profil kepala daerah

pesona wisata bahari

video streaming kota

 
 
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA MAKASSAR
Rabu, 29 Juni 2011 00:00


WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,


Menimbang

:

bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Makassar, dan untuk menjabarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, maka perlu ditetapkan uraian tugas jabatan struktural pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43  Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten  Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
  11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor  3  Tahun  2009).

 

MEMUTUSKAN :



Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA MAKASSAR.


BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1


Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
(1) Kota adalah Kota Makassar.
(2) Walikota adalah Walikota Makassar.
(3) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
(4) Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar.
(5) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar.
(6) Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar.
(7) Bidang adalah Bidang pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar.
(8) Subbidang adalah Subbidang pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar.
(9) Subbagian adalah Subbagian pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar.
(10) Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar.
(11) Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian.

 

BAB II
URAIAN TUGAS

Pasal 2
Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan;
b. melaksanakan urusan kepegawaian Badan;
c. melaksanakan urusan keuangan;
d. melaksanakan urusan perlengkapan;
e. melaksanakan urusan umum dan rumah tangga;
f. melaksanakan koordinasi terhadap terhadap penyusunan perencanaan dan program kerja badan.

Pasal 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas menyusun rencana kerja melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga badan;

(2) Dalam melaksanaka tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) peraturan ini, Sub bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai bidang ;
c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas ;
d. melaksanakan usulkenaikan pangkat, mutasi dan pensiun ;
e. melaksanaka usul gaji berkala, usul tugas pelajar;
f. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup unit kerja;
g. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
i. melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota korpri;
j. melakukan koordinasi pada sekretariat korpri kota makassar;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;

Pasal 4
Subbagian Keuangan

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
b. mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing satuan kerja sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda;
d. menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
e. menyusun neraca keuangan unit kerja;
f. mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 5
Subbagian Perlengkapan

(1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Perlengkapan;
b. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
c. meminta usulan rencana Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dari semua Bidang dalam Lingkup Badan Pendidikan dan Pelatihan;
d. membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);
e. membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
f. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
g. menerima dan meneliti semua pengadaan pada lingkup Badan Pendidikan dan Pelatihan;
h. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 6
Bidang Pengembangan Karier

(1) Bidang Pengembangan Karier mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, membina, menyiapkan bahan perumusan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Prajabatan, dan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) peraturan ini, Bidang Pengembangan Karier menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penyusunan program kerja pendidikan dan pelatihan struktural / Kepemimpinan dan Prajabatan;
b. pelaksanaan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan diklat struktural dan kepemimpinan;
c. penyiapan rencana fasilitas kegiatan dalam rangka pelaksanaan diklat struktural / kepemimpinan dan pelaksanaan prajabatan;
d. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pelaksanaan diklat struktural / kepemimpinan dan diklat prajabatan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

Pasal 7
Subbidang Struktural

(1) Subbidang Struktural mempunyai tugas menyiapkan bahan pelajaran, alat instruksi tenaga pengajar, penyusunan kualifikasi calon peserta diklat struktural / kepemimpinan;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) peraturan ini, Subbidang Struktural menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana program kerja Subbidang Struktural sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tugas;
b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
c. memantau, mengawasi kegiatan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
d. menyusun konsep pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan diklat struktural / kepemimpinan;
e. menyiapkan fasilitas kegiatan belajar mengajar, silabus, bahan ajar, media ajar, bahan materi pengajaran, perlengkapan dan alat bantu diklat lainnya;
f. menyusun rencana penyelenggaraan diklat struktural / kepemimpinan;
g. menyusun kurikulum, silabus, tenaga pengajar dan kualifikasi pengajar, calon peserta dan alat / bahan peralatan diklat struktural / kepemimpinan;
h. menyelenggarakan kegiatan diklat, proses pembelajaran dan praktek kerja lapangan / studi lapangan peserta diklat struktural / kepemimpinan;
i. mengumpulkan dan mengolah bahan dan data pembinaan tenaga pengajar, peserta dan alumni diklat;
j. mengevaluasi pelaksanaan diklat struktural / kepemimpinan, tenaga pengajar, penyelenggaraan dan sarana serta prasarana diklat;
k. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan bidang tugasnya;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 8
Subbidang Prajabatan

