profil kepala daerah

pesona wisata bahari

video streaming kota

 
 
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
Rabu, 29 Juni 2011 00:00


WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,


Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Makassar dan untuk menjabarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, maka perlu ditetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43  Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten  Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
  11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor  3  Tahun  2009).

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR.


BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1


Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :
(1) Kota adalah Kota Makassar.
(2) Walikota adalah Walikota Makassar.
(3) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
(4) Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar.
(5) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
(6) Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidikan Kota Makassar.
(7) Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan Kota Makassar.
(8) Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Kota Makassar.
(9) Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pendidikan Kota Makassar.
(10) Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD pada Dinas Pendidikan Kota Makassar.

 

BAB II
URAIAN TUGAS

Pasal 2
Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. pengelolaan kesekretariatan;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
c. pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
f. pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Pendidikan;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai bidang;
c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
d. melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
e. melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;
f. menghimpun dan mengsosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
g. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
i. melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar;
j. melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja masing-masing;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 4
Subbagian Keuangan

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
b. mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas;
d. menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
f. menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbagian Perlengkapan;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5
Subbagian Perlengkapan

(1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Perlengkapan;
b. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
c. meminta usulan rencana Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dari semua bidang dalam Lingkup Dinas Pendidikan;
d. membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);
e. membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
f. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
g. menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada lingkup Dinas Pendidikan;
h. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6
Bidang Pendidikan Dasar

(1) Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan rencana kerja program dan pengembangan kurikulum pendidikan TK, SD dan SMP, menilai dan menetapkan izin operasi pendidikan dasar, menata kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan serta melaksanakan pembinaan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan dan penguatan mutu pendidikan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian kegiatan pendidikan dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal, penetapan izin operasional sekolah;
b. pemberian masukan penetapan dan pemindahan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
c. pengupayakan peningkatan akses pendidikan dasar;
d. penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan belanja pendidikan dasar;
e. penyiapan bahan penyusunan dan pengevaluasian pelaksanaan kurikulum serta hasil belajar siswa termasuk dokumentasi dan legalisasi hasil belajar;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyusunan konsep ujian dan pembinaan penyelenggaraan pendirian sekolah dan penbinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah, Penerimaan Siswa Baru, usul penyediaan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan;
g. penyiapan pembinaan KKPS, KKG, KKKS, MKKS, MGMP dan Gugus Pendidikan Dasar;
h. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
i. mengelola administrasi urusan tertentu.

Pasal 7
Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar

(1) Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar mempunyai tugas, melaksanakan program dan pengembangan kurikum serta penilaian hasil belanja siswa TK, SD dan SMP.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan rencana dan program kerja pada Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar;
b. melaksanakan penyusunan rencana petunjuk teknis kelender pendidikan, penerimaan siswa baru dan petunjuk pelaksanaan ujian nasional/ujian sekolah;
c. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sesuai tupoksi kepada bawahan;
d. memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
e. memantau, mengevaluasi, memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan, KKPS, KKG, MKKS, KKKS, dan MGMP;
f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis standar, kriteria dan sistem evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar serta hasil ujian nasional/ujian sekolah;
g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar;
h. menyiapkan bahan supervisi teknis pelaksanaan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan proses pembelajaran pendidikan dasar;
i. melaksanakan pencatatan dan pemeriksaan keabsahan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Ijazah;
j. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8
Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan Pendidikan Dasar

(1) Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan pembinaan dan penyelenggaraan sekolah, pemberian bantuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta monitoring, mengevaluasi kinerja Kepala Sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, memberi masukkan serta menyusun rencana penempatan, pemindahan, pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan Pendidikan Dasar;
b. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sesuai tupoksi kepada bawahan;
c. memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas, dan kegiatan bawahan ;
d. menyusun konsep izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK, SD dan SMP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. menyusun konsep dan menilai kelayakan pendirian dan penutupan lembaga pendidikan dasar;
f. menyusun kriteria monitoring dan evaluasi kinerja Guru dan Kepala Sekolah pada pendidikan dasar;
g. melaksanakan pendataan, melakukan penilaian dan penyusunan rencana peningkatan kompetensi Guru dan Kepala Sekolah pada Pendidikan dasar;
h. menyusun konsep usul peningkatan kualifikasi Guru dan tenaga kependidikan lainnya;
i. menyiapkan bahan dan rencana kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pemindahan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar;
j. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9
Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Dasar

