profil kepala daerah

pesona wisata bahari

video streaming kota

 
 
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR
Rabu, 29 Juni 2011 00:00


WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,


Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Makassar dan untuk menjabarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, maka perlu ditetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43  Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten  Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
  11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor  3  Tahun  2009).

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR.


BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1


Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :
(1) Kota adalah Kota Makassar.
(2) Walikota adalah Walikota Makassar.
(3) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
(4) Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
(5) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
(6) Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
(7) Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
(8) Seksi adalah Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
(9) Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
(10) Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

 

BAB II
URAIAN TUGAS

Pasal 2
Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. pengelolaan kesekretariatan;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
c. pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
f. pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai bidang;
c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
d. melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
e. melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;
f. menghimpun dan mensosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
g. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
i. melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar;
j. melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja masing-masing;k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 4
Subbagian Keuangan

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
b. mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing satuan kerja sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda;
d. menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
f. menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbagian Perlengkapan;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5
Subbagian Perlengkapan

(1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Perlengkapan;
b. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
c. meminta usulan rencana Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dari semua bidang dalam Lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
d. membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);
e. membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
f. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
g. menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
h. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6
Bidang Bangunan Gedung Pemerintah,
Sarana Umum dan Perumahan

(1) Bidang Bangunan Gedung Pemerintahan, Sarana Umum dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis di bidang pembangunan, pemeliharaan serta pengawasan & penelitian pengelolaan perumahan, pembinaan terhadap pengusaha, pengembang perumahan, dan pengawasan dan penertiban penghunian rumah dinas, serta pembangunan, gedung, rumah dinas, prasarana umum milik pemerintah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bangunan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan, dan pemeliharaan serta rehabilitasi atas gedung, bangunan, rumah dinas, dan prasarana umum milik pemerintah;
b. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian inventarisasi terhadap rumah dinas/rumah Pemerintah Daerah;
c. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis tentang pembinaan/ pengawasan/penertiban penghunian rumah dinas;
d. penyiapan bahan penelitian dan pengawasan terhadap pembangunan gedung pemerintah, sarana umum dan perumahan;
e. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan, bantuan teknis, perencanaan bangunan gedung negara dan rumah dinas serta prasarana/bangunan umum lain dan lingkungannya;
f. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pelaksanaan pembangunan, pemberian bantuan teknis dan revitalisasi pembangunan gedung bersejarah dan rumah dinas serta prasarana/bangunan umum lainnya serta lingkungannya;
g. penyelenggaraan pengadaan rumah susun pada tanah negara yang dibiayai dari subsidi silang dari lokasi yang diperuntukkan bagi bangunan komersil;
h. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 7
Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah,
Sarana Umum dan Perumahan

(1) Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan Gedung Pemerintah, Sarana Umum (infrastruktur) Kota dan pembinaan terhadap pengembangan perumahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Pembangunan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Pembinaan Pengembangan Perumahan;
b. melaksanakan Pembangunan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan yang tidak ditangani oleh SKPD lain;
c. melaksanakan penyelenggaraan pengadaan rumah susun pada tanah negara yang dibiayai dari subsidi silang dari lokasi yang diperuntukkan bagi bangunan komersial;
d. melakukan inventarisasi terhadap rumah-rumah dinas/rumah penguasaan milik pemerintah;
e. menyusun anggaran dan membuat gambar design bangunan gedung baru milik pemerintah;
f. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana (Fasum dan Fasos) yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota;
g. menyusun, menghimpun dan memelihara dokumen yang berhubungan dengan Surat Izin Penghunian (SIP), Surat Izin Usaha Pembangunan Perumahan;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8
Seksi Pemeliharaan Gedung Pemerintah,
Sarana Umum dan Perumahan

