profil kepala daerah

pesona wisata bahari

video streaming kota

 
 
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Rabu, 29 Juni 2011 00:00


WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,


Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Makassar dan untuk menjabarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, maka perlu ditetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43  Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten  Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
  11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor  3  Tahun  2009).

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR.


BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1


Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
(1) Kota adalah Kota Makassar;
(2) Walikota adalah Walikota Makassar;
(3) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
(4) Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar;
(5) Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar;
(6) Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar;
(7) Bidang adalah Bidang pada Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar;
(8) Subbidang adalah Subbidang pada Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar;
(9) Subbagian adalah Subbagian pada Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar;
(10) Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT pada Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar;
(11) Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian;

 

BAB II
URAIAN TUGAS

Pasal 2
Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Lingkungan Hidup.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan Badan.
b. pengelolaan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis.
c. Pelaksanaan koodinasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Badan.
d. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas menyusun rencana kerja melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga badan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) peraturan ini, Sub bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai bidang ;
c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan badan;
d. melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun ;
e. melaksanaka usul gaji berkala, usul tugas belajar;
f. menghimpun dan mensosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup badan;
g. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
i. melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri;
j. melakukan koordinasi pada sekretariat Korpri Kota Makassar;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;

 

Pasal 4
Subbagian Keuangan

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
b. mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing satuan kerja sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda;
d. menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 5
Subbagian Perlengkapan

(1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Perlengkapan;
b. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
c. meminta usulan rencana Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dari semua Bidang dalam Lingkup Badan Lingkungan Hidup;
d. membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);
e. membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
f. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
g. menerima dan meneliti semua pengadaan pada lingkup Badan lingkungan Hidup;
h. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 6
Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Lingkungan

(1) Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis kelayakan dokumen lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dan pengendalian teknis penerapan rencana pengelolaan lingkungan hidup serta laporan hasil penilaian dokumen amdal.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) peraturan ini, Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis tata ruang, kelayakan dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), DPPL , dsb);
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penaatan dan penegakan hukum lingkungan;
c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penilaian UKL / UPL dengan melibatkan instansi teknis;
d. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemantauan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup serta analisis dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan;
e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyusunan laporan hasil pelaksanaan penilaian dokumen amdal sebagai persiapan proses penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan UKL-UPL.
f. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 7
Subbidang Dampak Lingkungan

(1) Subbidang Dampak Lingkungan mempunyai tugas menginventarisasi dan mempersiapkan pembahasan, penilaian dan menganalisis dokumen pengelolaan lingkungan serta melakukan pengkajian terhadap instrumen pengelolaan lingkungan hidup lainnya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) peraturan ini, Subbidang Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana kerja Subbidang sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tugas;
b. melaksanakan penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
c. memberikan rekomendasi UKL dan UPL sesuai dengan kewenangan penilaian;
d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kota Makassar;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kota Makassar;
f. menetapkan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam wilayah Kota Makassar;
g. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam wilayah Kota Makassar;
h. menerapkan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
i. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dalam wilayah Kota Makassar;
j. menetapkan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim dalam wilayah Kota Makassar;
k. menetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan dalam wilayah Kota Makassar;
l. nelakukan pemantauan dampak deposisi asam dalam wilayah Kota Makassar;
m. melaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan dalam wilayah Kota Makassar;
n. memantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol dalam wilayah Kota Makassar;
o. Melakukan kerjasama dengan laboratorium lingkungan yang sudah terakreditasi untuk melakukan pengujian kualitas lingkungan dalam wilayah Kota Makassar;
p. Melakukan pengkajian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL,laporan pemantauan pelaksanaan RKL-RPL, UKL-UPL, DPL, DPPL, dsb);
q. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengendalian tata ruang;
r. melaksanakan bidang kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 8
Subbidang Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan

(1) Subbidang Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas menginventarisasi produk hukum lingkungan, perizinan yang berkaitan dengan masalah dampak lingkungan, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemrakarsa usaha dan atau kegiatan serta melakukan pengkoordinasian penertiban lingkungan hidup dengan instansi terkait.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) peraturan ini, Subbidang Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
a. menginvetarisir dan mengidetifikasi produk hukum lingkungan, penyerasian dan penyusaian produk hukum, penyusunan produk hukum (perda, peraturan walikota, keputusan walikota, keputusan kepala badan) dan sosialisasi produk hukum;
b. melakukan penegakan hukum lingkungan dalam wilayah Kota Makassar;
c. melakukuan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap ketataan pemrakarsa dalam menjalankan usaha dan atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. melakukan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan dengan instansi terkait dalam hal pengendalian perizinan yang berkaitan dengan masalah dampak lingkungan;
e. melaksanakan inventigasi, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap lingkungan hidup, penanganan kasus lingkungan hidup, dan koordinasi penerapan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
f. melaksanakan bidang kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 9
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran

(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis terhadap pengawasan dan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta penanganan limbah domestik dan limbah B3.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) peraturan ini, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis perencanaan dan penanggulangan pencemaran air, udara, tanah, limbah domestik dan limbah B3;
b. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian serta penanganan izin (pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan sementara) limbah B3;
c. penyiapan bahan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan pengendalian pencemaran;
d. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 10
Subbidang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah

(1) Subbidang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah mempunyai tugas memantau, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan terjadinya pencemaran air, udara dan tanah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Peraturan ini, Subbidang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah menyelenggarakan fungsi:
a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengelolaan kualitas air dalam wilayah Kota Makassar;
b. menetapan kelas air pada sumber air sesuai peruntukkannya dalam wilayah Kota Makassar;
c. melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air dalam wilayah Kota Makassar;
d. melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air dalam wilayah Kota Makassar;
e. melakukan pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
f. menerapkan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air dalam wilayah Kota Makassar pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
g. menetapkan pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dalam wilayah Kota Makassar;
h. menerbitkan perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
i. menerbitkan perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
j. melakukan pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak serta udara ambien dan dalam ruangan (in door pollution) dalam wilayah Kota Makassar;
k. melakukan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala dalam wilayah Kota Makassar;
l. melakukan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara dalam wilayah Kota Makassar;
m. melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak dalam wilayah Kota Makassar;
n. melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam wilayah Kota Makassar
o. melaksanakan bidang kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

 

Pasal 11
Subbidang Pengawasan Limbah B3 dan Domestik

(1) Subbidang Pengawasan limbah B3 dan Domestik mempunyai tugas memantau, mengawasi dan mengendalikan terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah B3 dan Domestik.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan ini, Subbidang Pengawasan Limbah B3 dan Domestik menyelenggarakan fungsi:
a. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dalam wilayah Kota Makassar;
b. menerbitkan izin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas dalam wilayah Kota Makassar;
c. melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dan domestik;
d. melakukan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat akibat limbah B3;
e. melakukan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
f. menerbitkan izin lokasi pengolahan limbah B3 dalam wilayah Kota Makassar;
g. menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran akibat limbah B3 dan domestik;
i. melaksanakan bidang kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 12
Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan
dan Konservasi Sumber Daya Alam

(1) Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanan pemulihan kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) peraturan ini, Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
b. Penyiapan pengawasan dan pengendalian kerusakan wilayah pesisir dan laut dan konservasi keanekaragaman hayati;
c. Pengkoordinasian pembinaan dan perencanaan pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan dan konservasi SDA;
d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan dan konservasi SDA;
e. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 13
Subbidang Pemulihan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut

(1) Subbidang Pemulihan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta pemulihan pencemaran / kerusakan wilayah pesisir dan laut.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) peraturan ini, Subbidang Pemulihan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:
a. menetapkan pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut dalam wilayah Kota Makassar;
b. menetapkan pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut dalam wilayah Kota Makassar;
c. menetapkan lokasi untuk pengelolaan konservasi sumberdaya pesisir dan laut;
d. melakukan pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut dalam wilayah Kota Makassar;
e. melakukan pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut dalam wilayah Kota Makassar;
f. menetapkan pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut dalam wilayah Kota Makassar;
g. melakukan penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut;
h. melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan pemulihan atas pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut;
i. melaksanakan bidang kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 14
Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam

(1) Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta pengendalian keanekaragaman hayati dalam wilayah konservasi sumber daya alam.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) peraturan ini, Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
a. Melakukan koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
c. menetapkan dan melaksanakan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati;
d. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
e. melakukan penyelesaian konflik para-pihak dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
f. melakukan pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait atau melakukan kerja sama dengan daerah lain dalam hal penanggulangan kekeringan (atau konservasi sumber daya air, khususnya penyediaan air baku air minum).
h. melaksanakan bidang kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 15
Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

(1) Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapasitas dan pembinaan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) peraturan ini, Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, pembinaan dan pengawasan umum dalam Standar Nasional Indoensia (SNI) dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
b. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup;
c. pelaksanaan penetapan kebijakan diklat di bidang lingkungan hidup yang bersifat strategis;
d. pembinaan, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta masyarakat / LSM dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;
e. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan dengan instansi terkait dalam hal pengelolaan lingkungan hidup;
f. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 16
Subbidang Pengembangan Kapasitas

(1) Subbidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan diklat, kajian dan penyuluhan tentang pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) peraturan ini, Subbidang Pengembangan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:
a. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan diklat di bidang lingkungan hidup dalam wilayah Kota Makassar;
b. menyelenggarakan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai dengan permasalaan lingkungan hidup daerah;
c. melakukan penyuluhan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam wilayah Kota Makassar;
d. melaksanakan bidang kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 17
Subbidang Pembinaan Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan

(1) Subbidang Pembinaan Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap kelompok masyarakat/ LSM/ perorangan yang aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan ini, Subbidang Pembinaan Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:
a. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam wilayah Kota Makassar;
b. menyelenggarakan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup dalam wilayah Kota Makassar;
c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana, khususnya bencana banjir dalam wilayah Kota Makassar;
d. menetapkan kawasan yang beresiko rawan bencana dalam wilayah Kota Makassar;
e. menetapkan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan dalam wilayah Kota Makassar;
f. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi / swasta dan LSM dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
g. melakukan pembinaan terhadap masyarakat pemerhati lingkungan / pemegang dan calon pemegang kalpataru;
h. mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian dampak lingkungan.
i. melaksanakan bidang kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 18

(1) Sekretariat dan Kepala Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
(2) Subbagian dan Subbidang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.

Pasal 19

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi;
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 20

Dalam hal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala peraturan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

 

 

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Juli 2009

WALIKOTA MAKASSAR,


H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

 

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 47 TAHUN 2009

 
 
 

(12/25/13) Danny-Ical dilantik 8 Mei

Makassar,– Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2014-2019 Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny)-Syamsu Rizal (Ical) dipastikan dilantik dan diambil sumpahnya 8 Mei 2014. Pemkot Makassar telah ...
Read more...

(12/09/13) Ini 28 Calon Pemain PSM Makassar di ISL 2014

Makassar,- PSM Makassar tampaknya akan menjadi klub pertama yang paling siap untuk mengarungi Indonesia Super League (ISL) musim depan. Sebanyak 28 pemain telah resmi mengisi skuat tim Juku Eja di ISL...
Read more...

(11/22/13) Pengumuman Lelang Sederhana Material Lampu Jalan UPTD PJU (APBD Perubahan)

Pokja UPL / Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 akan melaksanakan Pelelangan Sederhana secara Elektronik (E-Procurement) untuk paket pekerjaan seba...
Read more...

(11/11/13) Kantor Baru DKP3 Diusulkan Rp3 Miliar

Makassar,- Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Makassar tidak lagi menumpang untuk melaksanakan program-program kegiatannya. Anggaran pembangunan kantornya akan dimasukkan ...
Read more...

(11/11/13) UMK Makassar Ditetapkan Hari ini

Makassar,- Upah Minimum Kota (UMK) Makassar 2014 ditetapkan besok (Hari ini) dalam rapat pleno di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Makassar. "Rapat tripartite ini akan digelar bersama dengan dewan...
Read more...

(10/31/13) Bank Sampah Kian Diminati Warga

Makassar,- Keberadaan Bank Sampah yang diprogramkan Makassar Green and Clean kian mendapat tempat di hati masyarakat. Mereka bahkan memanfaatkan program ini untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hal terse...
Read more...

(10/14/13) 10 Ribu Hewan Kurban Disiapkan di Makassar

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla bersama Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD memberikan hewan kurban di pelataran parkir masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Rabu (17/11). TEMPO/Kink Kusuma Rein M...
Read more...