(1) Subbidang Prajabatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelajaran, alat instruksi tenaga pengajar, penyusunan kualifikasi calon peserta diklat prajabatan;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) peraturan ini, Subbidang Prajabatan menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Prajabatan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tugas;
b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
c. memantau, mengawasi kegiatan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
d. menyiapkan fasilitas kegaitan belajar mengajar, silabus, bahan ajar, media belajar, bahan materi pelajaran, perlengkapan dan alat bantu diklat lainnya;
e. menyusun rencana penyelenggaraan diklat prajabatan;
f. menyelenggarakan kegiatan diklat, proses pembelajaran peserta diklat prajabatan;
g. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan bidang tugasnya;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 9
Bidang Manajemen Keuangan, Pemerintahan dan Pembangunan

(1) Bidang Manajemen Keuangan, Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program penyelenggaraan kediklatan manajemen keuangan, pemerintahan dan pembangunan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) peraturan ini, Bidang Manajemen Keuangan, Pemerintahan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penyusunan program dan rencana kerja pendidikan dan pelatihan manajemen keuangan, pemerintahan dan pembangunan;
b. penyusunan rencana dan program pelaksanaan diklat karier;
c. penyusunan rencana dan program pelaksanaan diklat kepemimpinan Pemerintahan Daerah;
d. penyusunan rencana dan program pelaksananan diklat tata praja;
e. penyusunan rencana dan program pelaksanaan diklat ketahanan masyarakat;
f. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 10
Subbidang Manajemen Keuangan

(1) Subbidang Manajemen Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelajaran, alat instruksi, tenaga pengajar, penyusunan kualifikasi calon peserta diklat manajemen keuangan;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Peraturan ini, Subbidang Manajemen Keuangan mempunyai fungsi :
a. Menyusun rencana dan program kerja pada Subbidang Manajemen Keuangan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tugas;
b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
c. memantau dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
d. menyusun penyiapan rencana penyelenggaraan diklat manajemen keuangan;
e. menyusun kurikulum, silabus, tenaga pengajar dan kualifikasi tenaga pengajar dan calon peserta diklat;
f. menyelenggarakan kegiatan diklat dan praktek manajemen keuangan;
g. mengumpul dan mengolah bahan dan data pembinaan tenaga dan peserta diklat manajemen keuangan;
h. mengevaluasi hasil diklat manajemen keuangan tenaga pengajar dan sarana/prasarana diklat manajemen keuangan;
i. melaksanakan pendayagunaan alumni diklat manajemen keuangan;
j. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal 11
Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan

(1) Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelajaran, alat instruksi, tenaga pengajar, penyusunan kualifikasi calon peserta diklat manajemen pemerintahan dan pembangunan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan ini, Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja pada Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tugas;
b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
c. memantau dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
d. menyusun penyiapan rencana penyelenggaraan diklat manajemen pemerintahan dan pembangunan;
e. menyusun kurikulum, silabus, tenaga pengajar dan kualifikasi, tenaga pengajar dan calon peserta diklat;
f. menyelenggarakan kegiatan dan praktek diklat manajemen pemerintahan dan pembangunan;
g. mengumpul dan mengolah bahan dan data pembinaan tenaga dan peserta diklat manajemen pemerintahan dan pembangunan;
h. melaksanakan pendayagunaan alumni diklat manajemen pemerintahan dan pembangunan;
i. mengevaluasi hasil diklat manajemen pemerintahan dan pembangunan,, tenaga pengajar dan sarana/prasarana diklat;
j. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal 12
Bidang Teknis Fungsional