(1) Seksi Pemeliharaan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan rencana kerja pemeliharaan/rehabilitasi pemeliharaan gedung milik pemerintah, sarana umum dan perumahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pemeliharaan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan;
b. menyusun rencana pelaksanaan pemeliharaan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan yang tidak ditangani oleh SKPD lain;
c. menyusun anggaran dan membuat gambar desain bangunan gedung/ rumah dinas yang diprogramkan untuk pemeliharaan (rehabilitasi);
d. melaksanakan pendataan terhadap program pemeliharaan (rehabilitasi) bangunan gedung milik pemerintah;
e. melaksanakan administrasi/teknis pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung pemerintah, sarana umum dan perumahan lainnya;
f. melaksanakan pendataan terhadap program pemeliharaan (rehabilitasi) rumah-rumah dinas pemerintah;
g. melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran, penyimpanan data serta pemeliharaan data;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9
Seksi Penelitian dan Pengawasan Bangunan Gedung Pemerintah,
Sarana Umum dan Perumahan

(1) Seksi Penelitian dan Pengawasan Bangunan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengawasan terhadap Pembangunan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penelitian dan Pengawasan Bangunan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan menyelenggarakan fungsi :
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penelitian & Pengawasan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Penelitian & Pengawasan Bangunan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan;
b. melaksanakan pengukuran dan penataan dalam rangka pemutakhiran data Bangunan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan serta penyimpanan data;
c. menyusun laporan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Seksi Penelitian & Pengawasan Bangunan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan;
d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap fungsi Bangunan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan;
e. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan penyusunan laporan penyajian data dan informasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan;
f. mengevaluasi program di bidang ke-PU-an dalam hal pembangunan dan pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah, Sarana Umum dan Perumahan;
g. melakukan konsultasi/koordinasi dengan unit kerja terkait;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10
Bidang Sarana Dan Prasarana Lingkungan

(1) Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan serta rencana tahunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. menyusun rencana pembangunan Sarana dan Prasarana lingkungan perumahan dan pemukiman;
c. melakukan survey, pengukuran, desain, penggambaran dan site plan terhadap kawasan yang diprogramkan untuk meningkatkan perumahan dan pemukiman dan penyehatan lingkungan;
d. melaksanakan evaluasi pengawasan dan penyusunan laporan penyajian data dan informasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan/ pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan;
e. melaksanakan pendataan dan mengumpulkan data/informasi yang berhubungan dengan sarana dan prasarana dalam rangka penyusunan program dinas;
f. melaksanakan pemutakhiran serta pengelolaan data sarana dan prasarana lingkungan;
g. melaksanakan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana selanjutnya;
h. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, jalan setapak, saluran air limbah, saluran sekunder dan tertier pada kawasan kumuh dan pemukiman;
i. melaksanakan pembangunan sanitasi atau jamban keluarga untuk masyarakat berpenghasilan rendah (masyarakat marginal);
j. menyiapkan sarana dan prasarana persampahan dan pembuatan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di kawasan kumuh;
k. mengadakan/menyelenggarakan perbaikan lingkungan pemukiman melalui usaha perbaikan lingkungan permukiman baik melalui usaha perbaikan kampung, upaya peremajaan kawasan kumuh perkotaan, penataan lahan terarah ataupun relokasi;
l. mempersiapkan dan menyusun laporan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan;
m. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 11
Seksi Prasarana Lingkungan

(1) Seksi Prasarana Lingkungan mempunyai tugas menyusun rencana, mengumpulkan dan mengolah dan menganalisa data serta menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana Lingkungan Perumahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Prasarana Lingkungan;
b. menyusun rencana pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan perumahan dan permukiman;
c. melakukan survey, pengukuran, desain, penggambaran dan site plan terhadap kawasan yang diprogramkan untuk peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.
d. melaksanakan evaluasi pengawasan dan menyusun laporan penyajian data dan informasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan/ pemeliharaan prasarana lingkungan;
e. melaksanakan pendataan dan mengumpulkan data/informasi yang berhubungan dengan prasarana dalam rangka penyusunan program dinas;
f. melaksanakan pemutakhiran serta pengelolaan data prasarana lingkungan dalam rangka menunjang ketersediaan data dan informasi prasarana lingkungan serta untuk menyusun rencana program selanjutnya;
g. melaksanakan pembuatan dan pemeliharaan, perbaikan prasarana jalan lingkungan dan saluran drainase lingkungan pada perumahan dan permukiman, serta termasuk didalamnya adalah penanganan kawasan kumuh (squater dan slum);
h. melaksanakan pengawasan teknis terhadap pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan perumahan dan pemukiman;
i. mengadakan/menyelenggarakan perbaikan lingkungan pemukiman melalui usaha perbaikan lingkungan permukiman baik melalui usaha perbaikan kampung,upaya peremajaan kawasan kumuh perkotaan, penataan lahan terarah ataupun relokasi;
j. mempersiapkan dan menyusun laporan kegiatan seksi prasarana lingkungan;k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal 12
Seksi Sanitasi