(09/17/13) Sepuluh Calon Wali Kota Makassar Ikrar Pilkada Damai

Makassar,- Sebanyak 10 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar menandatangani ikrar Pilwali Damai di DPRD Kota Makassar, Minggu (1/9/2013). Ikrar ini ditandatangani di hadapan komisioner...
Read more...

(09/17/13) 2.780 Polisi Amankan Pilwali Makassar

Makassar,- Sebanyak 2.780 polisi akan mengamankan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Makassar hingga 20 September mendatang. Polisi ini akan mengantisipasi gejolak dampak dari Pilwali tersebut. Dari jum...
Read more...

(09/17/13) Pemkot Makassar Naikkan UMK Hingga 20 Persen

Makassar,-Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan menaikkan Upah Minimun Kota (UMK) untuk buruh di Kota Makassar, sekitar 10 hingga 20 persen, atau dari Rp 1,5 juta, naik hingga Rp 1.650.000 atau Rp 1,...
Read more...
 
 

Bank Sampah Kian Diminati Warga

Bank SampahMakassar,- Keberadaan Bank Sampah yang diprogramkan Makassar Green and Clean kian mendapat tempat di hati masyarakat. Mereka bahkan memanfaatkan program ini untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Hal tersebut terlihat di Kelurahan Ballaparang RW 04, Minggu siang, 27 Oktober. Puluhan ibu rumah tangga (IRT) mengumpulkan sejumlah sampah anorganik yang diambil dari rumah mereka masing-masing.

Sampah yang didominasi botol minuman dan gelas bekas itu tertampung di sekitar posko Bank Sampah UKM Pelita Harapan di Jl.Pelita Raya IV. Salah seorang IRT, Ramlah, mengatakan,...

Baca selengkapnya ...

Sepuluh Calon Wali Kota Makassar Ikrar Pilkada Damai

Ikrar Pilkada DamaiMakassar,- Sebanyak 10 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar menandatangani ikrar Pilwali Damai di DPRD Kota Makassar, Minggu (1/9/2013). Ikrar ini ditandatangani di hadapan komisioner KPU, anggota Panwaslu, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Kapolrestabes Makassar Kombes Wisnu Sandjaja, Dandim 1408 BS Letkol Inf Firyawan, dan Ketua DPRD Makassar Farouk M Betta.

Ini merupakan ikrar kedua yang ditantangani. Ikrar dipasangi bingkai dan tertera...

Baca selengkapnya ...

Memahami Kembali Makna Idul Fitri

Memahami Kembali Makna Idul FitriKetika mendengar kata Idul Fitri, tentu dalam benak setiap orang yang ada adalah kebahagiaan dan kemenangan. Dimana pada hari itu, semua manusia merasa gembira dan senang karena telah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh.

Dalam Idul Fitri juga ditandai dengan adanya ”mudik (pulang kampung)” yang notabene hanya ada di Indonesia. Selain itu, hari raya Idul Fitri juga kerap ditandai dengan hampir 90% mereka memakai sesuatu yang baru, mulai dari pakaian baru, sepatu baru, sepeda baru, mobil baru, atau bahkan istri baru (bagi...

Baca selengkapnya ...

Marhaban Ya Ramadhan 1434 H (2013)

Ramadhan“Marhaban ya Ramadhan Marhaban fi syahril mubarok wa syahril maghfiroh. Barakallahu lana walakum daaiman bijami'i khoir. Wal'awfu minkum”

Alhamdulillahirabbil alamin, Shalawat serta salam tercurah ke haribaan jungjungan kita Nabi Besar Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Umat Islam kini kembali menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bulan yang oleh Allah Subhanahu Wata'ala dihimpun di dalamnya rahmah (kasih sayang), maghfirah (ampunan), dan itqun minan naar (terselamatkan dari api neraka). Bulan Ramadan juga disebut dengan "Syahrul Qur'an", bulan diturunkannya al-Qur'an yang merupakan lentera hidayah ketuhanan yang...

Baca selengkapnya ...

Makassar, Liburan Sempurna di Timur Indonesia

Mesjid Terapung MakassarMakassar,- Inilah destinasi liburan yang luar biasa di timur Indonesia. Pantai, pulau, gunung, kota, kuliner dan belanja, semua ada dan penuh pesona di Ibukota Sulawesi Selatan ini. Ayo liburan ke Makassar, Karaeng!

