profil kepala daerah

pesona wisata bahari

video streaming kota

 
 
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MAKASSAR
Rabu, 29 Juni 2011 00:00


WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,



Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Makassar dan untuk menjabarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, maka perlu ditetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43  Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten  Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
  11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor  3  Tahun  2009).

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MAKASSAR.


BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:
(1) Kota adalah Kota Makassar.
(2) Walikota adalah Walikota Makassar.
(3) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
(4) Dinas Pendapatan Kota adalah Dinas Pendapatan Kota Makassar.
(5) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Makassar.
(6) Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendapatan Kota Makassar.
(7) Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendapatan Kota Makassar.
(8) Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendapatan Kota Makassar.
(9) Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pendapatan Kota Makassar.
(10) Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD pada Dinas Pendapatan Kota Makassar.

 

BAB II
URAIAN TUGAS

Pasal 2
Sekretariat

(1) Sekretariat Dinas dipimpin sekretaris dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(2) Sekretariat mempunyai tugas meberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Kota Makassar.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan kesekretariatan;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
c. pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
f. pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Pendapatan;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai bidang;
c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
d. melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
e. melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;
f. menghimpun dan mengsosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
g. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
i. melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar;
j. melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja masing-masing;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 4
Subbagian Keuangan

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
b. mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas;
d. menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
f. menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbagian Perlengkapan;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5
Subbagian Perlengkapan

(1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan dan pemanfaatan barang.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja Dinas Pendapatan;
b. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas;
c. membuat usulan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Sekretariat dan Bidang-bidang;
d. membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);
e. membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
f. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
g. menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada Dinas Pendapatan;
h. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6
Bidang I
Pajak Hotel dan Hiburan

(1) Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
b. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan;
c. melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
e. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 7
Seksi Administrasi Umum dan Pendataan
Pajak Hotel dan Pajak Hiburan

(1) Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Bidang I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendaftaran dan pendataan wajib Pajak Hotel dan Hiburan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Bidang I menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Bidang I;
b. registrasi pendaftaran dan pendataan yang telah diisi oleh wajib pajak;
c. memberikan Nomor Kohir dan penerbitan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
d. membuat kartu data wajib pajak lama dan baru;
e. membuat database subyek dan obyek pajak yang telah diregistrasi;
f. koordinasi dengan seksi penetapan dan keberatan sebagai bahan penerbitan surat ketetapan dan penetapan bagi wajib pajak yang bermohon;
g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8
Seksi Penetapan dan Keberatan
Pajak Hotel dan Pajak Hiburan

(1) Seksi Penetapan dan Keberatan Bidang I mempunyai tugas melaksanakan penetapan pajak, dan pelayanan keberatan kepada wajib Pajak Hotel dan Hiburan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penetapan dan Keberatan Bidang I menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Penetapan dan Keberatan Bidang I;
b. melakukan analisis kajian terhadap data potensi objek pajak dan wajib pajak yang menunggak;
c. membuat nota perhitungan penetapan pajak;
d. membuat usul ketetapan pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan;
e. melayani surat keberatan dan permohonan atas besarnya penetapan;
f. menyampaikan hasil pelayanan keberatan kepada wajib pajak;
g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9
Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan
Pajak Hotel dan Pajak Hiburan

(1) Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Bidang I mempunyai tugas melaksanakan penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan penerimaan Pajak Hotel dan Hiburan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penagihan Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Bidang I menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Penagihan Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Bidang I;
b. membukukan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan setiap harinya;
c. membuat laporan harian, bulanan, triwulan dan tahunan mengenai realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Hiburan;
d. melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10
Bidang II
Pajak Restoran dan Parkir

(1) Bidang II Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
b. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir;
c. melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
e. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 11
Seksi Administrasi Umum dan Pendataan
Pajak Restoran dan Parkir

(1) Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Bidang II mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendaftaran dan pendataan wajib pajak restoran dan parkir.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Bidang II menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Bidang II;
b. registrasi pendaftaran dan pendataan yang telah diisi oleh wajib pajak;
c. memberikan Nomor Kohir dan penerbitan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
d. membuat kartu data wajib pajak lama dan baru;
e. membuat database subyek dan obyek pajak yang telah diregistrasi;
f. koordinasi dengan seksi penetapan dan keberatan sebagai bahan penerbitan surat ketetapan dan penetapan bagi wajib pajak yang bermohon;
g. melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12
Seksi Penetapan dan Keberatan
Pajak Restoran dan Parkir