(1) Seksi Sanitasi mempunyai tugas menyusun rencana, mengumpulkan dan menganalisa data teknis serta menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana Sanitasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sanitasi menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Sanitasi;
b. menyusun rencana pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sanitasi;
c. melakukan survey, pengukuran, desain, penggambaran dan site plan terhadap lokasi yang diprogramkan untuk penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman melalaui penyediaan prasarana sanitasi;
d. melaksanakan evaluasi pengawasan dan menyusun laporan penyajian data dan informasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan/ pemeliharaan prasarana sanitasi;
e. melaksanakan pendataan dan mengumpulkan data/informasi yang berhubungan dengan prasarana sanitasi dalam rangka penyusunan program dinas;
f. melaksanakan pemutakhiran serta pengelolaan data prasarana sanitasi dalam rangka menunjang ketersediaan data dan informasi untuk penyusunan rencana program selanjutnya;
g. melaksanakan pembangunan baru dan perbaikan/pemeliharaan prasarana sanitasi yang meliputi penyediaan jamban keluarga bagi masyarakat yang tidak mampu, septic tank komunal, MCK, sistem saluran air limbah rumah tangga dan industri rumah tangga pada kawasan perumahan dan permukiman, prasarana persampahan (TPS/TPA), serta prasarana Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT);
h. melaksanakan pengawasan teknis terhadap pembangunan dan pemeliharaan prasarana sanitasi;
i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung kegiatan-kegiatan penyehatan lingkungan;
j. mempersiapkan dan menyusun laporan kegiatan Seksi Sanitasi;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal 13
Seksi Air Bersih

(1) Seksi Air Bersih mempunyai tugas menyusun rencana, mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data teknis serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih pada lingkungan perumahan dan pemukiman.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Air Bersih menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Air Bersih;
b. menyusun rencana pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih;
c. melakukan pengumpulan, pemuktahiran serta penyimpanan data sarana dan prasarana air bersih;
d. melaksanakan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana selanjutnya;
e. menyusun rencana pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana air bersih dengan koordinasi instansi terkait;
f. melaksanakan pembangunan baru dan pemeliharaan serta peningkatan penyediaan sarana air bersih pada kawasan pemukiman dan perumahan kumuh/ rawan air bersih melalui program jaringan perpipaan, instalasi pengelolaan air bersih, hidra umum, dan pengelolaan sumber air bersih lainnya.
g. menyiapkan sarana fire hidra pada lingkungan perumahan dan permukiman;
h. pengadaan air bersih pada rumah-rumah dinas dan bangunan perkotaan pemerintah kota;
i. melakukan pengkajian dan pemanfaatan air bersih dengan koordinasi instansi terkait;
j. melakukan pengawasan, pengaturan/pemanfaatan dan pelayanan air bersih pada lingkungan perumahan dan permukiman kawasan kumuh/rawan air bersih;
k. memberikan izin pembangunan, penataan dan pengendalian sumber daya air;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal 14
Bidang Jalan Dan Jembatan

(1) Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan survey perhitungan rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan termasuk trotoar.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis perencanaan umum dan program anggaran pembangunan, melaksanakan study kelayakan dan penelitian, inventarisasi dan pemetaan, perencanaan teknis pemeliharaan dan pemetaan jalan dan jembatan;
c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelaksanaan pembinaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
d. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis studi kelayakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
e. pengelolaan dan pengkoordiniran alat berat dan bengkel;
f. pengelolaan administrasi urusan tertentu;

