perguruan tinggi, sekolah dan lembaga penelitian);
g. melaksanakan tugas pengaturan terhadap pihak yang ingin melakukan penelitian Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial termasuk magang dan praktek;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.


Pasal 8
Seksi Pembinaan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(1) Seksi Pembinaan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan usaha-usaha pembinaan dan pemberdayaan peran keluarga, anak usia produktif, anak terlantar luar panti dan melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pembinaan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
b. mempersiapkan data dan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan peran kesejahteraan keluarga, pelayanan lanjut usia dan anak usia produktif;
c. melaksanakan orientasi, seleksi dan pendekatan awal terhadap penyandang masalah sosial keluarga, keluarga muda mandiri, asistensi kesejahteraan sosial keluarga, pemberdayaan perempuan, keluarga harapan, lanjut usia dan anak usia produktif serta anak terlantar luar panti;
d. melaksanakan pelatihan keterampilan kepada anak usia produktif dan anak terlantar luar panti;
e. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9
Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

(1) Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan kemitraan dan pengembangan kelembagaan kesejahteraan sosial.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
b. menyusun rencana operasional kemitraan dan pengembangan kelembagaan usaha kesejahteraan sosial;
c. mengembangkan penataan kelembagaan Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Profesi Pekerja Sosial (OPPS), Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSM), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM);
d. melakukan penguatan akreditasi, sertifikasi dan atribut pengembangan Karang Taruna, PSM dan WKSBM;
e. memfasilitasi, mengkoordinasi dan memberikan bantuan kepada Organisasi Profesi Pekerja Sosial yang berbasis usaha kesejahteraan sosial;
f. meningkatkan pelayanan dan Kemitraan Lintas Sektor dan Dunia Usaha (KLSDU) yang berbasis usaha kesejahteraan sosial;
g. melakukan pemilihan Karang Taruna, PSM dan TKSM yang berprestasi;
h. melaksanakan bimbingan, pelatihan dan pemberian bantuan stimulan;
i. menyiapkan pedoman, kriteria, standarisasi dan akreditasi kemitraan dan pengembangan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial;
j. menyusun profil Karang Taruna, PSM dan TKSM;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10
Bidang Rehabilitasi Sosial

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, korban tindak kekerasan pekerja migran.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :
a. membantu Kepala Dinas Sosial dalam pelayanan di Bidang Rehabilitasi Sosial;
b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat: cacat fisik (cacat tubuh, cacat netra, cacat rungu wicara, cacat eks penyakit kronis/eks kusta), cacat mental (mental retardasi, eks fsikotik, efilepsi) dan cacat ganda (cacat fisik dan mental) dan tuna sosial (tuna susila, tuna wisma, waria, anak nakal eks Napi) dan pembinaan anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen serta korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti dan rehabilitasi penyandang cacat;
d. penyiapan bahan penyusunan dan program pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial (tuna susila, tuna wisma, waria, eks narapidana dan anak nakal);
e. penyiapan bahan penyusunan dan program pelayanan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pembinaan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama;
g. penyiapan bahan bimbingan dan teknis penanggulangan korban Napza dan pengidap HIV/AIDS;
h. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penanggulangan korban tindak kekerasan dan pekerja migran (anak, wanita dan usai lanjut) lingkup kota;
i. melaksanakan Perda Pembinaan Anjal, Gepeng dan Pengamen;
j. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 11
Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat

(1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat mempunyai tugas melakukan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial penyandang cacat.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan, rehabilitasi penyandang cacat: cacat fisik (cacat tubuh, cacat netra, cacat rungu wicara, cacat eks penyakit kronis/eks kusta), cacat mental (eks psikotik, mental retardasi, epilepsi) dan cacat ganda (cacat fisik dan mental);
c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan penyandang cacat dalam dan luar panti;
d. melaksanakan kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan penyandang cacat dan eks kusta;
e. melaksanakan pelayanan dan pemberian bantuan pemberdayaan kepada penyandang cacat dalam bentuk Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
f. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok pemberdayaan bagi penyandang cacat;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12
Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial

(1) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai tugas melakukan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi tuna sosial.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sesuai pada Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan tuna susila, tuna wisma, eks napi, waria, anak nakal, korban napza dan HIV/AIDS;
c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti, tuna susila, tuna wisma, eks napi, waria, anak nakal, korban napza dan HIV/AIDS;
d. memberikan pembinaan pelaksanaan dan rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna susila, tuna wisma, eks napi, waria, anak nakal, korban napza dan HIV/AIDS;
e. melaksanakan kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan terhadap wanita tuna susila, tuna wisma, eks napi, waria, anak nakal, korban napza dan HIV/AIDS;
f. melaksanakan kegiatan pembinaan dan penanggulangan korban tindak kekerasan dan pekerja migran melalui koordinasi instansi terkait;
g. penyiapan bahan bimbingan dan pengendaian teknis pemberian bantuan stimulan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap dampak sosial dari tempat hiburan, panti pijat dan tempat-tempat rawan sosial lainnya melalui koordinasi dengan instansi terkait;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13
Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pemulung

(1) Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen mempunyai tugas melakukan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dan pemulung.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen dan Pemulung menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen dan Pemulung;
b. melaksanakan kegiatan patroli dan pengendalian lapangan, menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
c. melaksanakan upaya hukum terhadap pelanggaran Perda pembinaan anjal/gepeng/pengamen;
d. memberikan pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dan pemulung;
e. melaksanakan kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dan pemulung;
f. melaksanakan kegiatan pelayanan melalui pemberian bantuan pemberdayaan terhadap keluarga anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pemulung melalui kegiatan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
g. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap keluarga anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pemulung;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14
Bidang Pengendalian Bantuan Dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

(1) Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian bantuan, pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial termasuk pengendalian daerah rawan bencana dan daerah kumuh, bantuan kepada masyarakat fakir miskin serta bantuan kepada korban bencana alam dan sosial serta pelayanan kepada orang terlantar.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :
a. membantu Kepala Dinas Sosial dalam upaya pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberian bantuan, pelayanan jaminan kesejahteraan sosial dan pengendalian bantuan bencana alam dan bencana sosial;
c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan keluarga miskin, meliputi: fakir miskin, rumah tidak layak huni dan orang terlantar;
d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial;
e. penyiapan bahan penyusunan rencana program pemberian bantuan usaha ekonomis produktif kelompok usaha bersama dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi fakir miskin, korban bencana, pemulangan orang terlantar serta Askesos dan bantuan jaminan kesejahteraan sosial permanen;
f. melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan tenaga relawan/satuan tugas penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
g. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 15
Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin

(1) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan kegiatan pemberian bantuan dan pelayanan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
b. mempersiapkan data/bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pemberian pelayanan bagi fakir miskin;
c. melaksanakan koordinasi dengan unit/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemberian bantuan fakir miskin dan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
d. melaksanakan pembinaan dan pelayanan dalam rangka pemberdayaan fakir miskin;
e. menyelenggarakan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif, Kelompok Usaha Bersama, Rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi fakir miskin dalam rangka pemberdayaan fakir miskin;
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan bagi fakir miskin;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16
Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial

(1) Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial mempunyai tugas melakukan kegiatan pemberian pelayanan dan bantuan sosial kepada korban bantuan bencana alam dan bencana sosial berdasarkan kebijaksanan teknis yang ditetapkan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial;
b. mempersiapkan data/bahan dalam rangka menyusun petunjuk teknis pemberian pelayanan kepada korban bencana alam dan bencana sosial;
c. melaksanakan koordinasi dengan unit/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pelayanan bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
d. melaksanakan pengadaan bahan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
e. melaksanakan penyimpanan bahan bantuan korban bencana;
f. melaksanakan dapur umum dalam rangka penanganan tanggap daruat korban bencana;
g. menyelenggarakan pemberian bahan bantuan bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial;
h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada satuan tenaga Relawan/Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (SATGAS PB);
i. melaksanakan pemetaan/pemantauan lokasi bencana dan daerah kumuh;
j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan korban bencana alam dan bencana sosial;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17
Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial

(1) Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan kegiatan pengendalian dan pelayanan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial;
b. mempersiapkan data/bahan dalam rangka menyusun teknis pelayanan jaminan sosial;
c. mengkordinasikan dengan unit/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan jaminan kesejahteraan sosial;
d. melaksanakan penanganan dan pelayanan kepada orang terlantar/pemulangan orang terlantar dan orang terlantar meninggal;
e. melaksanakan pemberian pelayanan asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan jaminan kesejahteraan sosial permanen;
f. melaksanakan pemberian pelayanan berupa rekomendasi/surat keterangan tidak mampu;
g. melaksanakan pemberian jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (lanjut usia terlantar, cacat berat/terlantar, anak terlantar, fakir miskin dsb);
h. melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial;
i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan jaminan kesejahteraan sosial;
j. menyusun laporan hasil pelaksaan tugas;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18
Bidang Bimbingan Organisasi Sosial

(1) Bidang Bimbingan Organisasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan terhadap Organisasi Sosial/LSM dan anak terlantar, pengendalian dan penertiban usaha pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah serta melaksanakan pembinaan dan pemahaman pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bimbingan Oganisasi Sosial menyelenggarakan fungsi :
a. membantu Kepala Dinas Sosial dan melaksanakan bimbingan Organisasi Sosial dan pembinaan anak terlantar serta pelestarian nilai–nilai kepahlawanan dan keperintisan serta kesetiakawanan sosial;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Bimbingan Organisasi Sosial dan anak terlantar;
c. penyiapan bahan penyelaksanaan penertiban usaha–usaha pengumpulan sumbangan sosial oleh Orsos/LSM dan kelompok masyarakat;
d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pelayanan pengumpulan sumbangan sosial dan pelaksanaan undian oleh Orsos/LSM, yayasan atau kelompok masyarakat;
e. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan dan sumbangan yang diberikan kepada badan-badan sosial dan undian berhadiah yang dilaksanakan oleh Orsos/LSM dan kelompok masyarakat;
f. penyiapan bahan penyusunan rencana program lomba-lomba yang dilaksanakan oleh Orsos binaan Dinas Sosial;
g. penyiapan bahan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelestarian nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
h. penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengadopsian anak;
i. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 19
Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial

(1) Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial mempunyai tugas melakukan bimbingan /pembinaan dan pengendalian usaha pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah yang dilaksanakan oleh Organisasi Sosial, yayasan dan lembaga sosial kemasyarakatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial;
b. mempersiapkan data/bahan dalam pengendalian usaha pengumpulan sumbangan sosial dan penggunaannya;
c. melaksanakan kegiatan bimbingan dalam pengendalian usaha pengumpulan sumbangan sosial dan penggunaannya;
d. melaksanakan kegiatan penertiban dan penindakan terhadap usaha-usaha pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah oleh Orsos, yayasan atau kelompok masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku;
e. mempersiapkan rekomendasi permintaan sumbangan dan undian serta pengumpulan uang dan barang;
f. mengkoordinasikan dengan unit/instansi terkait dalam rangka pengumpulan sumbangan sosial;
g. mengadakan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan uang/barang dan sumbangan sosial serta undian berhadiah;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20
Seksi Bimbingan Oganisasi Sosial Dan Anak Terlantar

(1) Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar mempunyai tugas melaksanakan bimbingan Organisasi Sosial dan pembinaan anak terlantar berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar;
b. mempersiapkan bahan, data serta buku-buku petunjuk tentang kegiatan bimbingan Organisasi Sosial/LSM sebagai referensi dalam pelaksanaan tugas;
c. mengadakan pendataan/registrasi Organisasi Sosial/LSM dan anak terlantar dalam panti;
d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan kegiatan Organisasi Sosial/LSM dan anak terlantar;
e. melaksanakan pembinaan administrasi pada Organisasi Sosial/LSM;
f. melakukan pelatihan keterampilan kepada Orsos/LSM dan anak terlantar;
g. memberikan bantuan dan pelayanan kepada Orsos/LSM dan anak terlantar;
h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan dan pengembangan Orsos/LSM dan Lembaga Sosial Masyarakat;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21
Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