(1) Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan program kegiatan pembinaan bakat dan pengembangan kreativitas dan prestasi siswa TK, SD, dan SMP, melakukan pengumpulan data siswa pendidikan dasar, menjadikan analisis serta layanan informasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Dasar;
b. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sesuai tupoksi kepada bawahan;
c. memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas, dan kegiatan bawahan;
d. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan pembinaan bakat, pengembangan kreativitas dan prestasi siswa TK, SD dan SMP;
e. melaksanakan berbagai jenis lomba tingkat TK, SD dan SMP dalam rangka mendorong terciptanya persaingan yang kompetitif;
f. mengusulkan pemberian penghargaan bagi siswa TK, SD, dan SMP yang berprestasi;
g. melaksanakan, menganalisa kelayakan mutasi siswa TK, SD dan SMP antar Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi;
h. melakukan pembinaan kegiatan ekstra kokurikuler siswa pendidikan dasar;
i. melaksanakan supervisi dan evaluasi kegiatan kesiswaan;
j. melaksanakan, menganalisa dan menyajikan data dan informasi siswa TK,SD dan SMP;
k. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10
Bidang Pendidikan Menengah

(1) Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan rencana program dan pengembangan kurikulum pendidikan SMA dan SMK, menilai dan menetapkan izin operasional pendidikan menengah, menata kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan serta melaksanakan pembinaan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan dan penguatan mutu pendidikan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Menengah menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian kegiatan pendidikan menengah, pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal, penetapan izin operasional sekolah;
b. pemberian masukkan penempatan dan pemindahan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
c. pengupayaan peningkatan akses pendidikan menengah;
d. penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan belajar pendidikan menengah;
e. penyiapan bahan penyusunan dan pengevaluasian pelaksanaan kurikulum serta hasil belajar siswa termasuk dokumen dan legalisasi hasil belajar;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyusunan konsep ujian dan pembinaan penyelenggaraan pendirian sekolah dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta melakukan monitoring dan evaluasi Kinerja Kepala Sekolah, penerimaan siswa baru, usul penyediaan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan;
g. penyiapan pembinaan MKKS, MGMP Pendidikan menengah;
h. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
j. melaksanakan penyediaan prasarana persampahan dengan pembuatan tempat penampungan sementara (TPS) pada kawasan kumuh;
k. mengadakan/menyelenggarakan perbaikan lingkungan pemukiman melalui usaha perbaikan lingkungan pemukiman baik melalui usaha perbaikan kampung, upaya peremajaan kawasan kumuh perkotaan, penataan lahan terarah ataupun relokasi;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11
Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Menengah

(1) Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Menengah mempunyai tugas, melaksanakan program dan pengembangan kurikulum serta penilaian hasil belajar siswa SMA dan SMK.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Menengah;
b. melaksanakan penyusunan rencana petunjuk teknis kelender pendidikan, penerimaan siswa baru dan petunjuk pelaksanaan ujian nasional/ujian sekolah;
c. memberi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sesuai tupoksi kepada bawahan;
d. memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas, dan kegiatan bawahan;
e. memantau, mengevaluasi memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan, KKKS dan MGMP;
f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis standar, kriteria dan sistem evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum tingkat SMA dan SMK serta hasil ujian nasional/ujian sekolah;
g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah;
h. menyiapkan bahan supervisi teknis pelaksanaan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan proses pembelajaran pendidikan menengah;
i. melaksanakan pencatatan dan pemeriksaan keabsahan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Ijazah;
j. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
k. menyusun melaporkan hasil pelaksanan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12
Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan Pendidikan Menengah