(1) Bidang Teknis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program peneyelenggaraan kediklatan teknis dan fungsional.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) peraturan ini, Bidang Teknis Fungsional menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelaksanaan diklat teknis administrasi dan fungsional keterampilan;
c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelaksanaan diklat pembangunan dan fungsional keahlian;
d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelaksanaan diklat subtantif perangkat daerah dan fungsional profesi;
e. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelaksanaan diklat teknis bahasa, komputer dan sistem informasi serta pendayagunaan tenaga fungsional dan profesi;
f. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 13
Subbidang Teknis

(1) Subbidang teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan pelajaran, alat instruksi, tenaga pengajar, penyusunan kualifikasi dan calon peserta diklat.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan ini, Subbidang Teknis menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana dan program kerja pada Subbidang Teknis sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tugas;
b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
c. memantau dan mengawasi kegiatan bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
d. mengumpulkan dan mengolah data dan bahan pembinaan tenaga pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan teknis;
e. menyusun kurikulum dan silabus serta tenaga pengajar diklat teknis, administrasi, substantif, bahasa, komputer dan sistem informasi;
f. menyelenggarakan kegiatan diklat serta peralatan kerja lapangan dan pembinaan peserta diklat;
g. memeriksa dan mengoreksi olahan data dan penyiapan bahan pelajaran, alat instruksi, tenaga pengajar, kualifikasi calon peserta diklat teknis;
h. menyusun persiapan administrasi penyelenggaraan diklat teknis;
i. melakukan pendagunaan alumni diklat teknis;
j. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

Pasal 14
Subbidang Fungsional

(1) Subbidang Fungsional mempunyai tugas menyiapkan bahan pelajaran, alat instruksi, tenaga pengajar, penyusunan kualifikasi calon peserta diklat fungsional.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan ini, Subbidang Fungsional menyelenggarakan fungsi :
a. Menyusun rencana dan program kerja pada Subbidang pendayagunaan dan Pengembangan Karier sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tugas;
b. menyusun rencana penyelenggaraan diklat fungsional keterampilan, keahlian dan profesi secara berjenjang;
c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d. memantau dan mengawasi kegiatan bawahan dan mengevaluasi kerja bawahan;
e. menyusun kurikulum dan silabus pelajaran dan tenaga pengajar dibidang diklat fungsional keahlian, keterampilan dan profesi;
f. mengoreksi konsep penyiapan rencana penyelenggaraan diklat dan kurikulum, silabus pelajaran;
g. mengumpulkan dan mengolah data dan bahan pembinaan tenaga pengajar, peserta diklat fungsional keahlian, keterampilan dan profesi secara berjenjang;
h. menyelenggarakan diklat serta praktek kerja lapangan dan pembinaan peserta diklat serta kegiatan diklat;
i. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan diklat dibidang fungsional keahlian, keterampilan dan profesi;
j. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal 15
Bidang Kajian

(1) Bidang Kajian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, analisis kebutuhan diklat dan kompetensi aparatur serta pengembangan kurikulum.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) peraturan ini, Bidang Kajian menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program dan rencana kerja kegiatan kajian;
b. pengidentifikasian dan penganalisisan terhadap kebutuhan diklat SDM Aparatur;
c. penyusunan jenis dan jenjang diklat;
d. penganalisisan terhadap kompetensi aparatur;
e. pengidentifikasian dan penganalisaan bahan pengembangan kurikulum dan desain instruksional;
f. penyusunan silabus diklat dan desain diklat yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi media;
g. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Pasal 16
Subbidang Analisis Kebutuhan Diklat

(1) Subbidang Analisis Kebutuhan Diklat mempunyai tugas mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan diklat;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) peraturan ini, Subbidang Analisis kebutuhan Diklat menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana kerja pada Subbidang sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
c. memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
d. mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan diklat SDM Aparatur;
e. menyusun dan menyiapkan bahan kajian Analisis Kebutuhan Diklat dan kompetensi aparatur;
f. menyusun jenis atau jenjang diklat yang dibutuhkan;
g. mengkaji dan menganalisis kompetensi aparatur;
h. mengkoordinasikan dengan SKPD / Instansi terkait dengan menyusun dan menetapkan standar kompetensi aparatur;
i. menyusun rencana kerja analisis dan pengembangan potensi aparatur;
j. melaksanakan sosialisasi kebutuhan diklat dan kompetensi aparatur;
m. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan bidang tugasnya;
n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 17
Subbidang Kurikulum