(1) Seksi Pelesatarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemahaman nilai kepahlawanan dan keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan melaksanakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan;
b. mempersiapkan bahan/data dalam rangka penyusunan juklak dan juknis pemberian bimbingan teknis serta pemantauan evaluasi keluarga pahlawan dan perintis;
c. melaksanakan penyebarluasan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
d. melaksanakan bimbingan dan mengembangkan usaha kesejahteraan para perintis kemerdekaan, keluarga perintis serta keluarga pahlawan dan veteran;
e. melaksanakan pemeliharaan terhadap taman makam pahlawan, makam raja-raja dan makam pahlawan nasional;
f. melaksanakan pemberian bantuan kepada para pahlawan, janda pahlawan/keluarganya, perintis, keluarga perintis dan veteran;
g. melaksanakan upacara pada setiap hari-hari besar yaitu tanggal 17 Agustus, tanggal 5 Oktober dan tanggal 10 November di Taman Makam Pahlawan;
h. melakukan seminar/sarasehan tentang pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
i. menerbitkan dan menyebarluaskan buku-buku kepahlawanan serta membuat pamplet kepahlawanan;
j. menyiapkan bahan evaluasi pendataan serta pendaftaran keluarga pahlawan dan perintis;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.


BAB III
TATA KERJA
Pasal 22

(1) Bagian Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Subbagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang atau Kepala Bagian Kesekretariatan.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut

Pasal 24

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Kesekretariatan atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala peraturan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

 

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Juli 2009

WALIKOTA MAKASSAR,


H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

 

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 34 TAHUN 2009

 
 
 

(12/25/13) Danny-Ical dilantik 8 Mei

Makassar,– Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2014-2019 Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny)-Syamsu Rizal (Ical) dipastikan dilantik dan diambil sumpahnya 8 Mei 2014. Pemkot Makassar telah ...
Read more...

(12/09/13) Ini 28 Calon Pemain PSM Makassar di ISL 2014

Makassar,- PSM Makassar tampaknya akan menjadi klub pertama yang paling siap untuk mengarungi Indonesia Super League (ISL) musim depan. Sebanyak 28 pemain telah resmi mengisi skuat tim Juku Eja di ISL...
Read more...

(11/22/13) Pengumuman Lelang Sederhana Material Lampu Jalan UPTD PJU (APBD Perubahan)

Pokja UPL / Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 akan melaksanakan Pelelangan Sederhana secara Elektronik (E-Procurement) untuk paket pekerjaan seba...
Read more...

(11/11/13) Kantor Baru DKP3 Diusulkan Rp3 Miliar

Makassar,- Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Makassar tidak lagi menumpang untuk melaksanakan program-program kegiatannya. Anggaran pembangunan kantornya akan dimasukkan ...
Read more...

(11/11/13) UMK Makassar Ditetapkan Hari ini

Makassar,- Upah Minimum Kota (UMK) Makassar 2014 ditetapkan besok (Hari ini) dalam rapat pleno di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Makassar. "Rapat tripartite ini akan digelar bersama dengan dewan...
Read more...

(10/31/13) Bank Sampah Kian Diminati Warga

Makassar,- Keberadaan Bank Sampah yang diprogramkan Makassar Green and Clean kian mendapat tempat di hati masyarakat. Mereka bahkan memanfaatkan program ini untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hal terse...
Read more...

(10/14/13) 10 Ribu Hewan Kurban Disiapkan di Makassar

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla bersama Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD memberikan hewan kurban di pelataran parkir masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Rabu (17/11). TEMPO/Kink Kusuma Rein M...
Read more...

(09/17/13) Sepuluh Calon Wali Kota Makassar Ikrar Pilkada Damai

Makassar,- Sebanyak 10 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar menandatangani ikrar Pilwali Damai di DPRD Kota Makassar, Minggu (1/9/2013). Ikrar ini ditandatangani di hadapan komisioner...
Read more...