(1) Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan penyelenggaraan sekolah, pemberian bantuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta monitoring, mengevaluasi kinerja Kepala Sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, memberi masukan serta menyusun rencana penempatan, pemindahan, pemerataan tenaga pendidik dan tenaga.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan Pendidikan Menengah;
b. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sesuai tupoksi kepada bawahan;
c. memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas, dan kegiatan bawahan;
d. menyusun konsep izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SMA dan SMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. menyusun konsep dan menilai kelayakan pendirian dan penutupan lembaga pendidikan menengah;
f. menyusun kriteria monitoring dan evaluasi Kinerja Guru dan Kepala Sekolah pada Pendidikan Menengah;
g. melaksanakan pendataan, melakukan penilaian dan menyusun rencana peningkatan kompetensi Guru dan Kepala Sekolah SMA dan SMK;
h. menyusun konsep usul peningkatan kualifikasi Guru dan tenaga kependidikan lainnya;
i. menyiapkan bahan dan rencana kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pemindahan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah;
j. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13
Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Menengah

(1) Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan program kegiatan pembinaan bakat dan mengembangan kreativitas dan prestasi siswa SMA dan SMK, melakukan pengumpulan data siswa pendidikan menengah, menyajikan, analisa serta pelayanan informasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Menengah menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Menengah;
b. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sesuai tupoksi kepada bawahan;
c. memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas, dan kegiatan bawahan ;
d. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan pembinaan bakat, pengembangan kreativitas dan prestasi siswa SMA dan SMK;
e. melaksanakan berbagai jenis lomba Tingkat SMA dan SMK dalam rangka mendorong terciptanya persaingan yang kompetitif;
f. mengusulkan pemberian penghargaan bagi siswa SMA dan SMK yang berprestasi;
g. melaksanakan, menganalisa kelayakan mutasi siswa SMA dan SMK antar Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi;
h. melakukan pembinaan Kegiatan Ekstra Kurikuler Siswa Pendidikan Menengah;
i. melaksanakan supervisi dan evaluasi kegiatan siswaan;
j. melaksanakan, menganalisa dan menyajikan data dan informasi siswa SMA dan SMK ;
k. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14
Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

(1) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pendidikan Non Formal, menilai dan menetapkan izin operasional Penyelenggara Pendidikan Non Formal.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan pendidikan non formal dan kebutuhan belajar pendidikan Non Formal, Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Paket C, Kelompok belajar Usaha atau kejuruan lainnya dan kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat yang bersifat memberi pengetahuan dan keterampilan;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penganggaran biaya Pendidikan Non Formal;
c. melaksanakan penetapan izin operasional penyelenggara pendidikan non formal;
d. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
e. melaksanakan administrasi urusan tertentu.

Pasal 15
Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

(1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dalam mempunyai tugas melakukan program kegiatan pembinaan dan pengembangan, penyajian analisis data serta pelayanan informasi dan perizinan Pendidikan Anak Usia Dini.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
b. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sesuai tupoksi kepada bawahan;
c. memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas, dan kegiatan bawahan;
d. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
e. menyusun rencana kegiatan, melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
f. melakukan pembinaan dan pengembangan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
g. melaksanakan pembinaan mutu ketenagaan dan pengelola Pendidikan Anak Usia Dini;
h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini;
i. melakukan Evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini;
j. membantu melakukan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini;
k. memberikan pelayanan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
l. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16
Seksi Pendidikan Kesetaraan

(1) Seksi Pendidikan Keseteraan mempunyai tugas melakukan program kegiatan pembinaan dan pengembangan, penyajian analisis data serta pelayanan informasi dan perizinan pendidikan kesetaraan.
(2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Pendidikan Kesetaraan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pendidikan Kesetaraan;
b. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sesuai tupoksi kepada bawahan;
c. memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas, dan kegiatan bawahan;
d. menyusun dan menganalisis dan menyajikan data kesetaraan;
e. menyusun rencana kerja kegiatan, melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pendidikan kesetaraan;
f. melakukan inventarisasi data sasaran Pendidikan Kesetaraan ;
g. mengumpulkan dan mengolah data ketenagaan pendidikan kesetaraan;
h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan mutu ketenagaan pendidikan kesetaraan;
i. melaksanakan bimbingan teknis pengelola pendidikan kesetaraan ;
j. membantu melaksanakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan;
k. memberi layanan informasi kegiatan pendidikan kesetaraan;
l. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17
Seksi Pendidikan Masyarakat