Di kawasan Indonesia Timur, Makassar menjadi kota yang paling besar sekaligus penting, termasuk untuk berwisata. Jika Anda ingin menjelajah jauh di Indonesia, Makassar adalah titik yang sempurna untuk memulai hal tersebut.

Makassar bisa dijangkau dari Jakarta dengan pesawat menuju Bandara Sultan Hasanuddin yang keren atau...

Baca selengkapnya ...

Lampu Jalan Anda Padam (Mati), Telepon Nomor Ini

Armada laston MercuryMakassar,- Jika lampu jalan dekat rumah Anda padam, tak perlu lagi khawatir. Cukup telepon call center UPTD Penerangan Jalan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Nomor telepon dapat dihubungi, 0411449340. Petugas call center membuka layanan selama 24 jam.

"Kalau mau cepat, bilang, saya anggota dewan. Cepat itu dilayani," sebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum, M Ansar menjawab pertanyaan anggota dewan soal keluhan warga karena lampu jalan di dekat rumahnya padam. Petugas dikeluhkan karena telat memperbaikinya.

Baca selengkapnya ...

Imlek Tahun 2564, Makna Simbolik di Balik Perayaan Imlek

Meja persembahan Imlek di Dapur Babah Elite. (Dapur Babah Elite)Imlek adalah perwujudan syukur petani di Tiongkok atas hasil panen.
Tahun baru Imlek atau “Sintjia” sebentar lagi akan tiba. Bagi masyarakat Tiongkok ini adalah hari yang paling ditunggu. Begitu juga dengan komunitas China di Indonesia, untuk yang masih keturunan China asli atau peranakan. Mereka menyambut perayaan tahun baru ini yang sarat makna dan ritual.

Saat tahun baru, warna merah serentak mendominasi dekorasi setiap tempat. Mulai dari lampion, hiasan naga, barongsai, angpau,...

Baca selengkapnya ...

Makna dan Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW

Tanggal 12 Rabiul Awalmaulid-nabi Dalam catatan historis, Maulid dimulai sejak zaman kekhalifahan Fatimiyah di bawah pimpinan keturunan dari Fatimah az-Zahrah, putri Nabi Muhammad SAW. Perayaan ini dilaksanakan atas usulan panglima perang, Shalahuddin al-Ayyubi (1137M-1193 M), kepada khalifah agar mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Tujuannya adalah untuk mengembalikan semangat juang kaum muslimin dalam perjuangan membebaskan Masjid al-Aqsha di Palestina dari cengkraman kaum Salibis. Yang kemudian, menghasilkan efek besar berupa semangat jihad umat Islam menggelora pada saat itu. Secara subtansial, perayaan Maulid Nabi adalah sebagai bentuk upaya untuk mengenal akan...

Baca selengkapnya ...

Memahami Makna Idul Adha

Idul AdhaBulan ini merupakan bulan bersejarah bagi umat Islam. Pasalnya, di bulan ini kaum muslimin dari berbagai belahan dunia melaksanakan rukun Islam yang kelima.

Ibadah haji adalah ritual ibadah yang mengajarkan persamaan di antara sesama. Dengannya, Islam tampak sebagai agama yang tidak mengenal status sosial.

Kaya, miskin, pejabat, rakyat, kulit hitam ataupun kulit putih semua memakai pakaian yang sama. Bersama-sama melakukan aktivitas...

Baca selengkapnya ...

Akhir Pekan di Makassar, dari Kuliner Hingga Pulau Cantik

SamalonaMakassar,- Makassar di Sulawesi Selatan dapat menjadi destinasi akhir pekan Anda kali ini. Di sana terdapat destinasi wisata berupa pulau yang cantik hingga tempat-tempat bersejarah. Tak ketinggalan, kulinernya sangat lezat!

Sulawesi menyimpan banyak wisata menarik untuk traveler. Di Ibukota Sulawesi Selatan, Makassar, Anda dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah, pulau cantik dengan pasir putih, dan juga kulinernya yang terkenal lezat. Berakhir pekan di Makassar sangat menyenangkan.