(1) Seksi Penetapan dan Keberatan Bidang II mempunyai tugas melaksanakan penetapan pajak, dan pelayanan keberatan kepada wajib Pajak Restoran dan Parkir.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penetapan dan Keberatan Bidang II menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Penetapan dan Keberatan Bidang II;
b. melakukan analisis kajian terhadap data potensi objek pajak dan wajib pajak yang menunggak;
c. membuat nota perhitungan penetapan pajak;
d. membuat usul ketetapan pajak kepada kepala Dinas Pendapatan untuk di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan;
e. melayani surat keberatan dan permohonan atas besarnya penetapan;
f. menyampaikan hasil pelayanan keberatan kepada wajib pajak;
g. melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13
Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan
Pajak Restoran dan Parkir

(1) Seksi Penagihan dan Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Bidang II mempunyai tugas melaksanakan penagihan, Pembukuan, verifikasi dan pelaporan penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Parkir.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penagihan Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Bidang II menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Penagihan Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Bidang II;
b. membukukan penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Parkir setiap harinya;
c. membuat laporan harian, bulanan, triwulan dan tahunan mengenai realisasi penerimaan Pajak Restoran dan Parkir;
d. melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14
Bidang III
Pajak Reklame dan Retribusi Daerah

(1) Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
b. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah;
c. melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
e. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 15
Seksi Administrasi Umum dan Pendataan
Pajak Reklame dan Retribusi Daerah

(1) Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Bidang III mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendaftaran dan pendataan wajib Pajak Reklame dan Retribusi Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Bidang III menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Bidang III;
b. registrasi pendaftaran dan pendataan yang telah diisi oleh wajib pajak;
c. memberikan Nomor Kohir dan Penerbitan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
d. membuat kartu data wajib pajak lama dan baru;
e. membuat database subyek dan obyek pajak yang telah diregistrasi;
f. koordinasi dengan seksi penetapan dan keberatan sebagai bahan penerbitan surat ketetapan dan penetapan bagi wajib pajak yang bermohon;
g. melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16
Seksi Penetapan dan Keberatan
Pajak Reklame dan Retribusi Daerah

(1) Seksi Penetapan dan Keberatan Bidang III mempunyai tugas melaksanakan penetapan pajak, dan pelayanan keberatan kepada wajib pajak Reklame dan Retribusi Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penetapan dan Keberatan Bidang III menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Penetapan dan Keberatan Bidang III;
b. melakukan analisis kajian terhadap data potensi objek pajak dan wajib pajak yang menunggak;
c. membuat nota perhitungan penetapan pajak;
d. membuat usul ketetapan pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan;
e. melayani surat keberatan dan permohonan atas besarnya penetapan;
f. menyampaikan hasil pelayanan keberatan kepada wajib pajak;
g. melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17
Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan
Pajak Reklame dan Retribusi Daerah

(1) Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Bidang III mempunyai tugas melaksanakan penagihan dan pembukuan penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Bidang III menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Bidang III;
b. membukukan penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah setiap harinya;
c. membuat laporan harian, bulanan, triwulan dan tahunan mengenai realisasi penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah;
d. melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18
Bidang IV
Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan
Bagi Hasil

(1) Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok mengendalikan, merencanakan, merumuskan serta melakukan pengembangan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta audit pajak dan retribusi;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
b. koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi;
c. mengkoordinasikan dan mengendalikan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak dan retribusi;
d. koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya;
e. Pengendalian, pelaporan dan verifikasi;
f. melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
h. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 19
Seksi Administrasi Umum
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil

(1) Seksi Administrasi Umum Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Administrasi Umum Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Administrasi Umum Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil;
b. koordinasi dengan unit instansi dan kerja lainnya yang berkaitan dengan instansi pengelolaan bagi hasil pajak dan bukan pajak serta pendapatan lainnya;
c. membukukan realisasi penerimaan bagi hasil dan pendapatan lainnya;
d. menyusun dan membuat laporan secara berkala;
e. melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20
Seksi Pengendalian, Intensifikasi/Ekstensifikasi dan Hukum
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil

(1) Seksi Pengendalian, Intensifikasi/Ekstensifikasi dan Hukum Bidang IV mempunyai tugas melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian, Intensifikasi/Ekstensifikasi dan Hukum Bidang IV menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pengendalian, Intensifikasi/Ekstensifikasi dan Hukum Bidang IV;
b. menyiapkan bahan penyusunan pengembangan pendapatan pajak daerah;
c. mengumpulkan data potensi pendapatan dan bagi hasil pajak lainnya;
d. menyusun program intensifikasi dan ekstensifikasi dan mengkoordinasikan dengan instansi dan unit kerja terkait pengelola pendapatan;
e. menyusun rencana teknis pengawasan dan pengendalian operasional;
f. melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21
Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil

(1) Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Bidang IV mempunyai tugas melaksanakan penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan serta evaluasi pelaksanaan peraturan daerah terhadap wajib pajak.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penagihan Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Bidang IV menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Penagihan Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Bidang IV;
b. menatausahakan/membukukan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pajak secara berkala;
c. melakukan verifikasi terhadap penerimaan dari seluruh objek pajak daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pajak;
d. melakukan pengawasan, pengendalian wajib pajak daerah;
e. melakukan rekonsiliasi tentang penerimaan pajak, retribusi daerah dan bagi hasil PBB, BPHTB dan dana bagi hasil pribadi dalam negeri dengan instansi terkait secara berkala;
f. membuat laporan realisasi penerimaan baik yang dikelola Dinas pendapatan maupun unit kerja lainnya termasuk PBB, BPHTB dan dana bagi hasil pribadi dalam negeri dengan instansi terkait secara berkala;
g. melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.


BAB III
TATA KERJA
Pasal 22

(1) Bagian Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Subbagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang atau Kepala Bagian Kesekretariatan.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut

Pasal 24

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Kesekretariatan atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala peraturan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

 

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Juli 2009

WALIKOTA MAKASSAR,


H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

 

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 40 TAHUN 2009

 
 
 

(12/25/13) Danny-Ical dilantik 8 Mei

Makassar,– Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2014-2019 Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny)-Syamsu Rizal (Ical) dipastikan dilantik dan diambil sumpahnya 8 Mei 2014. Pemkot Makassar telah ...
Read more...

(12/09/13) Ini 28 Calon Pemain PSM Makassar di ISL 2014

Makassar,- PSM Makassar tampaknya akan menjadi klub pertama yang paling siap untuk mengarungi Indonesia Super League (ISL) musim depan. Sebanyak 28 pemain telah resmi mengisi skuat tim Juku Eja di ISL...
Read more...

(11/22/13) Pengumuman Lelang Sederhana Material Lampu Jalan UPTD PJU (APBD Perubahan)

Pokja UPL / Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 akan melaksanakan Pelelangan Sederhana secara Elektronik (E-Procurement) untuk paket pekerjaan seba...
Read more...

(11/11/13) Kantor Baru DKP3 Diusulkan Rp3 Miliar

Makassar,- Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Makassar tidak lagi menumpang untuk melaksanakan program-program kegiatannya. Anggaran pembangunan kantornya akan dimasukkan ...
Read more...

(11/11/13) UMK Makassar Ditetapkan Hari ini

Makassar,- Upah Minimum Kota (UMK) Makassar 2014 ditetapkan besok (Hari ini) dalam rapat pleno di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Makassar. "Rapat tripartite ini akan digelar bersama dengan dewan...
Read more...

(10/31/13) Bank Sampah Kian Diminati Warga

Makassar,- Keberadaan Bank Sampah yang diprogramkan Makassar Green and Clean kian mendapat tempat di hati masyarakat. Mereka bahkan memanfaatkan program ini untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hal terse...
Read more...

(10/14/13) 10 Ribu Hewan Kurban Disiapkan di Makassar

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla bersama Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD memberikan hewan kurban di pelataran parkir masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Rabu (17/11). TEMPO/Kink Kusuma Rein M...
Read more...