Pasal 15
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

(1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
b. menyusun rencana pelaksanaan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
c. melaksanakan pengukuran dan penataan dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan serta pemutakhiran data jalan dan jembatan;
d. menyusun laporan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai bahan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
e. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan penyusunan laporan penyajian data dan informasi terhadap pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
f. melaksanakan administrasi teknik pelaksanaan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
g. melaksanakan pembuatan peningkatan prasarana jalan dan jembatan;
h. melakukan konsultasi/koordinasi dengan unit kerja terkait;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

(1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pemeliharaan jalan dan Jembatan;
b. melaksanakan rencana pelaksanaan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
c. melaksanakan survey, pengukuran, design dan pengembangan terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
d. melaksanakan pendataan dan pengumpulan data/informasi yang berhubungan dengan bidang ke-PU-an dalam hal pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
e. melaksanakan pendataan terhadap program pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
f. melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran serta penyimpanan data;
g. menyusun laporan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai bahan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Seksi Pmeliharaan Jalan dan Jembatan;
h. mengevaluasi program di bidang ke-PU-an dalam hal pemeliharaan dan pemeliharaan sarana jalan dan jembatan;
i. melakukan konsultasi/koordinasi dengan unit kerja terkait;
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17
Seksi Penelitian dan Pengawasan
Jalan dan Jembatan

(1) Seksi Penelitian dan Pengawasan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengawasan, pendataan, pemutakhiran dan evaluasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penelitian & Pengawasan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Penelitian & Pengawasan Jalan dan Jembatan;
b. melaksanakan pengukuran dan penataan dalam rangka pemutakhiran data pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta penyimpanan data;
c. menyusun laporan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada Seksi Penelitian dan Pengawasan Jalan dan Jembatan;
d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap fungsi jalan dan jembatan;
e. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan penyusunan laporan penyajian data dan informasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
f. mengevaluasi program di bidang ke-PU-an dalam hal pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan dan jembatan;
g. melakukan konsultasi/koordinasi dengan unit kerja terkait;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18
Bidang Bangunan Air

(1) Bidang Bangunan Air mempunyai tugas melaksanakan survey perhitungan rencana pembangunan dan pemeliharaan drainase.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bangunan Air menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dan program anggaran pembangunan dan pemeliharan selokan, drainase, kanal dan sungai;
c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program survey pembangunan dan pemeliharaan selokan, drainase, kanal dan sungai;
d. penyiapan bahan bimbingan teknis penataan pembangunan dan pemeliharaan selokan, drainase, kanal dan sungai;
e. penyiapan bahan bimbingan teknis studi kelayakan dan penataan pembangunan dan pemeliharaan selokan, drainase, kanal dan sungai;
f. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 19
Seksi Pembangunan Bangunan Air

(1) Seksi Pembangunan Bangunan Air mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penataan pembangunan Bangunan Air (Selokan, Drainase, Kanal dan Sungai)
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Bangunan Air menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pembangunan Bangunan Air;
b. melaksanakan pembangunan selokan, drainase, kanal dan sungai;
c. memberi petunjuk pengendalian pelaksanaan kegiatan di lapangan;
d. mengatur, mengadakan pembagian tugas kepada staf;
e. menilai prestasi kerja bawahan;
f. membuat laporan baik hasil pelaksanaan kegiatan maupun hambatan /permasalahan yang dihadapi;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20
Seksi Pemeliharaan Bangunan Air

(1) Seksi Pemeliharaan Bangunan Air mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penataan dan pemeliharaan Bangunan Air (Selokan, Drainase, Kanal dan Sungai)
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Bangunan Air menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pemeliharaan Bangunan Air;
b. menyusun estimasi anggaran pemeliharaan bangunan air, baik secara rutin maupun rencana tahunan;
c. melaksanakan evaluasi serta membuat laporan hasil kegiatan pemeliharaan sungai, kanal dan drainase sesuai rencana yang ditetapkan;
d. mendistribusikan dan memberi petunjuk tugas kepada staf agar kegiatan Seksi Pemeliharaan Bangunan Air dapat terlaksana dengan baik;
e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21
Seksi Penelitian dan Pengawasan Bangunan Air