(1) Subbidang Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan kurikulum dan desain instruksional kediklatan;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan ini, Subbidang Kurikulum menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana kerja pada Subbidang Kurikulum sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
d. mengidentifikasi dan menganalisis bahan pengembangan kurikulum dan desain instruksional;
e. menyusun dan mengembangkan kurikulum dan silabus diklat dengan melibatkan pokok yang berkompeten;
f. menyusun desain diklat sesuai perkembangan teknologi media pembelajaran;
g. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan bidang tugasnya;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

 

BAB III
TATA KERJA

Pasal 18

(1) Sekretariat dan Kepala Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
(2) Subbagian dan Subbidang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.

Pasal 19

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi;
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 20

Dalam hal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala peraturan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

 

 

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Juli 2009

WALIKOTA MAKASSAR,


H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

 

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 44 TAHUN 2009

 
 
 

(12/25/13) Danny-Ical dilantik 8 Mei

Makassar,– Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2014-2019 Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny)-Syamsu Rizal (Ical) dipastikan dilantik dan diambil sumpahnya 8 Mei 2014. Pemkot Makassar telah ...
Read more...

(12/09/13) Ini 28 Calon Pemain PSM Makassar di ISL 2014

Makassar,- PSM Makassar tampaknya akan menjadi klub pertama yang paling siap untuk mengarungi Indonesia Super League (ISL) musim depan. Sebanyak 28 pemain telah resmi mengisi skuat tim Juku Eja di ISL...
Read more...

(11/22/13) Pengumuman Lelang Sederhana Material Lampu Jalan UPTD PJU (APBD Perubahan)

Pokja UPL / Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 akan melaksanakan Pelelangan Sederhana secara Elektronik (E-Procurement) untuk paket pekerjaan seba...
Read more...

(11/11/13) Kantor Baru DKP3 Diusulkan Rp3 Miliar

Makassar,- Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Makassar tidak lagi menumpang untuk melaksanakan program-program kegiatannya. Anggaran pembangunan kantornya akan dimasukkan ...
Read more...

(11/11/13) UMK Makassar Ditetapkan Hari ini

Makassar,- Upah Minimum Kota (UMK) Makassar 2014 ditetapkan besok (Hari ini) dalam rapat pleno di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Makassar. "Rapat tripartite ini akan digelar bersama dengan dewan...
Read more...

(10/31/13) Bank Sampah Kian Diminati Warga

Makassar,- Keberadaan Bank Sampah yang diprogramkan Makassar Green and Clean kian mendapat tempat di hati masyarakat. Mereka bahkan memanfaatkan program ini untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hal terse...
Read more...

(10/14/13) 10 Ribu Hewan Kurban Disiapkan di Makassar

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla bersama Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD memberikan hewan kurban di pelataran parkir masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Rabu (17/11). TEMPO/Kink Kusuma Rein M...
Read more...

(09/17/13) Sepuluh Calon Wali Kota Makassar Ikrar Pilkada Damai

Makassar,- Sebanyak 10 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar menandatangani ikrar Pilwali Damai di DPRD Kota Makassar, Minggu (1/9/2013). Ikrar ini ditandatangani di hadapan komisioner...
Read more...

(09/17/13) 2.780 Polisi Amankan Pilwali Makassar

Makassar,- Sebanyak 2.780 polisi akan mengamankan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Makassar hingga 20 September mendatang. Polisi ini akan mengantisipasi gejolak dampak dari Pilwali tersebut. Dari jum...
Read more...