(1) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melakukan program kegiatan pembinaan dan pengembangan, penyajian analisa data serta pelayanan informasi dan perizinan Pendidikan Masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pendidikan Masyarakat;
b. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sesuai tupoksi kepada bawahan;
c. memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas, dan kegiatan bawahan;
d. menyusun dan menganalisis dan menyajikan data Pendidikan Masyarakat;
e. menyusun rencana kerja kegiatan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan masyarakat;
f. melakukan inventarisasi data sasaran pendidikan masyarakat;
g. melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
h. membantu melakukan akreditasi kelembagaan kursus, PKBM, TBM serta Lembaga lain yang menyelenggarakan program Pendidikan Masyarakat;
i. membantu pelaksanaan ujian Nasional Pendidikan Masyarakat;
j. melakukan pelayanan informasi dan perizinan pendidikan masyarakat;
k. melakukan pendataan dan pemetaan sasaran penduduk buta aksara;
l. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pembelajaran pemberantasan duta aksara;
m. melaksanakan pendidikan keterampilan perempuan dan jender;
n. melakukan evaluasi pelaksanaan program pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat;
o. melakukan bimbingan dan pembinaan ketenagaan pendidikan masyarakat;
p. membantu menyusun standar kurikulum yang bermuatan lokal dalam pelajaran program pendidikan masyarakat;
q. memperluas jaringan kemitraan dalam melaksanakan program pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat;
r. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18
Bidang Sarana Dan Prasarana Pendidikan

(1) Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai Tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan teknis pengadaan, analisis kebutuhan, perawatan, pedoman pembakuan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, PAUD, Pendidikan Non Formal dan Prasarana UPTD serta Dinas Pendidikan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang sarana dan prasarana Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, PAUD, Pendidikan Non Formal dan Prasarana UPTD serta Dinas Pendidikan;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengadaan, pendistribusian, pemberdayagunaan, dan perawatan saran dan prasarana termasuk pembangunan inftrastruktur Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, PAUD, Pendidikan Non Formal dan Prasarana UPTD serta Dinas Pendidikan;
c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengadaan buku pelajaran dan bahan ajar TK, SD, SMP, SMA, SMK serta metode Program Pendidikan Non Formal;
d. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian penyusunan data barang inventaris untuk pelaksanaan penghapusan sesuai kebutuhan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan koordinasi dengan satuan kerja yang terkait;
e. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana program sarana dan prasarana Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, PAUD, Pendidikan Non Formal dan Prasarana UPTD serta Dinas Pendidikan;
f. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
g. melaksanakan administrasi urusan tertentu.

Pasal 19
Seksi Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan

(1) Seksi Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyusunan konsep rencana kebutuhan, program, mempersiapkan dan menyajikan data dan informasi sarana dan prasarana pendidikan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
b. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sesuai tupoksi kepada bawahan;
c. memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
d. menyusun data dan kebutuhan peningkatan akses sarana dan prasarana pendidikan dan peralatan pendidikan lainnya;
e. menyusun, menganalisa dan menyajikan data dan informasi sarana dan prasarana Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, PAUD, Pendidikan Non Formal dan Prasarana UPTD dan Dinas Pendidikan;
f. melakukan pengumpulan, pengolahan dan menganalisis data sarana dan prasarana pendidikan dan lain-lain yang berhubungan dengan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan;
g. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20
Seksi Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan

(1) Seksi Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyusunan konsep rencana kebutuhan, mengatur pelaksanaan pengadaan, menghimpun,pendistribusian, penggunaan dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan sesuai keputusan yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengadaan Dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pengadaan Dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan;
b. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sesuai tupoksi kepada bawahan;
c. memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
d. mengatur pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian, tanah, gedung dan prabot sesuai ketentuan yang berlaku;
e. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, PAUD, Pendidikan Non Formal dan Prasarana UPTD serta Dinas Pendidikan;
f. menyusun, menginventarisasi rencana rehabilitasi sarana dan prasarana Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, PAUD, Pendidikan Non Formal dan Prasarana UPTD serta Dinas Pendidikan;
g. menyusun (juklak) pengawasan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, PAUD, Pendidikan Non Format dan Prasarana UPTD serta Dinas Pendidikan;
h. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21
Seksi Pendayagunaan Sarana dan Prasarana

(1) Seksi Pendayagunaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan rencana konsep kebutuhan dan mengatur pelaksanaan penyediaan, penggunaan buku pelajaran Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, PAUD, dan Pendidikan Non Formal, pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendayagunaan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pendayagunaan Sarana dan Prasarana;
b. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sesuai tupoksi kepada bawahan;
c. memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
d. memantau dan mengevalusi penggunaan buku pelajaran, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, PAUD, dan Pendidikan Non Formal;
e. menginventarisasi, monitoring pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
f. mempersiapkan laporan hasil monitoring dan evaluasi serta mengidentifikasi dan menyusun perkembangan pelaksanaan pemberdayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
g. menyusun instrumen monitoring pelaksanaan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
h. menyusun laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
i. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.


BAB III
TATA KERJA
Pasal 22

(1) Bagian Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Subbagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang atau Kepala Bagian Kesekretariatan.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut

Pasal 24

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Kesekretariatan atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala peraturan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

 

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Juli 2009

WALIKOTA MAKASSAR,


H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

 

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 24 TAHUN 2009

=
 
 

(12/25/13) Danny-Ical dilantik 8 Mei

Makassar,– Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2014-2019 Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny)-Syamsu Rizal (Ical) dipastikan dilantik dan diambil sumpahnya 8 Mei 2014. Pemkot Makassar telah ...
Read more...

(12/09/13) Ini 28 Calon Pemain PSM Makassar di ISL 2014

Makassar,- PSM Makassar tampaknya akan menjadi klub pertama yang paling siap untuk mengarungi Indonesia Super League (ISL) musim depan. Sebanyak 28 pemain telah resmi mengisi skuat tim Juku Eja di ISL...
Read more...

(11/22/13) Pengumuman Lelang Sederhana Material Lampu Jalan UPTD PJU (APBD Perubahan)

Pokja UPL / Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 akan melaksanakan Pelelangan Sederhana secara Elektronik (E-Procurement) untuk paket pekerjaan seba...
Read more...

(11/11/13) Kantor Baru DKP3 Diusulkan Rp3 Miliar

Makassar,- Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Makassar tidak lagi menumpang untuk melaksanakan program-program kegiatannya. Anggaran pembangunan kantornya akan dimasukkan ...
Read more...

(11/11/13) UMK Makassar Ditetapkan Hari ini

Makassar,- Upah Minimum Kota (UMK) Makassar 2014 ditetapkan besok (Hari ini) dalam rapat pleno di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Makassar. "Rapat tripartite ini akan digelar bersama dengan dewan...
Read more...

(10/31/13) Bank Sampah Kian Diminati Warga

Makassar,- Keberadaan Bank Sampah yang diprogramkan Makassar Green and Clean kian mendapat tempat di hati masyarakat. Mereka bahkan memanfaatkan program ini untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hal terse...
Read more...

(10/14/13) 10 Ribu Hewan Kurban Disiapkan di Makassar

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla bersama Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD memberikan hewan kurban di pelataran parkir masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Rabu (17/11). TEMPO/Kink Kusuma Rein M...
Read more...

(09/17/13) Sepuluh Calon Wali Kota Makassar Ikrar Pilkada Damai

Makassar,- Sebanyak 10 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar menandatangani ikrar Pilwali Damai di DPRD Kota Makassar, Minggu (1/9/2013). Ikrar ini ditandatangani di hadapan komisioner...
Read more...

(09/17/13) 2.780 Polisi Amankan Pilwali Makassar

Makassar,- Sebanyak 2.780 polisi akan mengamankan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Makassar hingga 20 September mendatang. Polisi ini akan mengantisipasi gejolak dampak dari Pilwali tersebut. Dari jum...
Read more...