(09/17/13) 2.780 Polisi Amankan Pilwali Makassar

Makassar,- Sebanyak 2.780 polisi akan mengamankan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Makassar hingga 20 September mendatang. Polisi ini akan mengantisipasi gejolak dampak dari Pilwali tersebut. Dari jum...
Read more...

(09/17/13) Pemkot Makassar Naikkan UMK Hingga 20 Persen

Makassar,-Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan menaikkan Upah Minimun Kota (UMK) untuk buruh di Kota Makassar, sekitar 10 hingga 20 persen, atau dari Rp 1,5 juta, naik hingga Rp 1.650.000 atau Rp 1,...
Read more...
 
 

Bank Sampah Kian Diminati Warga

Bank SampahMakassar,- Keberadaan Bank Sampah yang diprogramkan Makassar Green and Clean kian mendapat tempat di hati masyarakat. Mereka bahkan memanfaatkan program ini untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Hal tersebut terlihat di Kelurahan Ballaparang RW 04, Minggu siang, 27 Oktober. Puluhan ibu rumah tangga (IRT) mengumpulkan sejumlah sampah anorganik yang diambil dari rumah mereka masing-masing.

Sampah yang didominasi botol minuman dan gelas bekas itu tertampung di sekitar posko Bank Sampah UKM Pelita Harapan di Jl.Pelita Raya IV. Salah seorang IRT, Ramlah, mengatakan,...

Baca selengkapnya ...

Sepuluh Calon Wali Kota Makassar Ikrar Pilkada Damai

Ikrar Pilkada DamaiMakassar,- Sebanyak 10 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar menandatangani ikrar Pilwali Damai di DPRD Kota Makassar, Minggu (1/9/2013). Ikrar ini ditandatangani di hadapan komisioner KPU, anggota Panwaslu, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Kapolrestabes Makassar Kombes Wisnu Sandjaja, Dandim 1408 BS Letkol Inf Firyawan, dan Ketua DPRD Makassar Farouk M Betta.

Ini merupakan ikrar kedua yang ditantangani. Ikrar dipasangi bingkai dan tertera...

Baca selengkapnya ...

Memahami Kembali Makna Idul Fitri

Memahami Kembali Makna Idul FitriKetika mendengar kata Idul Fitri, tentu dalam benak setiap orang yang ada adalah kebahagiaan dan kemenangan. Dimana pada hari itu, semua manusia merasa gembira dan senang karena telah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh.

Dalam Idul Fitri juga ditandai dengan adanya ”mudik (pulang kampung)” yang notabene hanya ada di Indonesia. Selain itu, hari raya Idul Fitri juga kerap ditandai dengan hampir 90% mereka memakai sesuatu yang baru, mulai dari pakaian baru, sepatu baru, sepeda baru, mobil baru, atau bahkan istri baru (bagi...

Baca selengkapnya ...

Marhaban Ya Ramadhan 1434 H (2013)

Ramadhan“Marhaban ya Ramadhan Marhaban fi syahril mubarok wa syahril maghfiroh. Barakallahu lana walakum daaiman bijami'i khoir. Wal'awfu minkum”

Alhamdulillahirabbil alamin, Shalawat serta salam tercurah ke haribaan jungjungan kita Nabi Besar Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Umat Islam kini kembali menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bulan yang oleh Allah Subhanahu Wata'ala dihimpun di dalamnya rahmah (kasih sayang), maghfirah (ampunan), dan itqun minan naar (terselamatkan dari api neraka). Bulan Ramadan juga disebut dengan "Syahrul Qur'an", bulan diturunkannya al-Qur'an yang merupakan lentera hidayah ketuhanan yang...

Baca selengkapnya ...

Makassar, Liburan Sempurna di Timur Indonesia

Mesjid Terapung MakassarMakassar,- Inilah destinasi liburan yang luar biasa di timur Indonesia. Pantai, pulau, gunung, kota, kuliner dan belanja, semua ada dan penuh pesona di Ibukota Sulawesi Selatan ini. Ayo liburan ke Makassar, Karaeng!

Di kawasan Indonesia Timur, Makassar menjadi kota yang paling besar sekaligus penting, termasuk untuk berwisata. Jika Anda ingin menjelajah jauh di Indonesia, Makassar adalah titik yang sempurna untuk memulai hal tersebut.