(1) Seksi Penelitian dan Pengawasan Bangunan Air mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pemutakhiran, evaluasi dan serta pengawasan Bangunan Air.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penelitian dan Pengawasan Bangunan Air menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Penelitian dan Pengawasan Bangunan Air;
b. melaksanakan pengukuran dan pendataan dalam rangka pemutakhiran data bangunan air, serta penyimpanan data;
c. menyusun laporan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bidang bangunan air
d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap fungsi bangunan air;
e. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan penyusunan laporan penyajian data dan informasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengawasan Selokan, Drainase, Kanal dan Sungai;
f. mengevaluasi program dalam hal pembangunan dan pemeliharaan sarana bangunan air;
g. melakukan konsultasi/koordinasi dengan unit kerja terkait;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.


BAB III
TATA KERJA
Pasal 22

(1) Bagian Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Subbagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang atau Kepala Bagian Kesekretariatan.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut

Pasal 24

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Kesekretariatan atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala peraturan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

 

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Juli 2009

WALIKOTA MAKASSAR,


H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

 

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 29 TAHUN 2009

 
 
 

(12/25/13) Danny-Ical dilantik 8 Mei

Makassar,– Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2014-2019 Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny)-Syamsu Rizal (Ical) dipastikan dilantik dan diambil sumpahnya 8 Mei 2014. Pemkot Makassar telah ...
Read more...

(12/09/13) Ini 28 Calon Pemain PSM Makassar di ISL 2014

Makassar,- PSM Makassar tampaknya akan menjadi klub pertama yang paling siap untuk mengarungi Indonesia Super League (ISL) musim depan. Sebanyak 28 pemain telah resmi mengisi skuat tim Juku Eja di ISL...
Read more...

(11/22/13) Pengumuman Lelang Sederhana Material Lampu Jalan UPTD PJU (APBD Perubahan)

Pokja UPL / Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 akan melaksanakan Pelelangan Sederhana secara Elektronik (E-Procurement) untuk paket pekerjaan seba...
Read more...

(11/11/13) Kantor Baru DKP3 Diusulkan Rp3 Miliar

Makassar,- Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Makassar tidak lagi menumpang untuk melaksanakan program-program kegiatannya. Anggaran pembangunan kantornya akan dimasukkan ...
Read more...

(11/11/13) UMK Makassar Ditetapkan Hari ini

Makassar,- Upah Minimum Kota (UMK) Makassar 2014 ditetapkan besok (Hari ini) dalam rapat pleno di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Makassar. "Rapat tripartite ini akan digelar bersama dengan dewan...
Read more...

(10/31/13) Bank Sampah Kian Diminati Warga

Makassar,- Keberadaan Bank Sampah yang diprogramkan Makassar Green and Clean kian mendapat tempat di hati masyarakat. Mereka bahkan memanfaatkan program ini untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hal terse...
Read more...

(10/14/13) 10 Ribu Hewan Kurban Disiapkan di Makassar

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla bersama Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD memberikan hewan kurban di pelataran parkir masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Rabu (17/11). TEMPO/Kink Kusuma Rein M...
Read more...

(09/17/13) Sepuluh Calon Wali Kota Makassar Ikrar Pilkada Damai

Makassar,- Sebanyak 10 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar menandatangani ikrar Pilwali Damai di DPRD Kota Makassar, Minggu (1/9/2013). Ikrar ini ditandatangani di hadapan komisioner...
Read more...

(09/17/13) 2.780 Polisi Amankan Pilwali Makassar

Makassar,- Sebanyak 2.780 polisi akan mengamankan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Makassar hingga 20 September mendatang. Polisi ini akan mengantisipasi gejolak dampak dari Pilwali tersebut. Dari jum...
Read more...