(09/17/13) Pemkot Makassar Naikkan UMK Hingga 20 Persen

Makassar,-Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan menaikkan Upah Minimun Kota (UMK) untuk buruh di Kota Makassar, sekitar 10 hingga 20 persen, atau dari Rp 1,5 juta, naik hingga Rp 1.650.000 atau Rp 1,...
Read more...
 
 

Bank Sampah Kian Diminati Warga

Bank SampahMakassar,- Keberadaan Bank Sampah yang diprogramkan Makassar Green and Clean kian mendapat tempat di hati masyarakat. Mereka bahkan memanfaatkan program ini untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Hal tersebut terlihat di Kelurahan Ballaparang RW 04, Minggu siang, 27 Oktober. Puluhan ibu rumah tangga (IRT) mengumpulkan sejumlah sampah anorganik yang diambil dari rumah mereka masing-masing.

Sampah yang didominasi botol minuman dan gelas bekas itu tertampung di sekitar posko Bank Sampah UKM Pelita Harapan di Jl.Pelita Raya IV. Salah seorang IRT, Ramlah, mengatakan,...

Baca selengkapnya ...

Sepuluh Calon Wali Kota Makassar Ikrar Pilkada Damai

Ikrar Pilkada DamaiMakassar,- Sebanyak 10 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar menandatangani ikrar Pilwali Damai di DPRD Kota Makassar, Minggu (1/9/2013). Ikrar ini ditandatangani di hadapan komisioner KPU, anggota Panwaslu, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Kapolrestabes Makassar Kombes Wisnu Sandjaja, Dandim 1408 BS Letkol Inf Firyawan, dan Ketua DPRD Makassar Farouk M Betta.

Ini merupakan ikrar kedua yang ditantangani. Ikrar dipasangi bingkai dan tertera...

Baca selengkapnya ...

Memahami Kembali Makna Idul Fitri

Memahami Kembali Makna Idul FitriKetika mendengar kata Idul Fitri, tentu dalam benak setiap orang yang ada adalah kebahagiaan dan kemenangan. Dimana pada hari itu, semua manusia merasa gembira dan senang karena telah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh.

Dalam Idul Fitri juga ditandai dengan adanya ”mudik (pulang kampung)” yang notabene hanya ada di Indonesia. Selain itu, hari raya Idul Fitri juga kerap ditandai dengan hampir 90% mereka memakai sesuatu yang baru, mulai dari pakaian baru, sepatu baru, sepeda baru, mobil baru, atau bahkan istri baru (bagi...

Baca selengkapnya ...

Marhaban Ya Ramadhan 1434 H (2013)

Ramadhan“Marhaban ya Ramadhan Marhaban fi syahril mubarok wa syahril maghfiroh. Barakallahu lana walakum daaiman bijami'i khoir. Wal'awfu minkum”

Alhamdulillahirabbil alamin, Shalawat serta salam tercurah ke haribaan jungjungan kita Nabi Besar Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Umat Islam kini kembali menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bulan yang oleh Allah Subhanahu Wata'ala dihimpun di dalamnya rahmah (kasih sayang), maghfirah (ampunan), dan itqun minan naar (terselamatkan dari api neraka). Bulan Ramadan juga disebut dengan "Syahrul Qur'an", bulan diturunkannya al-Qur'an yang merupakan lentera hidayah ketuhanan yang...

Baca selengkapnya ...

Makassar, Liburan Sempurna di Timur Indonesia

Mesjid Terapung MakassarMakassar,- Inilah destinasi liburan yang luar biasa di timur Indonesia. Pantai, pulau, gunung, kota, kuliner dan belanja, semua ada dan penuh pesona di Ibukota Sulawesi Selatan ini. Ayo liburan ke Makassar, Karaeng!

Di kawasan Indonesia Timur, Makassar menjadi kota yang paling besar sekaligus penting, termasuk untuk berwisata. Jika Anda ingin menjelajah jauh di Indonesia, Makassar adalah titik yang sempurna untuk memulai hal tersebut.