Makassar bisa dijangkau dari Jakarta dengan pesawat menuju Bandara Sultan Hasanuddin yang keren atau...

Baca selengkapnya ...

Lampu Jalan Anda Padam (Mati), Telepon Nomor Ini

Armada laston MercuryMakassar,- Jika lampu jalan dekat rumah Anda padam, tak perlu lagi khawatir. Cukup telepon call center UPTD Penerangan Jalan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Nomor telepon dapat dihubungi, 0411449340. Petugas call center membuka layanan selama 24 jam.

"Kalau mau cepat, bilang, saya anggota dewan. Cepat itu dilayani," sebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum, M Ansar menjawab pertanyaan anggota dewan soal keluhan warga karena lampu jalan di dekat rumahnya padam. Petugas dikeluhkan karena telat memperbaikinya.

Baca selengkapnya ...

Imlek Tahun 2564, Makna Simbolik di Balik Perayaan Imlek

Meja persembahan Imlek di Dapur Babah Elite. (Dapur Babah Elite)Imlek adalah perwujudan syukur petani di Tiongkok atas hasil panen.
Tahun baru Imlek atau “Sintjia” sebentar lagi akan tiba. Bagi masyarakat Tiongkok ini adalah hari yang paling ditunggu. Begitu juga dengan komunitas China di Indonesia, untuk yang masih keturunan China asli atau peranakan. Mereka menyambut perayaan tahun baru ini yang sarat makna dan ritual.

Saat tahun baru, warna merah serentak mendominasi dekorasi setiap tempat. Mulai dari lampion, hiasan naga, barongsai, angpau,...

Baca selengkapnya ...

Makna dan Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW

Tanggal 12 Rabiul Awalmaulid-nabi Dalam catatan historis, Maulid dimulai sejak zaman kekhalifahan Fatimiyah di bawah pimpinan keturunan dari Fatimah az-Zahrah, putri Nabi Muhammad SAW. Perayaan ini dilaksanakan atas usulan panglima perang, Shalahuddin al-Ayyubi (1137M-1193 M), kepada khalifah agar mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Tujuannya adalah untuk mengembalikan semangat juang kaum muslimin dalam perjuangan membebaskan Masjid al-Aqsha di Palestina dari cengkraman kaum Salibis. Yang kemudian, menghasilkan efek besar berupa semangat jihad umat Islam menggelora pada saat itu. Secara subtansial, perayaan Maulid Nabi adalah sebagai bentuk upaya untuk mengenal akan...

Baca selengkapnya ...

Memahami Makna Idul Adha

Idul AdhaBulan ini merupakan bulan bersejarah bagi umat Islam. Pasalnya, di bulan ini kaum muslimin dari berbagai belahan dunia melaksanakan rukun Islam yang kelima.

Ibadah haji adalah ritual ibadah yang mengajarkan persamaan di antara sesama. Dengannya, Islam tampak sebagai agama yang tidak mengenal status sosial.

Kaya, miskin, pejabat, rakyat, kulit hitam ataupun kulit putih semua memakai pakaian yang sama. Bersama-sama melakukan aktivitas...

Baca selengkapnya ...

Akhir Pekan di Makassar, dari Kuliner Hingga Pulau Cantik

SamalonaMakassar,- Makassar di Sulawesi Selatan dapat menjadi destinasi akhir pekan Anda kali ini. Di sana terdapat destinasi wisata berupa pulau yang cantik hingga tempat-tempat bersejarah. Tak ketinggalan, kulinernya sangat lezat!

Sulawesi menyimpan banyak wisata menarik untuk traveler. Di Ibukota Sulawesi Selatan, Makassar, Anda dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah, pulau cantik dengan pasir putih, dan juga kulinernya yang terkenal lezat. Berakhir pekan di Makassar sangat menyenangkan.

Dari situs resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dikunjungi detikTravel, Jumat (31/8/2012), terdapat banyak destinasi wisata untuk traveler...

Baca selengkapnya ...