(09/17/13) Sepuluh Calon Wali Kota Makassar Ikrar Pilkada Damai

Makassar,- Sebanyak 10 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar menandatangani ikrar Pilwali Damai di DPRD Kota Makassar, Minggu (1/9/2013). Ikrar ini ditandatangani di hadapan komisioner...
Read more...

(09/17/13) 2.780 Polisi Amankan Pilwali Makassar

Makassar,- Sebanyak 2.780 polisi akan mengamankan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Makassar hingga 20 September mendatang. Polisi ini akan mengantisipasi gejolak dampak dari Pilwali tersebut. Dari jum...
Read more...

(09/17/13) Pemkot Makassar Naikkan UMK Hingga 20 Persen

Makassar,-Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan menaikkan Upah Minimun Kota (UMK) untuk buruh di Kota Makassar, sekitar 10 hingga 20 persen, atau dari Rp 1,5 juta, naik hingga Rp 1.650.000 atau Rp 1,...
Read more...
 
 

Bank Sampah Kian Diminati Warga

Bank SampahMakassar,- Keberadaan Bank Sampah yang diprogramkan Makassar Green and Clean kian mendapat tempat di hati masyarakat. Mereka bahkan memanfaatkan program ini untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Hal tersebut terlihat di Kelurahan Ballaparang RW 04, Minggu siang, 27 Oktober. Puluhan ibu rumah tangga (IRT) mengumpulkan sejumlah sampah anorganik yang diambil dari rumah mereka masing-masing.

Sampah yang didominasi botol minuman dan gelas bekas itu tertampung di sekitar posko Bank Sampah UKM Pelita Harapan di Jl.Pelita Raya IV. Salah seorang IRT, Ramlah, mengatakan,...

Baca selengkapnya ...

Sepuluh Calon Wali Kota Makassar Ikrar Pilkada Damai

Ikrar Pilkada DamaiMakassar,- Sebanyak 10 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar menandatangani ikrar Pilwali Damai di DPRD Kota Makassar, Minggu (1/9/2013). Ikrar ini ditandatangani di hadapan komisioner KPU, anggota Panwaslu, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Kapolrestabes Makassar Kombes Wisnu Sandjaja, Dandim 1408 BS Letkol Inf Firyawan, dan Ketua DPRD Makassar Farouk M Betta.

Ini merupakan ikrar kedua yang ditantangani. Ikrar dipasangi bingkai dan tertera...

Baca selengkapnya ...

Memahami Kembali Makna Idul Fitri

Memahami Kembali Makna Idul FitriKetika mendengar kata Idul Fitri, tentu dalam benak setiap orang yang ada adalah kebahagiaan dan kemenangan. Dimana pada hari itu, semua manusia merasa gembira dan senang karena telah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh.

Dalam Idul Fitri juga ditandai dengan adanya ”mudik (pulang kampung)” yang notabene hanya ada di Indonesia. Selain itu, hari raya Idul Fitri juga kerap ditandai dengan hampir 90% mereka memakai sesuatu yang baru, mulai dari pakaian baru, sepatu baru, sepeda baru, mobil baru, atau bahkan istri baru (bagi...

Baca selengkapnya ...

Marhaban Ya Ramadhan 1434 H (2013)

Ramadhan“Marhaban ya Ramadhan Marhaban fi syahril mubarok wa syahril maghfiroh. Barakallahu lana walakum daaiman bijami'i khoir. Wal'awfu minkum”

Alhamdulillahirabbil alamin, Shalawat serta salam tercurah ke haribaan jungjungan kita Nabi Besar Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Umat Islam kini kembali menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bulan yang oleh Allah Subhanahu Wata'ala dihimpun di dalamnya rahmah (kasih sayang), maghfirah (ampunan), dan itqun minan naar (terselamatkan dari api neraka). Bulan Ramadan juga disebut dengan "Syahrul Qur'an", bulan diturunkannya al-Qur'an yang merupakan lentera hidayah ketuhanan yang...

Baca selengkapnya ...

Makassar, Liburan Sempurna di Timur Indonesia

Mesjid Terapung MakassarMakassar,- Inilah destinasi liburan yang luar biasa di timur Indonesia. Pantai, pulau, gunung, kota, kuliner dan belanja, semua ada dan penuh pesona di Ibukota Sulawesi Selatan ini. Ayo liburan ke Makassar, Karaeng!