Makassar bisa dijangkau dari Jakarta dengan pesawat menuju Bandara Sultan Hasanuddin yang keren atau...

Baca selengkapnya ...

Lampu Jalan Anda Padam (Mati), Telepon Nomor Ini

Armada laston MercuryMakassar,- Jika lampu jalan dekat rumah Anda padam, tak perlu lagi khawatir. Cukup telepon call center UPTD Penerangan Jalan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Nomor telepon dapat dihubungi, 0411449340. Petugas call center membuka layanan selama 24 jam.

"Kalau mau cepat, bilang, saya anggota dewan. Cepat itu dilayani," sebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum, M Ansar menjawab pertanyaan anggota dewan soal keluhan warga karena lampu jalan di dekat rumahnya padam. Petugas dikeluhkan karena telat memperbaikinya.

Baca selengkapnya ...

Imlek Tahun 2564, Makna Simbolik di Balik Perayaan Imlek

Meja persembahan Imlek di Dapur Babah Elite. (Dapur Babah Elite)Imlek adalah perwujudan syukur petani di Tiongkok atas hasil panen.
Tahun baru Imlek atau “Sintjia” sebentar lagi akan tiba. Bagi masyarakat Tiongkok ini adalah hari yang paling ditunggu. Begitu juga dengan komunitas China di Indonesia, untuk yang masih keturunan China asli atau peranakan. Mereka menyambut perayaan tahun baru ini yang sarat makna dan ritual.

Saat tahun baru, warna merah serentak mendominasi dekorasi setiap tempat. Mulai dari lampion, hiasan naga, barongsai, angpau,...

Baca selengkapnya ...

Makna dan Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW

Tanggal 12 Rabiul Awalmaulid-nabi Dalam catatan historis, Maulid dimulai sejak zaman kekhalifahan Fatimiyah di bawah pimpinan keturunan dari Fatimah az-Zahrah, putri Nabi Muhammad SAW. Perayaan ini dilaksanakan atas usulan panglima perang, Shalahuddin al-Ayyubi (1137M-1193 M), kepada khalifah agar mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Tujuannya adalah untuk mengembalikan semangat juang kaum muslimin dalam perjuangan membebaskan Masjid al-Aqsha di Palestina dari cengkraman kaum Salibis. Yang kemudian, menghasilkan efek besar berupa semangat jihad umat Islam menggelora pada saat itu. Secara subtansial, perayaan Maulid Nabi adalah sebagai bentuk upaya untuk mengenal akan...

Baca selengkapnya ...

Memahami Makna Idul Adha

Idul AdhaBulan ini merupakan bulan bersejarah bagi umat Islam. Pasalnya, di bulan ini kaum muslimin dari berbagai belahan dunia melaksanakan rukun Islam yang kelima.

Ibadah haji adalah ritual ibadah yang mengajarkan persamaan di antara sesama. Dengannya, Islam tampak sebagai agama yang tidak mengenal status sosial.

Kaya, miskin, pejabat, rakyat, kulit hitam ataupun kulit putih semua memakai pakaian yang sama. Bersama-sama melakukan aktivitas...

Baca selengkapnya ...

Akhir Pekan di Makassar, dari Kuliner Hingga Pulau Cantik

SamalonaMakassar,- Makassar di Sulawesi Selatan dapat menjadi destinasi akhir pekan Anda kali ini. Di sana terdapat destinasi wisata berupa pulau yang cantik hingga tempat-tempat bersejarah. Tak ketinggalan, kulinernya sangat lezat!

Sulawesi menyimpan banyak wisata menarik untuk traveler. Di Ibukota Sulawesi Selatan, Makassar, Anda dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah, pulau cantik dengan pasir putih, dan juga kulinernya yang terkenal lezat. Berakhir pekan di Makassar sangat menyenangkan.

Dari situs resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dikunjungi detikTravel, Jumat (31/8/2012), terdapat banyak destinasi wisata untuk traveler...

Baca selengkapnya ...