Keutamaan Bulan Suci Ramadhan

Marhaban Ya RamadhanBulan Ramadhan adalah bulan yang selalu dinanti – nanti. bagi orang – orang mukmin, kepergian bulan Ramadhan jauh lebih disesalkan daripada kepulangan seorang tamu mulia yang berlalu pergi. Tak heran bilamana para salaf dahulu berdoa jauh – jauh hari sebelum Ramadhan datang :
"Yaa Allah, pertemukanlah aku dengan Ramadhan, dan pertemukanlah Ramadhan denganku, dan jadikan amal ibadahku pada bulan mulia itu diterima disisi Mu"

Sekilas kita bertanya – tanya, " apa sih keutamaan bulan Ramadhan dibandingkan bulan – bulan yang lain ? " dalam...

Baca selengkapnya ...

Senja di Fort Rotterdam Makassar

Sunset view dari fort rotterdam MakassarMakassar,- Senja menyorot di pesisir pantai membuat Fort Rotterdam yang terletak di tengah Kota Makassar yang menghadap ke laut menjadi tempat santai dan berpose.

Di lokasi saksi bisu sejarah perjuangan Sultan Hasanuddin itu, setiap hari, ratusan hingga ribuan pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegera.

Segudang ilmu dan pengalaman bisa dibawa dari benteng yang berbentuk seperti penyu itu. Selain mengunjungi dua musium, I Lagaligo Sejarah dan I Lagaligo Budaya yang berada di dalam benteng, pengunjung pun bisa melihat tempat...

Baca selengkapnya ...

Pesona Spermonde, Surga Bagi Penyelam

Eksotisme Pulau Kapoposang, Segitiga Emas Terumbu Karang
spermonde pulau kapoposangBila Anda pelancong, tak lengkap rasanya kalau tidak ke Pulau Kapoposang. Pulau yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat, ini merupakan surge bagi diver (penyelam).
 
Untuk memperkenalkan deretan kawasan Spermonde atau gugusan pulau-pulau kecil di sepanjang garis pantai perairan Makassar yang eksotis dengan pemandangan bawah lautnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel bekerja sama dengan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Sulsel menggelar Press Tour & Marine Excursion di Kepulauan Spermonde, Jumat-Minggu, 18-20 Mei.

Baca selengkapnya ...

Lezatnya Otak-otak Makassar

Makassar,- Pergi ke Makassar jangan lupa mencoba makanan otak-otak merk Ibu Elly. Otak-otak yang dibungkus daun pisang ukurannya lebih besar dibanding otak-otak yang ada di Jakarta. Bisa dibeli di tokonya di Jl Kijang Makassar, Sulawesi Selatan. Bungkusan otak-otaknya selalu dibungkus daun warna hijau muda yang masih segar dan harga Rp 2.800 per buah.

Untuk yang tinggal di Jakarta sudah ada cabang di Pantai Indah Kapuk dan Jalan Fatmawati yang dikelola anaknya. Setiap hari otak-otak dengan rasa ikan tengiri ini memproduksi 10.000 bungkus otak-otak. Sebagian besar untuk oleh-oleh wisatawan yang habis melancong...

Baca selengkapnya ...

Empat Berkuah dari Makassar

Sop Saudara | Foto Ayu OmbongJakarta, Jika berkunjung ke Makassar, bersiaplah memanjakan lidah dengan sejumlah kenikmatan kuliner. Hidangan laut tentu saja menjadi pilihan pertama. Tapi bukan Makassar bila tanpa makanan khas kota ini: hidangan olahan daging berkuah, sarat rempah khas Makassar.

Sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia timur, menu makanan Makassar merupakan hasil perpaduan budaya sejumlah daerah. Budaya Cina dan Arab sangat kental mempengaruhi rasa dan menu makanan khas wilayah ini. Berikut ini beberapa menu khas Kota Daeng.

Baca selengkapnya ...
 
Pengunjung Online
Ada 53 tamu online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Content View Hits : 2603914
 
Pengunjung Online
Ada 53 tamu online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana bila taksi motor (sitor) ada di jalan-jalan utama Kota Makassar?