(09/17/13) Pemkot Makassar Naikkan UMK Hingga 20 Persen

Makassar,-Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan menaikkan Upah Minimun Kota (UMK) untuk buruh di Kota Makassar, sekitar 10 hingga 20 persen, atau dari Rp 1,5 juta, naik hingga Rp 1.650.000 atau Rp 1,...
Read more...
 
 

Bank Sampah Kian Diminati Warga

Bank SampahMakassar,- Keberadaan Bank Sampah yang diprogramkan Makassar Green and Clean kian mendapat tempat di hati masyarakat. Mereka bahkan memanfaatkan program ini untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Hal tersebut terlihat di Kelurahan Ballaparang RW 04, Minggu siang, 27 Oktober. Puluhan ibu rumah tangga (IRT) mengumpulkan sejumlah sampah anorganik yang diambil dari rumah mereka masing-masing.

Sampah yang didominasi botol minuman dan gelas bekas itu tertampung di sekitar posko Bank Sampah UKM Pelita Harapan di Jl.Pelita Raya IV. Salah seorang IRT, Ramlah, mengatakan,...

Baca selengkapnya ...

Sepuluh Calon Wali Kota Makassar Ikrar Pilkada Damai

Ikrar Pilkada DamaiMakassar,- Sebanyak 10 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar menandatangani ikrar Pilwali Damai di DPRD Kota Makassar, Minggu (1/9/2013). Ikrar ini ditandatangani di hadapan komisioner KPU, anggota Panwaslu, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Kapolrestabes Makassar Kombes Wisnu Sandjaja, Dandim 1408 BS Letkol Inf Firyawan, dan Ketua DPRD Makassar Farouk M Betta.

Ini merupakan ikrar kedua yang ditantangani. Ikrar dipasangi bingkai dan tertera...

Baca selengkapnya ...

Memahami Kembali Makna Idul Fitri

Memahami Kembali Makna Idul FitriKetika mendengar kata Idul Fitri, tentu dalam benak setiap orang yang ada adalah kebahagiaan dan kemenangan. Dimana pada hari itu, semua manusia merasa gembira dan senang karena telah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh.

Dalam Idul Fitri juga ditandai dengan adanya ”mudik (pulang kampung)” yang notabene hanya ada di Indonesia. Selain itu, hari raya Idul Fitri juga kerap ditandai dengan hampir 90% mereka memakai sesuatu yang baru, mulai dari pakaian baru, sepatu baru, sepeda baru, mobil baru, atau bahkan istri baru (bagi...

Baca selengkapnya ...

Marhaban Ya Ramadhan 1434 H (2013)

Ramadhan“Marhaban ya Ramadhan Marhaban fi syahril mubarok wa syahril maghfiroh. Barakallahu lana walakum daaiman bijami'i khoir. Wal'awfu minkum”

Alhamdulillahirabbil alamin, Shalawat serta salam tercurah ke haribaan jungjungan kita Nabi Besar Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Umat Islam kini kembali menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bulan yang oleh Allah Subhanahu Wata'ala dihimpun di dalamnya rahmah (kasih sayang), maghfirah (ampunan), dan itqun minan naar (terselamatkan dari api neraka). Bulan Ramadan juga disebut dengan "Syahrul Qur'an", bulan diturunkannya al-Qur'an yang merupakan lentera hidayah ketuhanan yang...

Baca selengkapnya ...

Makassar, Liburan Sempurna di Timur Indonesia

Mesjid Terapung MakassarMakassar,- Inilah destinasi liburan yang luar biasa di timur Indonesia. Pantai, pulau, gunung, kota, kuliner dan belanja, semua ada dan penuh pesona di Ibukota Sulawesi Selatan ini. Ayo liburan ke Makassar, Karaeng!

Di kawasan Indonesia Timur, Makassar menjadi kota yang paling besar sekaligus penting, termasuk untuk berwisata. Jika Anda ingin menjelajah jauh di Indonesia, Makassar adalah titik yang sempurna untuk memulai hal tersebut.

Makassar bisa dijangkau dari Jakarta dengan pesawat menuju Bandara Sultan Hasanuddin yang keren atau...