Di kawasan Indonesia Timur, Makassar menjadi kota yang paling besar sekaligus penting, termasuk untuk berwisata. Jika Anda ingin menjelajah jauh di Indonesia, Makassar adalah titik yang sempurna untuk memulai hal tersebut.

Makassar bisa dijangkau dari Jakarta dengan pesawat menuju Bandara Sultan Hasanuddin yang keren atau...

Baca selengkapnya ...

Lampu Jalan Anda Padam (Mati), Telepon Nomor Ini

Armada laston MercuryMakassar,- Jika lampu jalan dekat rumah Anda padam, tak perlu lagi khawatir. Cukup telepon call center UPTD Penerangan Jalan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Nomor telepon dapat dihubungi, 0411449340. Petugas call center membuka layanan selama 24 jam.

"Kalau mau cepat, bilang, saya anggota dewan. Cepat itu dilayani," sebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum, M Ansar menjawab pertanyaan anggota dewan soal keluhan warga karena lampu jalan di dekat rumahnya padam. Petugas dikeluhkan karena telat memperbaikinya.

Baca selengkapnya ...

Imlek Tahun 2564, Makna Simbolik di Balik Perayaan Imlek

Meja persembahan Imlek di Dapur Babah Elite. (Dapur Babah Elite)Imlek adalah perwujudan syukur petani di Tiongkok atas hasil panen.
Tahun baru Imlek atau “Sintjia” sebentar lagi akan tiba. Bagi masyarakat Tiongkok ini adalah hari yang paling ditunggu. Begitu juga dengan komunitas China di Indonesia, untuk yang masih keturunan China asli atau peranakan. Mereka menyambut perayaan tahun baru ini yang sarat makna dan ritual.

Saat tahun baru, warna merah serentak mendominasi dekorasi setiap tempat. Mulai dari lampion, hiasan naga, barongsai, angpau,...

Baca selengkapnya ...

Makna dan Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW

Tanggal 12 Rabiul Awalmaulid-nabi Dalam catatan historis, Maulid dimulai sejak zaman kekhalifahan Fatimiyah di bawah pimpinan keturunan dari Fatimah az-Zahrah, putri Nabi Muhammad SAW. Perayaan ini dilaksanakan atas usulan panglima perang, Shalahuddin al-Ayyubi (1137M-1193 M), kepada khalifah agar mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Tujuannya adalah untuk mengembalikan semangat juang kaum muslimin dalam perjuangan membebaskan Masjid al-Aqsha di Palestina dari cengkraman kaum Salibis. Yang kemudian, menghasilkan efek besar berupa semangat jihad umat Islam menggelora pada saat itu. Secara subtansial, perayaan Maulid Nabi adalah sebagai bentuk upaya untuk mengenal akan...

Baca selengkapnya ...

Memahami Makna Idul Adha

Idul AdhaBulan ini merupakan bulan bersejarah bagi umat Islam. Pasalnya, di bulan ini kaum muslimin dari berbagai belahan dunia melaksanakan rukun Islam yang kelima.

Ibadah haji adalah ritual ibadah yang mengajarkan persamaan di antara sesama. Dengannya, Islam tampak sebagai agama yang tidak mengenal status sosial.

Kaya, miskin, pejabat, rakyat, kulit hitam ataupun kulit putih semua memakai pakaian yang sama. Bersama-sama melakukan aktivitas...

Baca selengkapnya ...

Akhir Pekan di Makassar, dari Kuliner Hingga Pulau Cantik

SamalonaMakassar,- Makassar di Sulawesi Selatan dapat menjadi destinasi akhir pekan Anda kali ini. Di sana terdapat destinasi wisata berupa pulau yang cantik hingga tempat-tempat bersejarah. Tak ketinggalan, kulinernya sangat lezat!

Sulawesi menyimpan banyak wisata menarik untuk traveler. Di Ibukota Sulawesi Selatan, Makassar, Anda dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah, pulau cantik dengan pasir putih, dan juga kulinernya yang terkenal lezat. Berakhir pekan di Makassar sangat menyenangkan.