(09/17/13) Pemkot Makassar Naikkan UMK Hingga 20 Persen

Makassar,-Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan menaikkan Upah Minimun Kota (UMK) untuk buruh di Kota Makassar, sekitar 10 hingga 20 persen, atau dari Rp 1,5 juta, naik hingga Rp 1.650.000 atau Rp 1,...
Read more...
 
 

Bank Sampah Kian Diminati Warga

Bank SampahMakassar,- Keberadaan Bank Sampah yang diprogramkan Makassar Green and Clean kian mendapat tempat di hati masyarakat. Mereka bahkan memanfaatkan program ini untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Hal tersebut terlihat di Kelurahan Ballaparang RW 04, Minggu siang, 27 Oktober. Puluhan ibu rumah tangga (IRT) mengumpulkan sejumlah sampah anorganik yang diambil dari rumah mereka masing-masing.

Sampah yang didominasi botol minuman dan gelas bekas itu tertampung di sekitar posko Bank Sampah UKM Pelita Harapan di Jl.Pelita Raya IV. Salah seorang IRT, Ramlah, mengatakan,...

Baca selengkapnya ...

Sepuluh Calon Wali Kota Makassar Ikrar Pilkada Damai

Ikrar Pilkada DamaiMakassar,- Sebanyak 10 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar menandatangani ikrar Pilwali Damai di DPRD Kota Makassar, Minggu (1/9/2013). Ikrar ini ditandatangani di hadapan komisioner KPU, anggota Panwaslu, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Kapolrestabes Makassar Kombes Wisnu Sandjaja, Dandim 1408 BS Letkol Inf Firyawan, dan Ketua DPRD Makassar Farouk M Betta.

Ini merupakan ikrar kedua yang ditantangani. Ikrar dipasangi bingkai dan tertera...

Baca selengkapnya ...

Memahami Kembali Makna Idul Fitri

Memahami Kembali Makna Idul FitriKetika mendengar kata Idul Fitri, tentu dalam benak setiap orang yang ada adalah kebahagiaan dan kemenangan. Dimana pada hari itu, semua manusia merasa gembira dan senang karena telah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh.

Dalam Idul Fitri juga ditandai dengan adanya ”mudik (pulang kampung)” yang notabene hanya ada di Indonesia. Selain itu, hari raya Idul Fitri juga kerap ditandai dengan hampir 90% mereka memakai sesuatu yang baru, mulai dari pakaian baru, sepatu baru, sepeda baru, mobil baru, atau bahkan istri baru (bagi...

Baca selengkapnya ...

Marhaban Ya Ramadhan 1434 H (2013)

Ramadhan“Marhaban ya Ramadhan Marhaban fi syahril mubarok wa syahril maghfiroh. Barakallahu lana walakum daaiman bijami'i khoir. Wal'awfu minkum”

Alhamdulillahirabbil alamin, Shalawat serta salam tercurah ke haribaan jungjungan kita Nabi Besar Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Umat Islam kini kembali menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bulan yang oleh Allah Subhanahu Wata'ala dihimpun di dalamnya rahmah (kasih sayang), maghfirah (ampunan), dan itqun minan naar (terselamatkan dari api neraka). Bulan Ramadan juga disebut dengan "Syahrul Qur'an", bulan diturunkannya al-Qur'an yang merupakan lentera hidayah ketuhanan yang...

Baca selengkapnya ...

Makassar, Liburan Sempurna di Timur Indonesia

Mesjid Terapung MakassarMakassar,- Inilah destinasi liburan yang luar biasa di timur Indonesia. Pantai, pulau, gunung, kota, kuliner dan belanja, semua ada dan penuh pesona di Ibukota Sulawesi Selatan ini. Ayo liburan ke Makassar, Karaeng!

Di kawasan Indonesia Timur, Makassar menjadi kota yang paling besar sekaligus penting, termasuk untuk berwisata. Jika Anda ingin menjelajah jauh di Indonesia, Makassar adalah titik yang sempurna untuk memulai hal tersebut.