Baca selengkapnya ...

Lampu Jalan Anda Padam (Mati), Telepon Nomor Ini

Armada laston MercuryMakassar,- Jika lampu jalan dekat rumah Anda padam, tak perlu lagi khawatir. Cukup telepon call center UPTD Penerangan Jalan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Nomor telepon dapat dihubungi, 0411449340. Petugas call center membuka layanan selama 24 jam.

"Kalau mau cepat, bilang, saya anggota dewan. Cepat itu dilayani," sebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum, M Ansar menjawab pertanyaan anggota dewan soal keluhan warga karena lampu jalan di dekat rumahnya padam. Petugas dikeluhkan karena telat memperbaikinya.

Baca selengkapnya ...

Imlek Tahun 2564, Makna Simbolik di Balik Perayaan Imlek

Meja persembahan Imlek di Dapur Babah Elite. (Dapur Babah Elite)Imlek adalah perwujudan syukur petani di Tiongkok atas hasil panen.
Tahun baru Imlek atau “Sintjia” sebentar lagi akan tiba. Bagi masyarakat Tiongkok ini adalah hari yang paling ditunggu. Begitu juga dengan komunitas China di Indonesia, untuk yang masih keturunan China asli atau peranakan. Mereka menyambut perayaan tahun baru ini yang sarat makna dan ritual.

Saat tahun baru, warna merah serentak mendominasi dekorasi setiap tempat. Mulai dari lampion, hiasan naga, barongsai, angpau,...

Baca selengkapnya ...

Makna dan Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW

Tanggal 12 Rabiul Awalmaulid-nabi Dalam catatan historis, Maulid dimulai sejak zaman kekhalifahan Fatimiyah di bawah pimpinan keturunan dari Fatimah az-Zahrah, putri Nabi Muhammad SAW. Perayaan ini dilaksanakan atas usulan panglima perang, Shalahuddin al-Ayyubi (1137M-1193 M), kepada khalifah agar mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Tujuannya adalah untuk mengembalikan semangat juang kaum muslimin dalam perjuangan membebaskan Masjid al-Aqsha di Palestina dari cengkraman kaum Salibis. Yang kemudian, menghasilkan efek besar berupa semangat jihad umat Islam menggelora pada saat itu. Secara subtansial, perayaan Maulid Nabi adalah sebagai bentuk upaya untuk mengenal akan...

Baca selengkapnya ...

Memahami Makna Idul Adha

Idul AdhaBulan ini merupakan bulan bersejarah bagi umat Islam. Pasalnya, di bulan ini kaum muslimin dari berbagai belahan dunia melaksanakan rukun Islam yang kelima.

Ibadah haji adalah ritual ibadah yang mengajarkan persamaan di antara sesama. Dengannya, Islam tampak sebagai agama yang tidak mengenal status sosial.

Kaya, miskin, pejabat, rakyat, kulit hitam ataupun kulit putih semua memakai pakaian yang sama. Bersama-sama melakukan aktivitas...

Baca selengkapnya ...

Akhir Pekan di Makassar, dari Kuliner Hingga Pulau Cantik

SamalonaMakassar,- Makassar di Sulawesi Selatan dapat menjadi destinasi akhir pekan Anda kali ini. Di sana terdapat destinasi wisata berupa pulau yang cantik hingga tempat-tempat bersejarah. Tak ketinggalan, kulinernya sangat lezat!

Sulawesi menyimpan banyak wisata menarik untuk traveler. Di Ibukota Sulawesi Selatan, Makassar, Anda dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah, pulau cantik dengan pasir putih, dan juga kulinernya yang terkenal lezat. Berakhir pekan di Makassar sangat menyenangkan.

Dari situs resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dikunjungi detikTravel, Jumat (31/8/2012), terdapat banyak destinasi wisata untuk traveler...

Baca selengkapnya ...