Keutamaan Bulan Suci Ramadhan

Marhaban Ya RamadhanBulan Ramadhan adalah bulan yang selalu dinanti – nanti. bagi orang – orang mukmin, kepergian bulan Ramadhan jauh lebih disesalkan daripada kepulangan seorang tamu mulia yang berlalu pergi. Tak heran bilamana para salaf dahulu berdoa jauh – jauh hari sebelum Ramadhan datang :
"Yaa Allah, pertemukanlah aku dengan Ramadhan, dan pertemukanlah Ramadhan denganku, dan jadikan amal ibadahku pada bulan mulia itu diterima disisi Mu"

Sekilas kita bertanya – tanya, " apa sih keutamaan bulan Ramadhan dibandingkan bulan – bulan yang lain ? " dalam...

Baca selengkapnya ...

Senja di Fort Rotterdam Makassar

Sunset view dari fort rotterdam MakassarMakassar,- Senja menyorot di pesisir pantai membuat Fort Rotterdam yang terletak di tengah Kota Makassar yang menghadap ke laut menjadi tempat santai dan berpose.

Di lokasi saksi bisu sejarah perjuangan Sultan Hasanuddin itu, setiap hari, ratusan hingga ribuan pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegera.

Segudang ilmu dan pengalaman bisa dibawa dari benteng yang berbentuk seperti penyu itu. Selain mengunjungi dua musium, I Lagaligo Sejarah dan I Lagaligo Budaya yang berada di dalam benteng, pengunjung pun bisa melihat tempat...

Baca selengkapnya ...

Pesona Spermonde, Surga Bagi Penyelam

Eksotisme Pulau Kapoposang, Segitiga Emas Terumbu Karang
spermonde pulau kapoposangBila Anda pelancong, tak lengkap rasanya kalau tidak ke Pulau Kapoposang. Pulau yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat, ini merupakan surge bagi diver (penyelam).
 
Untuk memperkenalkan deretan kawasan Spermonde atau gugusan pulau-pulau kecil di sepanjang garis pantai perairan Makassar yang eksotis dengan pemandangan bawah lautnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel bekerja sama dengan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Sulsel menggelar Press Tour & Marine Excursion di Kepulauan Spermonde, Jumat-Minggu, 18-20 Mei.

Baca selengkapnya ...

Lezatnya Otak-otak Makassar

Makassar,- Pergi ke Makassar jangan lupa mencoba makanan otak-otak merk Ibu Elly. Otak-otak yang dibungkus daun pisang ukurannya lebih besar dibanding otak-otak yang ada di Jakarta. Bisa dibeli di tokonya di Jl Kijang Makassar, Sulawesi Selatan. Bungkusan otak-otaknya selalu dibungkus daun warna hijau muda yang masih segar dan harga Rp 2.800 per buah.

Untuk yang tinggal di Jakarta sudah ada cabang di Pantai Indah Kapuk dan Jalan Fatmawati yang dikelola anaknya. Setiap hari otak-otak dengan rasa ikan tengiri ini memproduksi 10.000 bungkus otak-otak. Sebagian besar untuk oleh-oleh wisatawan yang habis melancong...

Baca selengkapnya ...

Empat Berkuah dari Makassar

Sop Saudara | Foto Ayu OmbongJakarta, Jika berkunjung ke Makassar, bersiaplah memanjakan lidah dengan sejumlah kenikmatan kuliner. Hidangan laut tentu saja menjadi pilihan pertama. Tapi bukan Makassar bila tanpa makanan khas kota ini: hidangan olahan daging berkuah, sarat rempah khas Makassar.

Sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia timur, menu makanan Makassar merupakan hasil perpaduan budaya sejumlah daerah. Budaya Cina dan Arab sangat kental mempengaruhi rasa dan menu makanan khas wilayah ini. Berikut ini beberapa menu khas Kota Daeng.

Baca selengkapnya ...
 
Pengunjung Online
Ada 37 tamu online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Content View Hits : 2614834
 
Pengunjung Online
Ada 37 tamu online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana bila taksi motor (sitor) ada di jalan-jalan utama Kota Makassar?