Makassar bisa dijangkau dari Jakarta dengan pesawat menuju Bandara Sultan Hasanuddin yang keren atau...

Baca selengkapnya ...

Lampu Jalan Anda Padam (Mati), Telepon Nomor Ini

Armada laston MercuryMakassar,- Jika lampu jalan dekat rumah Anda padam, tak perlu lagi khawatir. Cukup telepon call center UPTD Penerangan Jalan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Nomor telepon dapat dihubungi, 0411449340. Petugas call center membuka layanan selama 24 jam.

"Kalau mau cepat, bilang, saya anggota dewan. Cepat itu dilayani," sebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum, M Ansar menjawab pertanyaan anggota dewan soal keluhan warga karena lampu jalan di dekat rumahnya padam. Petugas dikeluhkan karena telat memperbaikinya.

Baca selengkapnya ...

Imlek Tahun 2564, Makna Simbolik di Balik Perayaan Imlek

Meja persembahan Imlek di Dapur Babah Elite. (Dapur Babah Elite)Imlek adalah perwujudan syukur petani di Tiongkok atas hasil panen.
Tahun baru Imlek atau “Sintjia” sebentar lagi akan tiba. Bagi masyarakat Tiongkok ini adalah hari yang paling ditunggu. Begitu juga dengan komunitas China di Indonesia, untuk yang masih keturunan China asli atau peranakan. Mereka menyambut perayaan tahun baru ini yang sarat makna dan ritual.

Saat tahun baru, warna merah serentak mendominasi dekorasi setiap tempat. Mulai dari lampion, hiasan naga, barongsai, angpau,...

Baca selengkapnya ...

Makna dan Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW

Tanggal 12 Rabiul Awalmaulid-nabi Dalam catatan historis, Maulid dimulai sejak zaman kekhalifahan Fatimiyah di bawah pimpinan keturunan dari Fatimah az-Zahrah, putri Nabi Muhammad SAW. Perayaan ini dilaksanakan atas usulan panglima perang, Shalahuddin al-Ayyubi (1137M-1193 M), kepada khalifah agar mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Tujuannya adalah untuk mengembalikan semangat juang kaum muslimin dalam perjuangan membebaskan Masjid al-Aqsha di Palestina dari cengkraman kaum Salibis. Yang kemudian, menghasilkan efek besar berupa semangat jihad umat Islam menggelora pada saat itu. Secara subtansial, perayaan Maulid Nabi adalah sebagai bentuk upaya untuk mengenal akan...

Baca selengkapnya ...

Memahami Makna Idul Adha

Idul AdhaBulan ini merupakan bulan bersejarah bagi umat Islam. Pasalnya, di bulan ini kaum muslimin dari berbagai belahan dunia melaksanakan rukun Islam yang kelima.

Ibadah haji adalah ritual ibadah yang mengajarkan persamaan di antara sesama. Dengannya, Islam tampak sebagai agama yang tidak mengenal status sosial.

Kaya, miskin, pejabat, rakyat, kulit hitam ataupun kulit putih semua memakai pakaian yang sama. Bersama-sama melakukan aktivitas...

Baca selengkapnya ...

Akhir Pekan di Makassar, dari Kuliner Hingga Pulau Cantik

SamalonaMakassar,- Makassar di Sulawesi Selatan dapat menjadi destinasi akhir pekan Anda kali ini. Di sana terdapat destinasi wisata berupa pulau yang cantik hingga tempat-tempat bersejarah. Tak ketinggalan, kulinernya sangat lezat!

Sulawesi menyimpan banyak wisata menarik untuk traveler. Di Ibukota Sulawesi Selatan, Makassar, Anda dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah, pulau cantik dengan pasir putih, dan juga kulinernya yang terkenal lezat. Berakhir pekan di Makassar sangat menyenangkan.

Dari situs resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dikunjungi detikTravel, Jumat (31/8/2012), terdapat banyak destinasi wisata untuk traveler...

Baca selengkapnya ...