Dari situs resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dikunjungi detikTravel, Jumat (31/8/2012), terdapat banyak destinasi wisata untuk traveler...

Baca selengkapnya ...

Keutamaan Bulan Suci Ramadhan

Marhaban Ya RamadhanBulan Ramadhan adalah bulan yang selalu dinanti – nanti. bagi orang – orang mukmin, kepergian bulan Ramadhan jauh lebih disesalkan daripada kepulangan seorang tamu mulia yang berlalu pergi. Tak heran bilamana para salaf dahulu berdoa jauh – jauh hari sebelum Ramadhan datang :
"Yaa Allah, pertemukanlah aku dengan Ramadhan, dan pertemukanlah Ramadhan denganku, dan jadikan amal ibadahku pada bulan mulia itu diterima disisi Mu"

Sekilas kita bertanya – tanya, " apa sih keutamaan bulan Ramadhan dibandingkan bulan – bulan yang lain ? " dalam...

Baca selengkapnya ...

Senja di Fort Rotterdam Makassar

Sunset view dari fort rotterdam MakassarMakassar,- Senja menyorot di pesisir pantai membuat Fort Rotterdam yang terletak di tengah Kota Makassar yang menghadap ke laut menjadi tempat santai dan berpose.

Di lokasi saksi bisu sejarah perjuangan Sultan Hasanuddin itu, setiap hari, ratusan hingga ribuan pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegera.

Segudang ilmu dan pengalaman bisa dibawa dari benteng yang berbentuk seperti penyu itu. Selain mengunjungi dua musium, I Lagaligo Sejarah dan I Lagaligo Budaya yang berada di dalam benteng, pengunjung pun bisa melihat tempat...

Baca selengkapnya ...

Pesona Spermonde, Surga Bagi Penyelam

Eksotisme Pulau Kapoposang, Segitiga Emas Terumbu Karang
spermonde pulau kapoposangBila Anda pelancong, tak lengkap rasanya kalau tidak ke Pulau Kapoposang. Pulau yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat, ini merupakan surge bagi diver (penyelam).
 
Untuk memperkenalkan deretan kawasan Spermonde atau gugusan pulau-pulau kecil di sepanjang garis pantai perairan Makassar yang eksotis dengan pemandangan bawah lautnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel bekerja sama dengan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Sulsel menggelar Press Tour & Marine Excursion di Kepulauan Spermonde, Jumat-Minggu, 18-20 Mei.

Baca selengkapnya ...

Lezatnya Otak-otak Makassar

Makassar,- Pergi ke Makassar jangan lupa mencoba makanan otak-otak merk Ibu Elly. Otak-otak yang dibungkus daun pisang ukurannya lebih besar dibanding otak-otak yang ada di Jakarta. Bisa dibeli di tokonya di Jl Kijang Makassar, Sulawesi Selatan. Bungkusan otak-otaknya selalu dibungkus daun warna hijau muda yang masih segar dan harga Rp 2.800 per buah.

Untuk yang tinggal di Jakarta sudah ada cabang di Pantai Indah Kapuk dan Jalan Fatmawati yang dikelola anaknya. Setiap hari otak-otak dengan rasa ikan tengiri ini memproduksi 10.000 bungkus otak-otak. Sebagian besar untuk oleh-oleh wisatawan yang habis melancong...

Baca selengkapnya ...

Empat Berkuah dari Makassar

Sop Saudara | Foto Ayu OmbongJakarta, Jika berkunjung ke Makassar, bersiaplah memanjakan lidah dengan sejumlah kenikmatan kuliner. Hidangan laut tentu saja menjadi pilihan pertama. Tapi bukan Makassar bila tanpa makanan khas kota ini: hidangan olahan daging berkuah, sarat rempah khas Makassar.

Sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia timur, menu makanan Makassar merupakan hasil perpaduan budaya sejumlah daerah. Budaya Cina dan Arab sangat kental mempengaruhi rasa dan menu makanan khas wilayah ini. Berikut ini beberapa menu khas Kota Daeng.

Baca selengkapnya ...
 
Pengunjung Online
Ada 28 tamu online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Content View Hits : 2612702
 
Pengunjung Online
Ada 28 tamu online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana bila taksi motor (sitor) ada di jalan-jalan utama Kota Makassar?