Keutamaan Bulan Suci Ramadhan

Marhaban Ya RamadhanBulan Ramadhan adalah bulan yang selalu dinanti – nanti. bagi orang – orang mukmin, kepergian bulan Ramadhan jauh lebih disesalkan daripada kepulangan seorang tamu mulia yang berlalu pergi. Tak heran bilamana para salaf dahulu berdoa jauh – jauh hari sebelum Ramadhan datang :
"Yaa Allah, pertemukanlah aku dengan Ramadhan, dan pertemukanlah Ramadhan denganku, dan jadikan amal ibadahku pada bulan mulia itu diterima disisi Mu"

Sekilas kita bertanya – tanya, " apa sih keutamaan bulan Ramadhan dibandingkan bulan – bulan yang lain ? " dalam...

Baca selengkapnya ...

Senja di Fort Rotterdam Makassar

Sunset view dari fort rotterdam MakassarMakassar,- Senja menyorot di pesisir pantai membuat Fort Rotterdam yang terletak di tengah Kota Makassar yang menghadap ke laut menjadi tempat santai dan berpose.

Di lokasi saksi bisu sejarah perjuangan Sultan Hasanuddin itu, setiap hari, ratusan hingga ribuan pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegera.

Segudang ilmu dan pengalaman bisa dibawa dari benteng yang berbentuk seperti penyu itu. Selain mengunjungi dua musium, I Lagaligo Sejarah dan I Lagaligo Budaya yang berada di dalam benteng, pengunjung pun bisa melihat tempat...

Baca selengkapnya ...

Pesona Spermonde, Surga Bagi Penyelam

Eksotisme Pulau Kapoposang, Segitiga Emas Terumbu Karang
spermonde pulau kapoposangBila Anda pelancong, tak lengkap rasanya kalau tidak ke Pulau Kapoposang. Pulau yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat, ini merupakan surge bagi diver (penyelam).
 
Untuk memperkenalkan deretan kawasan Spermonde atau gugusan pulau-pulau kecil di sepanjang garis pantai perairan Makassar yang eksotis dengan pemandangan bawah lautnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel bekerja sama dengan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Sulsel menggelar Press Tour & Marine Excursion di Kepulauan Spermonde, Jumat-Minggu, 18-20 Mei.

Baca selengkapnya ...

Lezatnya Otak-otak Makassar

Makassar,- Pergi ke Makassar jangan lupa mencoba makanan otak-otak merk Ibu Elly. Otak-otak yang dibungkus daun pisang ukurannya lebih besar dibanding otak-otak yang ada di Jakarta. Bisa dibeli di tokonya di Jl Kijang Makassar, Sulawesi Selatan. Bungkusan otak-otaknya selalu dibungkus daun warna hijau muda yang masih segar dan harga Rp 2.800 per buah.

Untuk yang tinggal di Jakarta sudah ada cabang di Pantai Indah Kapuk dan Jalan Fatmawati yang dikelola anaknya. Setiap hari otak-otak dengan rasa ikan tengiri ini memproduksi 10.000 bungkus otak-otak. Sebagian besar untuk oleh-oleh wisatawan yang habis melancong...

Baca selengkapnya ...

Empat Berkuah dari Makassar

Sop Saudara | Foto Ayu OmbongJakarta, Jika berkunjung ke Makassar, bersiaplah memanjakan lidah dengan sejumlah kenikmatan kuliner. Hidangan laut tentu saja menjadi pilihan pertama. Tapi bukan Makassar bila tanpa makanan khas kota ini: hidangan olahan daging berkuah, sarat rempah khas Makassar.

Sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia timur, menu makanan Makassar merupakan hasil perpaduan budaya sejumlah daerah. Budaya Cina dan Arab sangat kental mempengaruhi rasa dan menu makanan khas wilayah ini. Berikut ini beberapa menu khas Kota Daeng.

Baca selengkapnya ...
 
Pengunjung Online
Ada 40 tamu online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Content View Hits : 2604102
 
Pengunjung Online
Ada 40 tamu online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana bila taksi motor (sitor) ada di jalan-jalan utama Kota Makassar?