Keutamaan Bulan Suci Ramadhan

Marhaban Ya RamadhanBulan Ramadhan adalah bulan yang selalu dinanti – nanti. bagi orang – orang mukmin, kepergian bulan Ramadhan jauh lebih disesalkan daripada kepulangan seorang tamu mulia yang berlalu pergi. Tak heran bilamana para salaf dahulu berdoa jauh – jauh hari sebelum Ramadhan datang :
"Yaa Allah, pertemukanlah aku dengan Ramadhan, dan pertemukanlah Ramadhan denganku, dan jadikan amal ibadahku pada bulan mulia itu diterima disisi Mu"

Sekilas kita bertanya – tanya, " apa sih keutamaan bulan Ramadhan dibandingkan bulan – bulan yang lain ? " dalam...

Baca selengkapnya ...

Senja di Fort Rotterdam Makassar

Sunset view dari fort rotterdam MakassarMakassar,- Senja menyorot di pesisir pantai membuat Fort Rotterdam yang terletak di tengah Kota Makassar yang menghadap ke laut menjadi tempat santai dan berpose.

Di lokasi saksi bisu sejarah perjuangan Sultan Hasanuddin itu, setiap hari, ratusan hingga ribuan pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegera.

Segudang ilmu dan pengalaman bisa dibawa dari benteng yang berbentuk seperti penyu itu. Selain mengunjungi dua musium, I Lagaligo Sejarah dan I Lagaligo Budaya yang berada di dalam benteng, pengunjung pun bisa melihat tempat...

Baca selengkapnya ...

Pesona Spermonde, Surga Bagi Penyelam

Eksotisme Pulau Kapoposang, Segitiga Emas Terumbu Karang
spermonde pulau kapoposangBila Anda pelancong, tak lengkap rasanya kalau tidak ke Pulau Kapoposang. Pulau yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat, ini merupakan surge bagi diver (penyelam).
 
Untuk memperkenalkan deretan kawasan Spermonde atau gugusan pulau-pulau kecil di sepanjang garis pantai perairan Makassar yang eksotis dengan pemandangan bawah lautnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel bekerja sama dengan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Sulsel menggelar Press Tour & Marine Excursion di Kepulauan Spermonde, Jumat-Minggu, 18-20 Mei.

Baca selengkapnya ...

Lezatnya Otak-otak Makassar

Makassar,- Pergi ke Makassar jangan lupa mencoba makanan otak-otak merk Ibu Elly. Otak-otak yang dibungkus daun pisang ukurannya lebih besar dibanding otak-otak yang ada di Jakarta. Bisa dibeli di tokonya di Jl Kijang Makassar, Sulawesi Selatan. Bungkusan otak-otaknya selalu dibungkus daun warna hijau muda yang masih segar dan harga Rp 2.800 per buah.

Untuk yang tinggal di Jakarta sudah ada cabang di Pantai Indah Kapuk dan Jalan Fatmawati yang dikelola anaknya. Setiap hari otak-otak dengan rasa ikan tengiri ini memproduksi 10.000 bungkus otak-otak. Sebagian besar untuk oleh-oleh wisatawan yang habis melancong...

Baca selengkapnya ...

Empat Berkuah dari Makassar

Sop Saudara | Foto Ayu OmbongJakarta, Jika berkunjung ke Makassar, bersiaplah memanjakan lidah dengan sejumlah kenikmatan kuliner. Hidangan laut tentu saja menjadi pilihan pertama. Tapi bukan Makassar bila tanpa makanan khas kota ini: hidangan olahan daging berkuah, sarat rempah khas Makassar.

Sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia timur, menu makanan Makassar merupakan hasil perpaduan budaya sejumlah daerah. Budaya Cina dan Arab sangat kental mempengaruhi rasa dan menu makanan khas wilayah ini. Berikut ini beberapa menu khas Kota Daeng.

Baca selengkapnya ...
 
Pengunjung Online
Ada 62 tamu online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Content View Hits : 2607691
 
Pengunjung Online
Ada 62 tamu online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana bila taksi motor (sitor) ada di jalan-jalan utama Kota Makassar?