Dari situs resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dikunjungi detikTravel, Jumat (31/8/2012), terdapat banyak destinasi wisata untuk traveler...

Baca selengkapnya ...

Keutamaan Bulan Suci Ramadhan

Marhaban Ya RamadhanBulan Ramadhan adalah bulan yang selalu dinanti – nanti. bagi orang – orang mukmin, kepergian bulan Ramadhan jauh lebih disesalkan daripada kepulangan seorang tamu mulia yang berlalu pergi. Tak heran bilamana para salaf dahulu berdoa jauh – jauh hari sebelum Ramadhan datang :
"Yaa Allah, pertemukanlah aku dengan Ramadhan, dan pertemukanlah Ramadhan denganku, dan jadikan amal ibadahku pada bulan mulia itu diterima disisi Mu"

Sekilas kita bertanya – tanya, " apa sih keutamaan bulan Ramadhan dibandingkan bulan – bulan yang lain ? " dalam...

Baca selengkapnya ...

Senja di Fort Rotterdam Makassar

Sunset view dari fort rotterdam MakassarMakassar,- Senja menyorot di pesisir pantai membuat Fort Rotterdam yang terletak di tengah Kota Makassar yang menghadap ke laut menjadi tempat santai dan berpose.

Di lokasi saksi bisu sejarah perjuangan Sultan Hasanuddin itu, setiap hari, ratusan hingga ribuan pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegera.

Segudang ilmu dan pengalaman bisa dibawa dari benteng yang berbentuk seperti penyu itu. Selain mengunjungi dua musium, I Lagaligo Sejarah dan I Lagaligo Budaya yang berada di dalam benteng, pengunjung pun bisa melihat tempat...

Baca selengkapnya ...

Pesona Spermonde, Surga Bagi Penyelam

Eksotisme Pulau Kapoposang, Segitiga Emas Terumbu Karang
spermonde pulau kapoposangBila Anda pelancong, tak lengkap rasanya kalau tidak ke Pulau Kapoposang. Pulau yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat, ini merupakan surge bagi diver (penyelam).
 
Untuk memperkenalkan deretan kawasan Spermonde atau gugusan pulau-pulau kecil di sepanjang garis pantai perairan Makassar yang eksotis dengan pemandangan bawah lautnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel bekerja sama dengan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Sulsel menggelar Press Tour & Marine Excursion di Kepulauan Spermonde, Jumat-Minggu, 18-20 Mei.

Baca selengkapnya ...

Lezatnya Otak-otak Makassar

Makassar,- Pergi ke Makassar jangan lupa mencoba makanan otak-otak merk Ibu Elly. Otak-otak yang dibungkus daun pisang ukurannya lebih besar dibanding otak-otak yang ada di Jakarta. Bisa dibeli di tokonya di Jl Kijang Makassar, Sulawesi Selatan. Bungkusan otak-otaknya selalu dibungkus daun warna hijau muda yang masih segar dan harga Rp 2.800 per buah.

Untuk yang tinggal di Jakarta sudah ada cabang di Pantai Indah Kapuk dan Jalan Fatmawati yang dikelola anaknya. Setiap hari otak-otak dengan rasa ikan tengiri ini memproduksi 10.000 bungkus otak-otak. Sebagian besar untuk oleh-oleh wisatawan yang habis melancong...

Baca selengkapnya ...

Empat Berkuah dari Makassar

Sop Saudara | Foto Ayu OmbongJakarta, Jika berkunjung ke Makassar, bersiaplah memanjakan lidah dengan sejumlah kenikmatan kuliner. Hidangan laut tentu saja menjadi pilihan pertama. Tapi bukan Makassar bila tanpa makanan khas kota ini: hidangan olahan daging berkuah, sarat rempah khas Makassar.

Sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia timur, menu makanan Makassar merupakan hasil perpaduan budaya sejumlah daerah. Budaya Cina dan Arab sangat kental mempengaruhi rasa dan menu makanan khas wilayah ini. Berikut ini beberapa menu khas Kota Daeng.

Baca selengkapnya ...
 
Pengunjung Online
Ada 15 tamu online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Content View Hits : 2604736
 
Pengunjung Online
Ada 15 tamu online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana bila taksi motor (sitor) ada di jalan-jalan utama Kota Makassar?